Sorotan terus tertuju ke arah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sampai saat ini masih nir hasil dalam upaya menangkap 8 nama koruptor yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ketua KPK, Firli Bahuri menanggapi sorotan tersebut. Ia mengatakan, 7 dari 8 DPO saat ini merupakan warisan lembaga antirasuah periode sebelumnya.

"Apa yang ada sekarang tentu tidak terlepas dari masa lalu. Para DPO, adalah tersangka yang telah ditetapkan di masa lalu, kecuali tersangka Harun Masiku," kata Firli.

Tak ingin berpolemik lebih jauh, ia menegaskan, KPK di bawah kepemimpinannya akan terus berusaha maksimal menangkap para koruptor yang masuk DPO.

"Kami tidak pernah berhenti melakukan upaya pencarian dan pengejaran terhadap tersangka berstatus DPO," katanya.

"Semangat dan komitmen KPK tidak pernah berubah. Kami bekerja secara kolektif kolegial. Kami tidak pernah berhenti melakukan upaya pencarian dan pengejaran terhadap tersangka berstatus DPO," ucapnya.

Lebih jauh Firli menyebut, pihak akan mengubah strategi dalam hal penindakan di lembaga antirasuah. Strategi ini diyakini Firli akan membuat pelaku dugaan tindak pidana korupsi tak bisa lepas dari jerat hukum.

"Ke depan, jika penyidikan sudah diperoleh bukti yang cukup, tersangka akan langsung ditangkap dan ditahan, baru diumumkan. Ini agar tersangka tidak punya waktu untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujar Firli.

Strategi ini sudah diperlihatkan Firli saat menjerat Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan eks Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Ramlan Suryadi. Mereka dijerat dalam kasus suap proyek di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Aries HB dan Ramlan lebih dahulu dijadikan tersangak oleh KPK. Usai ditetapkan tersangka, kemudian kedua orang itu ditangkap tim penindakan dan diseret ke markas antirasuah. Setelah diperiksa di markas antirasuah, barulah pimpinan KPK mengumumkan status tersangka mereka ke publik.

Strategi ini tak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Selain itu, saat mengumumkan ke publik, para tersangka juga dihadirkan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

"Saya terus mengulang, bahwa langkah pengumuman tersangka dengan metode penangkapan dan bukti yang kuat adalah memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, profesionalisme dan akuntabilitas," katany.

Diketahui, sejauh ini KPK telah menetapkan 8 nama koruptor dalam kasus dugaan korupsi, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Mereka antara lain yakni, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kemudian tiga tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Rezky Herbiono yang merupakan menantu Nurhadi, serta Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto.

Selanjutnya, dua tersangka korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan masuk dalam DPO pada September 2019, yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Selain keenam orang di atas, KPK juga menetapkan DPO untuk Mantan Panglima GAM Wilayah Sabang Izil Azhar alias Ayah Marine pada Rabu 26 Desember 2018 silam. Izil ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Sementara DPO ke-8 yang ditetapkan KPK adalah nama politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI Fraksi PDIP melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW).