Mulai Juli, ketika pandemi Virus Corona (COVID-19) masih terjadi, pemerintah menaikkan iuran atau premi BPJS Kesehatan. Jelas ini membertakan rakyat. Pilihannya, bertahan atau berhenti dari kepesertaan BOJS.

Berdasarkan prediksi BPJS Watch, sebanyak 60% peserta iuran bukan penerima upah (PBPU) mandiri BPJS Kesehatan, berpeluang menonaktifkan kepesertaannya di BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh BPJS Watch yang menyatakan peningkatan penonaktifan kepesertaan PBPU didorong kenaikan iuran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya bagi peserta kelas I dan II.

"Timing kenaikan iurannya tidak tepat karena dilakukan di masa pandemi. Jadi, nantinya sekitar 50 sampai 60 persen peserta akan non-aktif karena enggak mampu bayar," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Timboel menjelaskan, prediksi itu mengacu pada angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal tahun, saat pemerintah menaikkan tarif iuran sebelum akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Kala itu, terdapat 48,8% peserta mandiri yang memilih hengkang.

Dia menilai, kondisi tersebut akan berdampak buruk bagi BPJS Kesehatan. Sebab, dengan menurunnya jumlah peserta, BPJS tidak akan memperoleh pendapatan real dari yang ditargetkan sebelumnya. Tak hanya persoalan menurunnya pendapatan, arus kas badan pun, menurut Timboel, bakal ikut terhambat. "Cash flow ini akhirnya juga akan mempengaruhi pembayaran ke rumah sakit," tuturnya.

Selain non-aktif kepesertaan, Timboel memperkirakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa pandemi COVID-19, bakal mendorong peserta mandiri mengusulkan pemindahan kelas. Misalnya dari kelas I ke kelas II, kelas I ke kelas III, atau kelas II ke kelas III. "Bisa 30-40 persen peserta mandiri akan turun kelas, meski tidak bisa serta-merta," ucapnya.

Jumlah peserta turun kelas ini diprediksi lebih besar ketimbang yang terjadi pada awal tahun. Timboel merinci, menilik data Februari 2020, ada sekitar 20% peserta BPJS Kesehatan yang turun kelas. Penurunan untuk kelas I kala itu tercatat 845.000 orang, dan kelas II mencapai 1,2 juta.

"Lalu iuran tertunggak menjadi Rp12,33 triliun pada Februari 2020. Itu saja di kondisi normal. Kalau di masa pandemi, akan lebih besar," ucapnya.

Data terakhir BPJS Kesehatan menunjukkan jumlah peserta untuk seluruh segmen kelas, saat ini sebanyak 222,9 juta orang. Dari jumlah ini, 96,5 juta merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Dan, sebanyak 36,04 juta orang termasuk peserta PBI APBD. Selanjutnya, peserta segmen pekerja penerima upah (PPU) PN 17,7 juta orang PPU BU 37,2 juta orang, peserta mandiri atau PBPU 30,3 juta, dan peserta bukan pekerja sebanyak 5 juta orang.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu mengatur tarif iuran untuk peserta mandiri Kelas 1 dan Kelas 2 dipastikan bakal naik pada 1 Juli 2020. Iuran peserta mandiri kelas I akan naik menjadi Rp150.000 per orang per bulan. Sedangkan iuran kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan.

Sementara itu, untuk peserta kelas III, tarif yang ditetapkan tidak naik, yakni sebesar Rp25.500. Tarif tersebut baru akan naik pada 2021 menjadi Rp35.000. Untuk kelas ini, pemerintah memberikan subsidi Rp16.500 per orang per bulan yang mulai belaku pada Juli-Desember 2020. Pada 2021, subsidi tersebut berkurang menjadi hanya Rp7.000.