Pemerintah sebaiknya segera menyelesaikan tuntutan buruh terkait Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker), agar dapat segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam 100 hari kerja, sebagaimana diinginkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/02/2020).

"Kalau ada isu-isu yang belum terselesaikan, diharapkan diskursus ini dilanjutkan dan diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu yang jadi harapan saya," kata pengusaha yang kini kerap disapa Papa Online ini.

Sebelumnya, kalangan buruh dari berbagai serikat pekerja ramai-ramai menolak beberapa rencana kebijakan yang dituangkan dalam draft Omnibus Law RUU Ciptaker. Mereka menilai perubahan kebijakan itu lebih banyak menguntungkan pengusaha ketimbang buruh.

Poin-poin yang ditentang oleh pekerja antara lain, penghapusan cuti panjang bagi pekerja yang sudah menjadi karyawan lebih dari 6 tahun, penerapan sistem upah per jam, penghapusan upah bagi buruh sakit, dan sebagainya.

Sandiaga Uno mengingatkan pemerintah, agar hal-hal sangat strategis tak menjadi penghambat bagi pemberlakuan Omnibus Law Ciptaker nantinya. Hal strategis yang dimaksud Sandiaga Uno adalah terkait kesejahteraan buruh, lingkungan hidup, dan daya saing Indonesia.

"Termasuk dari segi governance (tata kelola), yang kemarin salah ketik jangan sampai menjadi satu penghambat sehingga akhirnya kami ingin dalam 100 hari RUU Omnibus Law ini bisa disahkan," ucapnya.

Lebih jauh Sandiaga Uno mengatakan, Omnibus Law baik Ciptaker maupun yang terkait fasilitas perpajakan menjadi katalis positif yang dinantikan oleh kalangan pengusaha. Sandiaga Uno meyakini di tengah tantangan perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan penyebaran Virus Corona, aturan itu bisa menjadi vitamin bagi ekonomi Indonesia.

Sandiaga Uno optimistis Omnibus Law mampu mendongkrak kinerja investasi Indonesia yang lesu. Sebagai catatan, pertumbuhan investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya sebesar 4,45 persen. Angka itu jauh lebih rendah dari realisasi 2018 yang mencapai 6,64 persen.

"Indonesia belum memiliki daya saing. Kalau kami bandingkan dengan Vietnam dan negara-negara lain yang Indonesia bersaing untuk menarik investasi," paparnya.

Dari sisi perpajakan, ia menilai Omnibus Law mampu mempermudah perizinan. Kemudahan itu, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan akses pendanaan dan memperluas pasar UMKM.

"Jadi, pandangan saya RUU omnibus law ini perlu didukung," ucapnya.

Saat ini, pemerintah telah menyerahkan rancangan (draf) omnibus law RUU Ciptaker dan Perpajakan kepada anggota dewan. Kedua omnibus law itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 bersama dengan 48 RUU lainnya.