Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman terus menyoroti kasus buronnya politikus PDIP Harun Masiku dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Fraksi Partai Demokrat ini pun punya tiga teori yang menarik.

Menurt Benny, tiga kemungkinan soal hilangnya soal hilangnya sosok tersangka kasus suap Pergantian Antarwaktu caleg kader Banteng. Pertama adalah adalah Harun Masiku telah dibunuh. Kedua adalah disembunyikan dan ketiga, memang sengaja bersembunyi.

“Jadi akibat situasi ini ada tiga spekulasi di tengah publik, pertama ditembak mati, kedua disembunyikandan ketiga adalah dia menyembunyikan diri,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2).

Menariknya, politikus Partai Demokrat ini meragukan jika Harun Masiku sengaja bersembunyi. Dia menduga Harun Masiku dibunuh atau sengaja disembunyikan oleh oknum.

Oleh sebab itu, guna mengungkap keberadaan Harun Masiku, Benny mengusulkan dibentuknya panitia kerja (Panja) di Komisi III DPR ini. Supaya terang benderang ke mana Harun Masiku perginya.

“Supaya tidak ada spekulasi, dan supaya tuntas. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Saya usulkan kita bikin Panja untuk mengetahui apakah Masiku masih ada di sini (Indonesia) atau di sana (luar negeri),” tambahnya.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, hilangnya Harun Masiku ini telah membuat gaduh republik ini. Bahkan, dia mengamini adanya pihak-pihak yang menuduh Menkumham Yasonna H Laoly sedang berbohong. Termasuk dirinya pun meyakini Yasonna berbohong.

“Jadi termasuk saya juga menyatakan Bapak Yasonna melakukan pembohongan publik,” katanya.

Benny menduga Yasonna berbohong karena politikus PDIP itu menyebut Harun Masiku sedang berada di luar negeri. Namun di salah satu media massa menyebutkan Harun Masiku sudah berada di Indonesia.

“Padahal fakta investigasi yang dilakukan oleh media massa menyebutkan Pak Masiku ini ada di tempat kita serang (Indonesia),” pungkasnya.

‎Diketahui, Tim Gabungan yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait perlintasan Harun Masiku mengumumkan hasil investigasinya, Rabu (19/2).

Dalam hasil investigasi ini, Tim Gabungan mengklaim ada kesalahan sistem sehingga Direktorat Jenderal Kemenkumham tidak mencatat kedatangan tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian anggota DPR RI Fraksi PDIP bersama dengan ratusan orang lainnya.