Tugas baru tantangan baru. Itulah makna yang bisa dipetik dari acara pelepasan Irjen (Pol) Carlo Brix Tewu sebagai Deputi V Bidkor Kamtibmas Kemenko Polhukam yang dipimpin langsung Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa (2/6/2020). 

Carlo yang kini mendapat penugasan baru di Kementerian BUMN sebagai Deputi Hukum dan Perundang-undangan, resmi mengakhiri kiprahnya di Kemenkopolhukam sejak ditugaskan Presiden pada Maret 2016 lalu. 

Dalam rentang waktu 4 tahun tersebut, Carlo yang lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada 13 September 1962 ini telah menorehkan segudang prestasi. Sejak menjabat Staf Ahli Menkopolhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi maupun sebagai Deputi V Bidkor Kamtibmas. 

"Tidak lama sebenarnya kita bersama, ada yang baru menjabat kira-kira 2 bulan yang lalu. Ada yang ketika saya masuk tapi harus pindah di tengah perjalanan tugas yaitu Pak Carlo, kemudian ada yang sejak awal saya masuk dan harus berpisah pada hari ini secara resmi yaitu Pak Mayjen Wawan Kustiawan dan Pak Arief Moekiyat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara pelepasan yang digelar di Aula Utama Kemenkopolhukam, Jakarta.

“Dalam waktu yang pendek itu saudara telah memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam tugas-tugas saya dan saya akan mengingatnya dan mengenang itu sebagai pengabdian dari putra-putra bangsa yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Saya berharap saudara-saudara dapat terus melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara pada wilayah pengabdian lainnya," tambah Mahfud.

Saat Menkopolhukam masih dijabat Luhut Panjaitan dan Wiranto, sederet penugasan memang telah dipercayakan kepada Carlo. Salah satu catatan moncer Carlo adalah ketika dipercaya Presiden Jokowi sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat periode 2016 hingga 2017. Tugasnya, mengantarkan proses demokrasi yang adil dan damai melalui Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

Selanjutnya, jabatan lain yang pernah diemban ‘Putra Kawanua’ ini adalah Ketua Desk Penanganan Penyelundupan Manusia dan Pencari Suaka (2016-2018), Ketua Desk Penanganan Konflik Sosial (2016-2018), Ketua Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (2017-2019), Ketua Tim Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (2019), dan Sekretaris Pokja IV Satgas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kemenko Perekonomian (2017-2019).

Di tangan Carlo, sepak terjang Satgas Pokja IV sangat gemilang lantaran merampungkan 177 kasus dalam tiga tahun. Bahkan, potensi investasi yang berhasil diselamatkan dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp880 triliun. Keberadaan Satgas IV inilah yang kemudian membuka jalan bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengidentifikasi berbagai persoalan hukum maupun bisnis yang tak jarang menjadi kendala masuknya investasi.

Sebelum terjun ke instansi pemerintahan, Carlo telah memiliki pengalaman cukup panjang di Korps Bhayangkara. Jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1985 pernah menjabat Wakapolsek Taman Sari, Jakarta Barat pada 1986. Pada 1998 ketika Provinsi Timor Timur (sekarang Negara Timor Leste) bergejolak, Carlo dipercaya Kapolda Timtim sebagai penyidik yang menangani berbagai kasus di sana. Saat itu, Carlo masih berpangkat Kapten (sekarang AKP).

Nama Carlo mulai bersinar saat menjabat Direktur Narkoba Polda Metro Jaya dari 2002 hingga 2004. Dalam kurun waktu tersebut, Carlo menorehkan prestasi setelah ikut dalam tim bentukan Kapolri yang berhasil menangkap teroris Imam Samudra di Pelabuhan Merak pada 2002. Di era inilah Carlo didapuk memimpin tim anti teror yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Densus 88 Anti Teror Polri.

Pada tahun yang sama, Carlo Tewu juga ikut dalam tim yang sukses menangkap teroris lainnya yakni Ali Imron di Kalimantan Timur. Imam Samudra dan Ali Imron diketahui merupakan dalang di balik peristiwa Bom Bali 2002 atau akrab disebut Bom Bali 1.

Dari 2004 hingga 2006, jabatan Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya kemudian dipercayakan kepada Carlo. Dari 2006 hingga 2009, Carlo ditarik ke Bareskrim Mabes Polri sebagai Wakil Direktur 1 Kamtranas. Sementara dari 2009 hingga 2010, Carlo ‘pulang kampung’ dengan menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara, dan dilanjutkan sebagai Kapolda Sulawesi Utara dari 2010 sampai 2012.

Kiprah Carlo khususnya selama 4 tahun terakhir, rupanya mendapat perhatian Menteri BUMN Erick Thohir. Latar belakang dan pengalaman Carlo dinilai sangat cocok untuk membenahi perusahaan BUMN. Lalu sejak Selasa (4/2/2020), Carlo resmi dilantik sebagai Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Penunjukan Carlo sebagai salah seorang Deputi diharapkan memperkuat Erick dalam agenda ‘bersih-bersih’ perusahaan BUMN.

Salah satu tugas Carlo adalah membereskan BUMN ‘sakit’ hingga membereskan BUMN yang malah terlibat perang dengan sesama BUMN maupun dengan swasta. Erick kesal, kok perusahaan BUMN justru tidak akur dan malah bersengketa hingga ke meja hijau. Ironisnya lagi, kemelut di keluarga BUMN itu juga tercium oleh publik.

“Katanya keluarga, katanya bersinergi, kok ribut dibawa ke luar?” begitu ungkapan Erick menjelaskan kekesalannya di depan anggota DPR, Kamis (20/2/2020). 

“Nah karena itu program kerja 100 hari, Pak Carlo bagaimana menyelesaikan hal ini. Tapi kalau tidak bisa selesaikan di-mapping yang mana yang perdata, yang mana pidana, dan yang mana harus diputuskan di luar," tegas Erick.