Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos. M.M. menandatangani buku protokol “Panduan Menghadapi Pandemi Covid-19 di Laut”, yang dilaksanakan melalui video teleconference, di ruang kerja kantor masing-masing serta diikuti para pejabat utama kedua lembaga tersebut.

Satgas Covid-19 bersama Bakamla RI yang dipimpin Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia S.Sos.,M.M. bekerja sama menyusun buku protokol “Panduan Menghadapi Pandemi Covid-19 di Laut” untuk mendukung pengguna laut yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk semua kapal penegak hukum. “Tujuannya pembuatan buku panduan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan di bidang maritim dan pelayaran dengan mengacu pada saran yang diberikan oleh badan-badan PBB termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), serta Pusat Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Indonesia,” kata Kepala Bakamla RI.

Menurut Kepala Bakamla RI, guna memberikan perlindungan terhadap para pelaut khususnya aparat penegak hukum di kapal yang bertugas, Bakamla RI telah melaksanakan serangkaian konsultasi lintas K/L terutama yang memiliki satuan kapal patroli untuk mempersiapkan protokol khusus bagi aparat penegak hukum di laut dalam menghadapi wabah Covid-19.

Dijelaskan oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia S.Sos.,M.M., bahwa protokol untuk mengadapi pandemi telah mengacu pada referensi yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO) dan International Health Regulation (IHR) WHO yang dijabarkan ke dalam delapan protokol khusus untuk aparat penegak hukum di lapangan yang melaksanakan patroli di laut. “Adapun kedelapan protokol yang dimaksud sebagai berikut: 1. protokol kapal di pelabuhan; 2. Protokol kapal saat lego jangkar/berlayar; 3. Protokol kapal sebelum tugas patroli; 4. Protokol kapal setelah tugas patroli; 5. Protokol boarding party (tim pemeriksa);  6. Protokol membawa kapal sasaran/tangkapan; 7. Protokol evakuasi pasien; dan 8. Protokol membawa orang (tawanan) di atas kapal,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa tim-nya akan terus melengkapi dan memperbaharui protokol tersebut berdasarkan perkembangan situasi dan kasus yang terjadi di lapangan, sehingga protokol ini dapat ditingkatkan validitas dan keandalannya untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di atas kapal, khususnya kapal patroli penegak hukum di laut. Bagi instansi khususnya aparat penegak hukum di laut yang membutuhkan buku panduan ini, menurut Kepala Bakamla dipersilahkan datang ke kantor Bakamla RI akan diberikan soft copy-nya.