Kebijakan new normal yang dicanangkan Presiden Jokowi guna merespons kondisi ekonomi selama pandemi corona mendapat masukan dari parlemen. Bahkan, masukan itu datang dari Ketua DPR Puan Maharani.

Puan yang selama ini jarang berkomentar soal kebijakan pemerintah, kini ikut meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam merumuskan protokol tersebut. 

"Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Puan kemudian mengingatkan berbagai ketentuan yang diwajibkan WHO sebelum menerapkan new normal. Antara lain kemampuan negara mengendalikan transmisi virus corona, kemampuan rumah sakit melakukan pengujian sampel, dan kemampuan rumah sakit dalam menangani setiap kasus baru.

Tak kalah penting, sambung Ketua DPP PDIP ini, new normal harus dikaji secara mendalam sebelum diterapkan pemerintah. Pemerintah juga perlu transparan kepada rakyat agar paham pentingnya new normal.

"Pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemik Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan," ucapnya.

Puan menyarankan pemerintah membuat rencana rinci. Bahkan pemerintah harus bersiap diri jika rencana awal tidak berjalan sempurna.

"Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona," tutur Puan.

Sebelumnya, pemerintah mulai menggaungkan tatanan kehidupan baru atau new normal usai kondisi ekonomi memburuk karena pandemi virus corona. Wacana dimulai saat Presiden Jokowi mengajak rakyat hidup berdamai dengan corona.