Kondisi penyebaran virus corona di Kota Surabaya makin mengkhawatirkan. Kota Surabaya sudah beralih ke zona hitam.

Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, Dr Kohar Hari Santoso menganggapi penetapan Surabaya sebagai Zona Hitam ini.

"Sebetulnya belum hitam melainkan merah tua, lebih gelap dibandingkan daerah lain di Jatim" ujar Kohar.

"Jika indikator utama penetapan warna zona untuk kota Surabaya adalah jumlah pasien positif Covid-19, atau tingkat kepadatan dari pasien positif di kota Surabaya" lanjutnya, Senin (2/6/2020).

"Penetapan warna zona pada peta persebaran merujuk pada tingkat kepadatan pasien positif di daerah tersebut. Karena Surabaya paling banyak, jadi ya lebih gelap dari daerah lainnya," katanya.

Dirinya juga menambahkan bahwa indikator  penetapan lainnya adalah jumlah kasus  pasien positif di Surabaya mencapai 54% dari total jumlah kasus di Jawa Timur.

Kritik Kinerja Risma

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Surabaya menilai kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menangani COVID-19 sudah bagus sehingga keputusan Badan Musyawarah (Banmus) tidak menyetujui pansus itu sudah tepat.

"Kami menilai Wali Kota Risma berserta seluruh jajaran Pemkot Surabaya bekerja keras menangani pendemi COVID-19 sejak 14 Maret 2020 sampai sekarang," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, Fraksi PSIP bersyukur pimpinan dan anggota Bamus DPRD Surabaya memiliki kebijaksanaan dengan mengambil keputusan tepat memutuskan untuk tidak menyetujui usulan pembentukan Pansus COVID-19 dalam rapat Bamus pada Jumat (15/5).

"Tentu ada banyak yang perlu dibenahi dari kinerja Pemkot Surabaya, namun Fraksi PDI Perjuangan memandang DPRD tidak perlu membentuk Pansus COVID-19," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Imam Syafi'i sebelumnya mengatakan ada lima fraksi di DPRD Surabaya sudah memasukkan surat usulan pembentukan pansus untuk pengawalan percepatan penanganan COVID-19 di Surabaya kepada Ketua DPRD Surabaya dua pekan lalu.

Sebelumnya, lima fraksi diantaranya Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat dan PAN mendesak pembentukan pansus sebab Risma dinilai tak transparan terkait jumlah pasien corona di kota Pahlawan tersebut. Selain itu, Risma dinilai kebobolan dalam penularan di klaster Pabrik Sampoerna.