Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad mempertanyakan rencana suntikan dana pemerintah kepada sejumlah BUMN yang mengatas-namakan terdampak COVID-19. Menunjukkan pemerintah tidak serius menyelesaikan pandemi COVID-19.

Dalam diskusi yang digelar secara online di Jakarta, Senin (1/6/2020), kader Gerindra ini, membeberkan 6 dari 12 BUMN yang kebagian jatah dana COVID, dinilainya tidak layak.

"Sebelum COVID-19 ada, performance mereka kan amburadul. Ada yang pernah disuntik melalui PMN (Penanaman Modal Negara), namun masih bobrok juga. Lha ini kok mau dikasih bantuan lagi. Diselipin COVID-19 lagi," tegas Kamrussamad.

Ke-6 perusahaan pelat merah yang disorot Kamrussamad adalah PT PLN (Persero), PT Hutama Karya, Perum Bulog, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

"Jangan sampai amsiong lagi. Sudah pernah diberi PNM, tetap saja merugi. Ini malah mau dikasih lagi. Jangan sampai duit COVID-19 untuk bayar utang mereka," tegasnya.

Selanjutnya, Kamrussamad mengungkap berapa dana yang dibagi-bagi untuk ke-6 BUMN tersebut. Yang terbesar adalah PLN, APBN 2020 mengalokasikan subsidi Rp3,46 triliun; kompensasi Rp7,17 triliun dan PMN Rp5 triliun. Keika terjadai pandemi COVID-19, PLN direncanakan menerima duit lagi berupa subsidi Rp3,46 triliun dan kompensasi Rp38,25 triliun.

Sedangkan Hutama Karya menerima Rp3,5 Triliun dari PMN 2020 dan tambahan program pemulihan ekonomi nasional dampak COVID sebesar Rp7,5 triliun. Perum Bulog kebagian dana bantuan sosial Rp10,5 triliun; Garuda dijatah dana talangan Rp8,5 triliun; Krakatau Steel dapat dana talangan Rp3,5 triliun; Pertamina mendapat pengakuan HJE Rp96,5 triliun dan bagian lancar Rp45 triliun.

'Kita minta Menteri Keuangan Sri Mulyani evaluasi program bagi-bagi duit COVID-19 untuk BUMN. Ini apa urgensinya? Kan lebih bagus untuk menggerakkan sektor riil. Mendorong UMKM, misalnya," tegas anak buah Prabowo ini.