Kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Indonesia tak bisa dielakkan. Warga kelas menengah bawah yang dinilai paling terdampak. Karena itulah Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dua paket stimulus ekonomi untuk membantu. Akan tetapi beberapa stimulus yang diberikan dinilai masih terlalu kecil dan jangkauannya kurang luas.

Relaksasi yang sudah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah penambahan nilai manfaat kartu sembako. Bila semula Rp150.000 menjadi Rp 200.000 per bulan. 

Kebijakan ini akan berlangsung selama sembilan bulan. Menurut rencana akan diberikan kepada 20 juta penerima. Jumlah tersebut naik dari 15,2 juta orang yang saat ini terdaftar sebagai pemegang kartu sembako.
    
Pemerintah telah mengeluarkan lebih dari Rp 405 triliun untuk stimulus di bidang kesehatan, jaring keamanan sosial (social safety net), insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat atau KUR, restrukturisasi kredit, dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.

Kelonggaran Biaya Listrik

Kelonggaran lain yang diberikan pemerintahan Jokowi adalah pembebasan biaya listrik berdaya 450 VA  bagi 24 juta pelanggan. Kemudian pemberian potongan pembayaran sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan listrik 900 VA bersubsidi.

Selain itu juga banyak masyarakat yang berharap pelanggan listrik 1300VA juga diberi keringanan, karena tidak sedikit pelanggannya yang merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, atau UMKM.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan: "Pada prinsipnya pemerintah sangat memperhatikan social safety net bagi masyarakat berpenghasilan paling rendah dan juga keberlangsungan usaha terutama UMKM dengan memberikan kebijakan yang seoptimal mungkin."

Pemerintah tidak memasukkan pelanggan listrik 1300VA lantaran dianggap bukan golongan miskin.

Sedangkan menurut  Mohamad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) menilai bahwa sasaran kebijakan relaksasi pembebasan tarif listik pemerintah pada dasarnya telah tepat, namun mesti diperluas.

"Memang 450-900VA itu yang paling terdampak, karena sebagian besar mereka ini penghasilannya tidak cukup, juga [bekerja] di sektor informal, dan kebanyakan juga mengandalkan pada mobilitas orang. Kalau yg dituju 450-900VA itu tepat, hanya saja mungkin sebagian dari masyarakat yang lebih tinggi dari 900VA itu memang lebih terdampak, tapi memang menurut saya tidak masuk golongan bawah sekali, atau miskin, jadi masuk golongan menengah," kata Mohamad.

Disarankan Harga BBM Turun

Menurut Mohamad, salah satu stimulus ekonomi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah berikutnya adalah penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Harga minyak dunia saat ini tengah anjlok di tengah merebaknya pandemi Covid-19, sehingga tepat bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi dan tidak bersubsidi, yang dipandang akan meringankan beban kelas menengah ke bawah dan kelas menengah.

"Dalam kondisi harga minyak dunia yang sedang turun, idealnya juga turun tarif BBM-nya, karena harga BBM sekarang sudah dilepas, harga pasar," kata Mohamad.

"Apalagi dalam kondisi sekarang, supaya menggerakkan [ekonomi], untuk golongan menengah ke bawah biar survive , dan biaya hidupnya kurang dari pengeluaran BBM, demikian pula dengan [golongan] menengah atas karena mereka mengonsumsi BBM yang tidak disubsidi."

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun lalu lantaran ekonomi yang lesu akibat wabah virus corona. Bank Dunia, contohnya, pada Selasa (31/03) memprediksi ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 2,1%.

Sementara itu, Bank Indonesia mengubah proyeksi pertumbuhannya dari 5,0-5,4% tahun 2020 menjadi 4,2-4,6%. Sedangkan Center of Reform on Economics memprediksi ekonomi Indonesia antara menyusut 2% atau hanya tumbuh 2%.

Salah satu alasan mengapa ekonomi Indonesia bisa kontraksi tahun ini adalah lantaran daya beli masyarakat menjelang lebaran yang diperkirakan lesu.

Banyak perusahaan swasta yang tutup atau gulung tikar sehingga mereka tidak bisa membayarkan tunjangan hari raya (THR) karyawannya.

"Biasanya jelang lebaran kan masyarakat mengharapkan THR, biasanya kan ini menstimulasi konsumsi, yang juga menggerakkan industri barang dan jasa, termasuk ritel, transportasi dan sebagainya. Ini perlu diwaspadai karena sebagian [perusahaan] swasta akan kesulitan dalam bayar THR dalam kondisi seperti ini," kata Mohamad.

"Karena banyak yang tutup, banyak juga yang gulung tikar. Ini yg perlu diantisipasi juga."

Stimulus lain yang pemerintah tawarkan adalah menanggung seluruhnya PPH 21 pekerja sektor manufaktur yang penghasilannya maksimal 200 juta rupiah setahun. Mohamad Faisal, pengamat ekonomi dari CORE, menilai bahwa keringanan pajak tersebut sebaiknya diperluas lantaran sejumlah sektor lain juga terkena dampak virus corona.

"Dalam kondisi seperti sekarang banyak sektor-sektor lain yang berdampak dari sisi produksinya karena adanya wabah. Bahkan sektor yang duluan kena dampak adalah di sektor pariwisata dan transportasi, jadi memang seharusnya diperluas bukan industri manufaktur saja," katanya.

"[Kelonggaran] PPH Badan juga musti diperluas. Pengusaha ritel mengeluhkan bahwa PPH Badan yg diberikan stimulus ada di sektor transportasi, pariwisata dan manufaktur, ritel belum padahal ritel juga terdampak."