Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disorot sekaligus oleh tiga menteri Jokowi. Anies dinilai tidak sanggup menjamin keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah Jakarta dalam situasi darurat corona. 

Sorotan itu juga diamini politisi PDIP di Jakarta. Buktinya, Pemprov DKI mengalami kekacauan data penerima hingga kehabisan dana sehingga tidak mampu menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara merata kepada warga terdampak. 

Padahal, Jakarta masih berstatus pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang aturannya tidak seketat lockdown. Di sisi lain, Anies pada awalnya selalu ngotot untuk menerapkan lockdown. Hal inilah yang mengundang kecurigaan dari kalangan DPRD Jakarta.

"Yang tahu persis Pak Anies. Ini saya dari Fraksi PDIP menduga-duga. Kenapa sih waktu itu ngotot banget (mendorong pemerintah pusat menetapkan Jakarta lockdown)?” tandas Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono, Kamis (7/5/2020).

Gembong menilai saat ini Pemprov DKI sudah kelabakan menangani PSBB yang penerapannya tidak seketat lockdown. "Sedikit pengekangan aja kelabakan, gimana kalau lockdown?" imbuhnya.

Dia pun mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk fokus pada pemberantasan Covid-19 tanpa embel-embel motif lain karena persoalan bisa diatasi jika Pemprov fokus.

"Jangan tiap hari konferensi pers terus, tetapi bagaimana konsentrasi pengentasan persoalan nihil," katanya.

Sebelumnya, tiga menteri Jokowi yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyoroti pengelolaan bansos di Pemprov DKI.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan alasan utamanya tidak memilih lockdown.

"Kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB, bukan lockdown atau karantina wilayah," kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretatriat Presiden, Kamis (7/5/2020).

Jokowi menjelaskan, PSBB hanya bersifat membatasi kegiatan di tempat-tempat umum dan fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antarorang. Bukan melarang total kegiatan masyarakat.

"Artinya, dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas tapi memang dibatasi. Masyarakat juga harus membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar," katanya.