Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, tidak ada sanksi hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan seks menyimpang atau melakukan praktik Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transggender (LGBT). 

Penyataan Tjahjo Kumolo tersebut ditolak oleh Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia.

"Sikap kami menolak pernyataan menpan RB sebagai sikap yang tidak edukatif dan membangun budaya hidup sehat dan disiplin serta budaya sebagai ciri utama dan karakter bangsa Indonesia yang religius," kata Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah, seperti dilansir republika, Selasa (10/03/2020).

Menurut Ikhsan yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI ini mengatakan, LGBT jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang agamis. Seharusnya kata dia, sebagai ASN perilakunya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. 

"ASN harus memberikan tauladan bukan sebaliknya melawan nilai-nilai kemasyarakatan," katanya.

Menurut dia, seorang ASN memang pribadi bebas. Akan tetapi, seorang ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sosial sesuai dengan sumpah dan janjinya di poin pertama, bahwa ASN bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

"Perilaku LGBT itu jelas menyimpang dan melawan kodrat manusia yang tidak sejalan dengan nilai agama manapun yang dianut oleh bangsa Indonesia," katanya.

Menurut dia, bila tidak ditemukan ketentuan dalam hukum positif, maka Menteri Tjahjo Kumolo wajib memberikan sanksi berdasarkan hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat atau the living law yakni hukum adat dan agama yang dianutnya. Karena tidak ada satu agamapun di Indonesia yang mentolerir prilaku menyimpang ini. 

"Menpan wajib membina ASN yang berprilaku menyimpang tersebut agar tidak menggejala. Karena akan menghancurkan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia," pungkasnya.