Ada kritik dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Pemerintah diminta untuk tidak terburu-buru menyusun protokol tatanan kehidupan baru atau new normal dalam pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan new normal ini dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk merespons kondisi ekonomi selama pandemi corona.

Menurut Puan, protokol itu harus dirumuskan secara rinci. Sehingga penerapan new normal tidak justru membuat rakyat kebingungan.

"Jadi jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5).

Selain itu, Puan mengingatkan berbagai ketentuan yang diwajibkan WHO sebelum menerapkan new normal. Misalnya kemampuan negara mengendalikan transmisi virus corona, kemampuan rumah sakit melakukan pengujian sampel, dan kemampuan rumah sakit dalam menangani setiap kasus baru.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan new normal harus dikaji secara mendalam sebelum diterapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu transparan kepada rakyat agar paham pentingnya new normal.

"Pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemik Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan," ucapnya.

Puan menyarankan pemerintah membuat rencana rinci. Bahkan pemerintah harus bersiap diri jika rencana awal tidak berjalan sempurna.

"Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona," tutur Puan.

Sebelumnya, pemerintah mulai menggaungkan tatanan kehidupan baru atau new normal usai kondisi ekonomi memburuk karena pandemi virus corona. Wacana dimulai saat Presiden Jokowi mengajak rakyat hidup berdamai dengan corona.