Di tengah gencarnya Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuntaskan investasi yang mangkrak sejak lama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun tak mau kalah. Menurut Agus, pihaknya telah menyiapkan lima strategi untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri. Diharapkan, melalui kinerja industri yang gemilang, turut mendongkrak perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"Langkah pertama, koordinasi pembangunan industri dengan kementerian dan lembaga terkait lain," papar Agus ketika Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Upaya tersebut, meliputi dua aktivitas utama, yaitu penjaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi industri manufaktur. Strategi ini antara lain melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian BUMN. "Selain itu, kami melakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan fiskal dan pembiayaan sektor industri," ujarnya.

Langkah kedua, implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), antara lain melalui optimalisasi belanja modal pemerintah pusat dan BUMN, pengaturan impor produk yang sudah bisa diproduksi dalam negeri, serta pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

"Ketiga, penguatan ekspor dan substitusi impor, di antaranya melalui diversifikasi industri unggulan untuk ekspor, membuka secara agresif pasar-pasar baru untuk produk industri, melakukan pendekatan terhadap prinsipal-prinsipal otomotif di Indonesia untuk menjadikan Indonesia basis ekspor," papar Agus.

Selanjutnya, mendorong investasi pabrik-pabrik komponen di negara-negara yang menjadi target ekspor baru, serta memastikan penyelesaian impor bahan baku khususnya impor limbah non B3. Jurus keempat, mendorong investasi di sektor industri, yang meliputi perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi pemberian insentif investasi.

"Selama lima tahun ke depan, kami telah mengidentifikasi rencana investasi sektor industri sebanyak 81 proyek dengan nilai total Rp921 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 125 ribu orang," ungkapnya.

Strategi kelima, yakni penguatan daya beli masyarakat, sehingga dapat meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, antara lain melalui menurunkan besaran Down Payment (DP) untuk produk pembelian mobil dan motor, mempercepat penyaluran dana bantuan sosial ke masyarakat, serta meningkatkan utilisasi industri dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Menperin optimistis, apabila jurus jitu tersebut terlaksana dengan baik, target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,3% pada tahun 2020 bisa tercapai. 

Sementara itu, kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap total PDB nasional dibidik hingga 17,8% sepanjang tahun ini. Berikutnya, kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional akan mencapai 72,2% pada tahun 2020.

"Pada tahun 2019, nilai investasi industri pengolahan nonmigas mencapai Rp215,9 triliun dan tenaga kerja industri pengolahan nonmigas sebanyak 18,87 juta orang. Industri pengolahan nonmigas skala besar dan sedang tumbuh sebanyak 1.476 unit, sedangkan industri kecil tumbuh sebanyak 7.986 unit. Sementara itu, kawasan industri yang sudah terbangun sebanyak 14 kawasan," paparnya.

Selain itu, Kemenperin juga berupaya menyelesaikan dengan cepat beberapa tantangan yang dihadapi dalam membangun kawasan industri. Tantangan itu mulai dari proses penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, kebutuhan infrastruktur, pengelolaan dan pencarian tenant, hingga menciptakan kenyamanan berusaha.

“Tantangan tersebut tentunya butuh langkah sinergi antara Kemenperin dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, yang secara khusus mengawal percepatan pembangunan kawasan-kawasan industri,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Misalnya, pada tantangan penyiapan dokumen perencanaan, Kemenperin telah membantu menyusun pedoman dokumen perencanaan kawasan industri, baik berupa masterplan, feasibility study dan detail engineering design. 

“Kemenperin juga melakukan pendampingan pada pemerintah daerah atau calon pengelola yang berniat menyusun dokumen perencanaan kawasan industri,” tutur Doddy.

Kemudian, terkait tantangan lahan dan tata ruang, Kemenperin tengah menyusun pedoman Kawasan Peruntukan Industri dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat Provinsi maupun Kabupaten. “Kemenperin terus mendorong pemerintah daerah untuk menyusun RTRW yang dapat mengakomodasi kepentingan kawasan industri,” ujarnya. 

Selain itu, lanjut Doddy, Kemenperin selalu melakukan pendampingan dan supervisi penyelesaian permasalahan lahan dan tata ruang dengan pihak-pihak terkait baik lintas kementerian atau lembaga, serta calon pengelola kawasan industri.

Mengenai tantangan permasalahan perizinan, saat ini Kemenperin telah memiliki Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan kawasan industri baik terkait Izin Usaha dan Perluasan Kawasan Industri serta Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pantau Lingkungan. 

“Perizinan tersebut telah terpusat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin. Kami juga selalu siap untuk mendampingi dan mensupervisi penyelesaian permasalahan perizinan kawasan indutri,” papar Doddy.

Selanjutnya, Kemenperin memfasilitasi kebutuhan infrastruktur di luar dan dalam kawasan industri. Dalam hal ini, Kemenperin melakukan koordinasi untuk penyediaan infrastruktur di luar kawasan industri dengan kementerian terkait dan mendorong penerapan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

“Untuk tantangan pengelola dan tenant, Kemenperin melakukan penerapan standar di tiap-tiap kawasan industri,” imbuhnya. Selain itu, Kemenperin juga sering melakukan promosi investasi kawasan industri baik di dalam maupun luar negeri.

“Selanjutnya, untuk menjamin kenyamanan berusaha baik keamanan dan ketenagakerjaan, telah ditetapkan kawasan industri sebagai Objek Vital Nasional bidang Industri (OVNI) dan melakukan pendampingan investasi kepada pemerintah daerah,” ucapnya. 

Doddy pun mengungkapkan, hingga kini sudah ada 112 kawasan industri yang telah beroperasi dengan cakupan wilayah mencapai 52.438 hektare. Selain itu, terdapat 38 kawasan industri yang berada dalam proses konstruksi dan 10 kawasan industri masih tahap perencanaan.