Partai Demokrat menuding pemerintahan Jokowi saat ini sedang putus asa. Alasannya, ekonomi yang dijanjikan Jokowi bakal meroket, ternyata tak pernah terbukti. Ketimbang mencari solusi yang lebih jitu, pemerintahan Jokowi justru mengambil jalan pintas. Yakni dengan menganjurkan orang kaya menikahi orang miskin.

Demikian dikemukakan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Irwan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/2/2020). Tudingan Irwan ini merupakan kritikan terhadap pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang sebelumnya meminta soal fatwa perkawinan antara orang kaya dan orang miskin.

Menurut Irwan, usulan Muhadjir yang ditujukan kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa tersebut menunjukkan keputusasaan Presiden Jokowi dalam memberantas kemiskinan di Indonesia.

"Usulan menteri itu bentuk keputusasaan Jokowi menaikkan pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai janjinya termasuk menekan angka kemiskinan, yang saya tahu tidak ada visi menteri, semua visi presiden kan," kata Irwan mengkritik.

Irwan juga menyebut usulan tersebut membuktikan pemerintah saat ini telah mengintervensi hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan masyarakat. Lebih jauh Irwan menyatakan, Muhadjir telah menyempitkan arti dan makna pernikahan yang sangat sakral lewat usulan fatwa tersebut secara tidak langsung. 

Pasalnya, usulan fatwa sebagaimana diutarakan Muhajdir itu tidak terbukti mampu menekan angka kemiskinan. "Yang ada negara mengintervensi hak asasi manusia untuk saling mencintai tanpa memandang strata, suku agama dan ras," tuturnya.

Diketahui, Muhadjir melontarkan wacana agar Fachrul membuat fatwa supaya orang kaya menikah dengan orang miskin. Menurut Muhadjir fatwa itu bisa mengatasi masalah kemiskinan dan tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu.

"Mbok, disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," kata Muhadjir dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/2).

Namun Muhadjir sebetulnya telah mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia mengatakan, usulan tersebut hanyalah sekadar intermeso sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.