Menteri BUMN Erick Thohir masih punya tugas tak kalah penting selain ‘bersih-bersih’ perusahaan BUMN dari sisi kinerja dan administrasi. Yakni membabat habis pegawai BUMN yang terjangkit paham radikalisme.

Diketahui, isu radikalisme yang menjangkiti ASN/PNS kembali mengemuka setelah Pemprov DKI menerima laporan dari Kemenkumham. Menurut laporan tersebut, 1 orang PNS di lingkungan Pemprov DKI disinyalir kuat telah terpapar paham radikalisme.

Saefullah kemudian meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta agar secepatnya memproses PNS tersebut. "Saya minta kepada Kepala BKD untuk dituntaskan dalam waktu 12 hari," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Akhir 2019 lalu, Menteri Erick sebetulnya telah menerima laporan data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme dari Menkopolhukam Mahfud MD. Saat itu, Mahfud meminta Erick untuk segera melakukan langkah mengatasi persoalan itu.

"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," ujar Erick usai menemui Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Meski demikian, Erick tidak bersedia mengungkapkan jumlah pegawai BUMN yang terpapar radikalisme seperti yang tertera dalam data Kemenko Polhukam. 

Sementara itu, adanya oknum BUMN yang terpapar radikalisme juga dibenarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen (Pol) Suhardi Alius. Suhardi mengaku pihaknya tengah berusaha mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN tidak semakin meluas.

"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Suhardi, pihaknya telah memberikan ceramah kepada seluruh direksi BUMN sebagai upaya mencegah radikalisme di BUMN. Materi yang disampaikan adalah terkait resonansi kebangsaan, pencegahan, dan pencegahan radikalisme. Hanya saja, Suhardi menyebut pemberantasan radikalisme di BUMN membutuhkan pendekatan khusus.

"Artinya yang sekarang kita kerjakan bagaimana yang sudah ada dan bagaimana untuk rekrutmen ke depannya," ujarnya.

Khusus di kalangan PNS, Surat Keputusan Bersama alias SKB Penanganan Radikalisme ASN telah diterbitkan, yang ditandatangani 11 instansi pemerintahan. "Silakan kalau ada yang pro dan kontra, yang nyinyir, silakan saja. Kalau mau masuk ASN, ya dia harus ikuti aturan-aturan di ASN," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, akhir Desember 2019.
 
Dalam SKB itu, seluruh PNS dilarang untuk antara lain menyampaikan pendapat bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah; menyampaikan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan; menyebarluaskan pendapat bermuatan ujaran kebencian, serta memberikan tanggapan terhadap unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial.

Ke-11 instansi pemerintahan yang menandatangani SKB tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Satgas ini memiliki tiga tugas utama, yakni menerima pengaduan dari masyarakat melalui portal aduanasn.id. Lalu, Satgas juga bertugas menindaklanjuti pengaduan yang masuk melalui aduanasn.id. Situs itu dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Terakhir, Satgas bertugas memberikan rekomendasi penanganan laporan PPK/PyB yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Lantas, bagaimana dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN? Hal inilah yang menjadi tugas Erick selanjutnya. Aksi Menteri Erick cukup menarik untuk dinantikan.