Polemik pengiriman Habib Bahar bin Smith ke Lapas berkeamanan super maksimum Nusa Kambangan, Jawa Tengah terus memantik reaksi. Bahkan, penolakan tersebut kini datang dari berbagai organisasi Islam.

Organisasi yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), GNPF, PA 212 hingga MUI DKI Jakarta pun sepakat untuk mengecam pencabutan asimilasi Bahar Smith hingga penangkapannya yang dinilai berlebihan.

"Kami melihat bahwa alasan sesungguhnya pencabutan status asimilasi tersebut bukan semata pelanggaran PSBB, tapi dikarenakan Habib Bahar bin Smith menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terhadap rezim zalim," ujar Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif dalam keterangannya, Minggu (24/5/2020).

Slamet menyatakan, pelanggaran PSBB sebenarnya juga dilakukan oleh para pejabat negara dengan “melempar” bantuan sosial di pinggir jalan, mengadakan konser, membuka jalur transportasi, membiarkan mal beroperasi dan membuka pintu bagi tenaga kerja asing, khususnya China.

"Justru semua pembiaran ini yang jelas-jelas 100 persen melanggar PSBB," katanya.

Gabungan ormas tersebut juga menilai kondisi semakin parah saat penangkapan Habib Bahar pada dini hari dan pemindahan ke Lapas Nusakambangan tanpa diberitahukan kepada pihak keluarga dan kuasa hukumnya, serta akses keluarga dan kuasa hukum yang dibatasi untuk menjenguk.

"Kami mendesak agar pihak-pihak dan pejabat yang sedang menjalankan agenda anti Islam segera mengembalikan status Habib Bahar bin Smith dalam kondisi semula yaitu status asimilasi," ucap Slamet.

Bahkan, apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Slamet menyebut akan ada risiko yang bakal dialami pemerintahan Jokowi. Yakni dengan adanya ajakan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan pembangkangan sipil terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Seruan ini dilayangkan oleh berbagai pimpinan ormas Islam seperti PA 212 Slamet Ma’arif, An Nashr Institute Munarman, DPP FPI Shabri Lubis, GNPF-Ulama Yusuf M Martak, HRS Center Abdul Chai Ramadan, dan sejumlah pimpinan lainnya.