Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah ancang-ancang menyiapkan dana besar untuk menyuntik sejumlah perusahaan pelat merah alias BUMN. Hal ini menjadi sorotan ekonom senior UI, Faisal Basri.

Dia menyebut, pemerintahan saat ini, kurang memiliki sense of crisis serta sense of urgency dalam menangani pandemi COVID-19. Banyak contoh yang melatarbelakangi pandangan ekonom yang dikenal hobi menggunakan tas gemblok ini.

Sebut saja, anggaran di kementerian dan lembaga negara (K/L), masih saja jumbo. Padahal, di tengah krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, pemerintah melakukan penetatan. Potong anggaran K/L serta tunda proyek, dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Tidak ada sense of crisis, sense of urgency. Anggaran untuk proyek dan kementerian, tidak mau dipotong. Sementara penerimaan negara turun. Ya, mau tak mau utang terus. Ini tata kelola yang ugal-ugalan," tegas Faisal dalam diskusi virtual yang diinisiasi KahmiPreneur, Jakarta, Senin (1/6/2020).

Selanjutnya dia mempertanyakan anggaran terbesar dalam APBN 2020 di Kementerian Pertahanan yang hanya dipotong Rp9 triliun menjadi Rp122 triliun, anggaran Kementerian PUPR dipotong Rp25 triliun dan masih banyak lainnya.

"Yang bikin heran, PSN jalan terus, proyek ibu kota, trans Sumatera dan infrastruktur lainnya. Semua proyek-proyek dari para kroni aman," tuturnya.

Selain itu, Faisal mengkritik duit gede untuk stimulus BUMN di tengah pandemi Covid-19. Disebutkan bahwa anggaran untuk BUMN lebih jumbo ketimbang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Faisal mensinyalir ada agenda politik di balik penggelontoran stimulus jumbo kepada perusahaan pelat merah ini.

"Ini menutupi borok-borok pemerintah lewat BUMN. Karena kalau BUMN gagal bayar, (pemerintah) hancur lebur," ungkapnya.

Selanjutnya, mantan ketua tim reformasi tata kelola migas ini, membuka catatan terkait anggaran BUMN sebesar Rp152,15 triliun. Sebesar Rp25,27 triliun digelontorkan untuk lima BUMN dalam bentuk dana penyertaan modal pemerintah (PMN). Kelimanya adalah PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Sisanya yang Rp94 triliun, kata dia, diberikan sebagai pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi Rp32 triliun diberikan kepada Perum Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, PT Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas dengan besaran yang bervariasi.

Faisal menengarai, dana talangan investasi ini nantinya akan dipakai untuk membayar utang-utang perseroan yang hampir jatuh tempo. Saking besarnya, BUMN itu tak mampu melunasinya.

Semisal, Garuda Indonesia yang tenggat pembayaran utangnya senilai US$500 juta jatuh pada Juni ini. Belum lagi proyek-proyek Hutama Karya yang menurut Faisal sarat kepentingan di balik layar.

"Ini konsekuensi buruknya praktik fiskal yang harus dicermati. Jadi, APBN ini hanya digunakan untuk menopang proyek strategis nasional yang di belakangnya adalah kelompok kepentingan. Kalau proyek enggak jalan, mereka enggak dapat tip," tuturnya.