Virus corona yang terus mengamuk semakin sulit dibendung kecuali dengan menetapkan status lockdown atau karantina wilayah. Untuk itu, pemerintah pusat akhirnya memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah yang ingin menempuh kebijakan lockdown.

Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Surat Edaran Nomor 440/12622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang diterbitkan pada Minggu (29/3/2020).

"Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota," ujar Tito dalam surat tersebut.

Tito kemudian memberikan catatan agar Pemda terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa aspek sebelum memutuskan status bencana corona. Antara lain, penetapan status tersebut harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan daerah masing-masing.

"Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur', Bupati/Walikota menetapkan status bencana COVID-19," kata dia.

Tito turut menginstruksikan agar Gubernur maupun Walikota dan Bupati langsung mengambil peran sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Jabatan itu tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. "Gubernur juga menjadi Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas COVID-19 di tingkat Nasional," kata dia.

Sebagai Kepala Gugus Tugas di daerah, Tito menyatakan para kepala daerah wajib menyusun langkah antisipasi dan penanganan Covid-19 di daerah dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pusat.

Tito juga meminta Kepala Daerah segera menyusun struktur organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. "Lalu Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 Daerah yang dibebankan pada APBD," kata Tito.

Tito turut menginstruksikan kepala daerah untuk melakukan sosialisasi pembatasan sosial dan karantina mandiri (self-quarantine) di daerahnya masing-masing. 

Usulan agar Jakarta ‘digembok’ sebetulnya sudah jauh-jauh hari disuarakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi, usulan itu ditolak pemerintah pusat. Namun tampaknya, Presiden Jokowi saat ini tak lagi punya pilihan lain kecuali mengikuti saran Anies.

Terlebih lagi, banyak pihak yang meyakini lockdown di Jakarta merupakan upaya paling ampuh untuk menekan penyebaran virus corona. Meskipun di sisi lain, ada risiko ekonomi yang juga tak boleh dipandang sepele.