Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada evaluasi kebijakan era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (2014-2019) terkait pelarangan kapal-kapal tertentu di perairan Natuna. Alasannya, sudah tidak sesuai situasi sosial, politik dan ekonomi.

"Sekarang sedang di-review semua. Mungkin dulu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Susi bagus, pada saat itu," kata dia, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/3).

"Tetapi kan hukum dan peraturan itu selalu mengikuti perkembangan situasi sosial politik dan ekonomi. Mungkin ada beberapa hal kecil perlu di-review dan sekarang itu sudah mulai dilakukan," ia menambahkan.

Sebelumnya, Pemerintah berupaya mengerahkan kapal-kapal nelayan ke Laut Natuna Utara demi menghalau nelayan-nelayan asing dari wilayah itu. Namun, sejumlah aturan lama masih menghadang.

Susi diketahui pernah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 dan Nomor/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Di samping itu, ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57 dan Nomor/Permen-KP/2015 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kapal Eks Asing dan Palarangan Transhipment.

Peraturan tersebut membatasi ukuran kapal tangkap yakni 150 Gross Tonnage (GT), dan kapal angkut 200 GT, bukan melarang nelayan Indonesia untuk melaut di Natuna. Tujuannya, menyeleksi dan memberi kesempatan nelayan kecil untuk bersaing. Sebab, kapal asing yang beroperasi di ZEE berbobot besar dan bersenjatakan pukat harimau.

Mahfud seperti dikutip cnnindonesia.com melanjutkan sejumlah kebijakan lama membuat banyak kapal nelayan mangkrak.

"Pedagang-pedagang swasta kan banyak yang punya kapal di Indonesia, sekarang banyak yang mangkrak juga yang kecil-kecil karena kebijakan lama, ndak boleh ke sana, ndak boleh ke sini, itu," kata Mahfud.

Ia sendiri mengaku saat ini telah ada 30 kapal nelayan ukuran cukup besar asal Pantura dan Jawa Tengah yang berlayar di Natuna. Mereka semua melakukan pengambilan ikan di wilayah tersebut atas izin pemerintah.

Soal durasi pelayaran 30 kapal itu, Mahfud mengaku tak memberi batas waktu.

"Mereka sampai kapan saja, tidak terbatas kontrak. Kalau kita menyediakan seterusnya, selama mereka masih keuntungan dan nyaman di sana kita lindungi kita fasilitasi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan alasannya ingin merombak beberapa kebijakan era Menteri Susi Pudjiastuti. Menurutnya, kebijakan Susi selama ini kurang menyentuh sektor budi daya perikanan, sehingga hasil pengelolaannya pun berujung tidak maksimal.

"Budi daya (perikanan) ini, belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Baru 10% dari data kami yang terkelola dan itu pun belum maksimal," ujar Edhy Prabowo ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Ia mencontohkan bagaimana minimnya pengelolaan budi daya udang sehingga terjadi disparitas yang cukup tinggi antara nelayan kecil dengan pelaku usaha.

"Misal sektor pertumbuhan budi daya udang, kita baru 850 ribu ton, masih ada disparitas yang sangat tinggi antara pelaku usaha tambak udang dengan masyarakat, kalau masyarakat itu setahun hanya menghasilkan 1 ton, kalau pengusaha sudah ada yang sampai 50 ton rata-rata, bahkan ada yang sampai 80 ton sekali panen," paparnya.