Kejengkelan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut ada gubernur di Kalimantan yang berlagak presiden bukanlah pernyataan berlebihan. Faktanya memang seperti itu, bahwa segelintir kepala daerah justru sering mempersulit masuknya investasi ke daerahnya. Bahlil menyebutnya: ego sektoral. Kalangan pengamat ekonomi setuju dengan cap negatif itu. Bahkan, Bahlil disebut hanya kebetulan saja menemukannya di Kalimantan. Sebab pada dasarnya, banyak kepala daerah yang selama ini merasa seperti ‘raja-raja kecil’.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo menjelaskan, aksi mempersulit oleh kepala daerah bahkan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Tepatnya sejak era otonomi daerah berlaku pada 1999 lalu. Kepala daerah cenderung bertindak seenaknya karena merasa dipilih langsung oleh rakyat. "Lho, seluruh Indonesia kasusnya, bukan Kalimantan saja, mungkin dia (Bahlil) lagi ke Kalimantan saja ketemunya. Masalah ini di seluruh Indonesia sudah ada puluhan tahun," sebut Agus.

Tak berlebihan Agus mengucapkan tudingan itu. Setidaknya bila mencermati banyaknya investasi di daerah yang akhirnya bernasib buruk lantaran diperlakukan tidak adil. Sudah berinvestasi dalam jumlah triliunan, izin-izinnya malah dipersulit. Salah satu contoh kasus mangkrak yang mungkin luput dari pantauan bos BKPM adalah proyek penambangan bijih besi di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawasi Utara (Sulut). Hingga kini, nasibnya masih menggantung meski sudah dirintis sejak 2008 silam.

Adalah PT Mikgro Metal Perdana (MMP), sebuah perusahaan patungan antara investor China dan pengusaha lokal, yang pontang-panting ditimpa sejumlah persoalan. Mulai dari hampir tertipu oknum pejabat di sebuah kementerian hingga diprotes masyarakat setempat. Kisah MMP dimulai ketika Menteri ESDM (saat itu) Jero Wacik di era SBY menerbitkan IUP Operasi Produksi lewat Keputusan Menteri Nomor 3109K/30/MEM/2014."

Namun, pihak MMP mencurigai ada yang tak beres terkait pengurusan izin tersebut. Informasi yang dihimpun bizlaw.id mengungkapkan adanya sejumlah oknum pejabat di kementerian terkait yang berjanji hendak membantu perusahaan itu. Namun belakangan terindikasi sebagai upaya penipuan. 

Selain soal setoran fulus, sang oknum pejabat tersebut juga memberi syarat lain berupa pengalihan nama atas kepemilikan saham. Alasannya, nama perusahaan itu sudah kadung tercemar dan sulit dipulihkan. Si pejabat berjanji akan mengembalikan sahamnya apabila izin beroperasi kembali telah dikantongi. 

Celakanya, MMP tak pernah beroperasi hingga izinnya kembali dicabut di era Jokowi. Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) terhitung sejak 20 Maret 2017 telah mencabut IUP Operasi Produksi milik MMP yang tertuang dalam Keputusan Menteri nomor 1361 K/30/MEM/2017 yang diteken oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan.

MMP belum menyerah hingga pada November 2017, tim dari Kemenko Kemaritiman turun ke lokasi. Tujuannya, melakukan verifikasi. Pada 15 Maret 2018, persoalan itu dibahas di Kemenko Kemaritiman. Rapat dihadiri sejumlah instansi terkait seperti Pemprov Sulut, perwakilan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tim Teknis Pokja IV Percepatan Investasi dan Kebijakan Ekonomi, Ahli Hukum Tata Usaha, dan perwakilan MMP. 

Ahli Hukum Tata Usaha yang diundang mengatakan seharusnya PT MMP sudah bersih dari masalah hukum setelah adanya Akta Perdamaian, Penetapan Pencabutan Perkara, Surat dari Mahkamah Agung. Sementara Bos MMP, Yang Yongjian menegaskan perusahaannya tidak mungkin melanggar aturan. Ia berharap bisa kembali mendapatkan IUP yang telah dicabut oleh Kementerian ESDM. 

"Secara hukum IUP Eksplorasi PT MMP adalah sah karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht mengadili bahwa IUP Eksplorasi PT MMP adalah sah, sehingga dijadikan dasar untuk penerbitan IUP Operasi Produksi oleh Menteri ESDM," tulis Yang dalam sebuah laporan yang diajukan ke kementerian terkait tertanggal 7 Agustus 2018.

Lagi-lagi, usaha MMP hingga kini belum menuai hasil. Masyarakat di sekitar lokasi tambang MMP yakni masyarakat Desa Ehe, Kabupaten Minahasa Utara bahkan sudah mengadu ke DPRD Sulut pada Senin (15/10/2018). Mereka mendesak agar izin MMP kembali diterbitkan Kementerian ESDM. Alasannya, kehadiran MMP akan memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat.

“Kenapa setelah masyarakat menerima, pemerintah sendiri yang mencabut izin di sana. Padahal banyak anak-anak di desa kami yang bersekolah atau kuliah atas bantuan MMP. Jadi kami sangat menyesalkan bila dicabutnya izin MMP. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pencabutan izin MMP. Karena kami sangat mengharapkan desa kami bisa kembali bergerak dengan bantuan MMP,” ujar Takumansang selaku Kaur Pemerintahan Desa Ehe.

Menyikapi itu, Anggota Komisi III DPRD Sulut yang juga masuk dalam Pansus Pertambangan dan Mineral mengaku dari sejak awal sangat konsen terhadap MMP karena keprihatinan dalam iklim investasi di Sulawesi Utara.

“Investasi pertambangan adalah investasi jangka panjang. Dengan dampak pencabutan izin investasi saya yakin mempengaruhi iklim investasi di Sulut. Teriakan-teriakan dan isi hati dari masyarakat seperti ini harus diperjuangkan. Kita harus melihat secara objektif. Kami akan mati-matian memperjuangkan hal ini,” ungkap Masengi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Stevanus Vreeke Runtu juga ikut berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Pulau Bangka tersebut.

Kira-kira Pak Bahlil, di Sulawesi ada gubernur rasa presiden?