Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tergelitik menyoroti langkah pemerintah menganggarkan Rp 72 miliar untuk jasa influencer dan promosi media demi menggenjot pariwisata yang lesu karena penyebaran virus Corona adalah cara yang amatiran. Seharusnya begini katanya:

"Kalau soal influencer, saya kira ini ya mungkin cara-cara yang agak amatiran ya saya lihat, untuk membayar influencer supaya menggenjot tourism kita karena dampak corona virus," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/2/2020).

Fadli mengatakan, persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah adalah membangun kepercayaan publik.

Pemerintah, kata dia, harus meyakinkan wisatawan mancanegara bahwa Indonesia aman dari penyebaran virus corona.

"Persoalannya itu pada kepercayaan, trust. Kalau memang tidak ada corona virus di Indonesia, pasti orang akan datang kok, enggak akan khawatir dan tidak akan takut, enggak perlu ada influencer sebenernya gitu," ujarnya.

Mendapat banyak kritikan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memberikan respons tentang dana Rp72 miliar yang diperuntukkan bagi "influencer" guna menangkal pelemahan ekonomi karena terdampak penyebaran virus corona jenis baru (COVID-19).

"Ini yang Rp72 miliar bukan untuk 'influencer' saja, ada banyak komponen promosi, jadi Rp72 miliar itu untuk promosi, pengenalan destinasi wisata, dan salah satunya 'influencer," kata Wishnutama di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Pada Selasa (26/2), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dari total insentif fiskal senilai sekitar Rp10 triliun, ada anggaran promosi Rp103 miliar, kegiatan turisme sebesar Rp25 miliar dan 'influencer' sebanyak Rp72 miliar.

"Tapi berapa anggaran persis untuk 'influencer' saya belum hitung karena kami mesti tanya 'influencernya' kan, misal kita pilih dari Amerika, kita cari 'influencer Amerika' dong, masa kita mau pengaruhi 'market' Amerika, tapi pakai 'influencer' dari Indonesia? Kan gak ngaruh," ungkap Wishnutama.

Pemilihan "influencer" tersebut juga akan dilakukan dengan melihat sejauh apa "engagement-nya" di media sosial, penonton di saluran YouTube atau akun Instagram.

"Nah ang paling bagus, akan kami dekati, tapi kami mesti hitung-hitung dulu 'cost-nya," tambah Wishnutama.

"Influencer" itu rencananya tidak hanya berasal dari Amerika Serikat tapi juga dari benua Eropa, Australia, Timur Tengah, India dan negara lain.

"Sekarang kan kami masih menunggu dari Kemenkeu anggarannya, lalu kami sedang merencanakan 'influencer' mana yang kami mau undang. Anggaran Rp72 miliar ini sudah termasuk kerja sama 'travel agent', 'joint promotion', travel operator juga masuk di situ. Jadi ini besar bukan cuma Indonesia saja dan dalam waktu secepatnya, untuk mengambil perhatian pasar dunia," jelas Wishnutama.

Namun Wishnutama mengaku pihaknya tidak mampu menyewa "boyband" asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS) sebagai "influencer".

"BTS kami tidak mampu. Terus terang kalau bayar 'influencer' BTS tidak mampu, tidak akan sanggup. Itu lebih dari 10 juta dolar AS untuk mereka. Tapi kalau yang lebih kecil ya lebih murah. Nah kami sedang hitung-hitung. Tapi kalau 'engagement-nya' semakin besar, otomatis semakin mahal, jadi harus dihitung lagi dan mereka mau atau tidak itu harus ditanya, belum tentu mau, kalaupun mau berapa harganya, kami harus negosiasi," ungkap Wishnutama dikutip Antara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyediakan insentif Rp 298,5 miliar untuk menyelamatkan pariwisata dari wabah COVID-19, sedangkan untuk mendorong wisatawan dalam negeri, pemerintah memberikan insentif bagi maskapai Rp443,39 miliar. Fasilitas itu diberikan dalam bentuk diskon 30 persen untuk 25 persen kursi per pesawat yang menuju sepuluh destinasi wisata.

Destinasi wisata yang dimaksud yakni Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Pemerintah juga tidak akan memungut pajak hotel dan restoran di 10 destinasi tersebut selama enam bulan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah berupa hibah sebesar sekitar Rp 3,3 triliun.