Akhir-akhir ini, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara sepertinya semakin jauh dari harapan yang telah digariskan oleh pendiri bangsa. Pragmatisme dan visi yang sempit telah menunjukkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tidak memperhatikan konsepsi dan foilosofis yang benar.

Pemerintah berani melakukan tindakan yang normatif cacat konsep dan cacat logika, seharusnya melaksanakan terlebih dahulu yang diamanatkan oleh UU No 4 Tahun 2009 (UU Minerba) bukan malah berimprovisasi untuk memenuhi hasrat pragmatismenya yang terkesan hanya untuk memenuhi keinginan kelompok pengusaha besar, yang cenderung mempertontonkan kondisi konflik interest yang semakin terang benderang.

Pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan mineral dan batubara nasional terlebih dahulu seperti yang diamanahkan dalam pasal 6 ayat 1a UU No 4 2009.

“10 tahun usia UU tersebut tidak pernah disinggung dan ini menurut saya salah satu kegagalan dalam pelaksanaan UU. Perubahan PP 23 sampai 5 kali dan hampir yang ke 6 menunjukkan pelaksanaan UU cenderung reaktif dan hanya mengikuti “kehendak” kelompok tertentu,” ujar Budi Santoso, Direktur Indonesia Mining Watch (IMW) dalam diskusi publik di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

“Dan akhir-akhir ini pemerintah malah melakukan hal yang sama yaitu mendesak disetujuinya PP daripada menyelesaikan Omnibus Law dan Perubahan UU Minerba. Kecacatan normatif ini akan menyebabkan kecacatan kebijakan yang lainnya,” tambah Budi.

Oleh sebab itu, IMW merekomendasikan pemerintah untuk;

  • Menuntaskan dan menetapkan Kebijakan Nasional Mineral dan Batubara sebelum melakukan perubahan terhadap Undang-undang Minerda dan Peraturan yang berkait.
  • Mineral dan Batubara harus dikembalikan lagi dalam kategori Vital dan strategis sehingga dalam pengelolaannya tidak hanya sekadar komoditi dagang biasa dan sebagai modal awal dan tidak terbarukan maka pengurasan yang berlebihan harus dihindari karena kebutuhan akan energi dan mineral todak akan pernah berkurang.
  • PKP2B harus dikembalikan sebagai WPN dan dikelola oleh BUMN dan pemerintah jangan memaksakan dengan argumentasi yang lemah baik dengan alasan penerimaan negara maupun kepastian investasi.
  • Pemerintah sebaiknya menyiapkan BUMN khusus untuk pengelolaan ex PKP2B daripada sibuk untuk memaksakan RPP23 yang cacat konsep. Kegagalan PT. KobaTin dan Tanitoharum menunjukkan Pemerintah lalai terhadap kewajiban UU. Kelalaian tersebut sudah diakui dengan mencabut kembali status Tanito Harum dan hal ini akan menampar pemerintah sendiri apabila pencabutan tersebut dibatalkan.
  • Program nilai tambah untuk mineral harus diberi ruang di bawah Perindustrian atau ESDM karena keekonominnya bisa berbeda-beda terutama untuk perusahaan pengolahan dan pemurnian yang independen karena tingkat keekonomiannya bisa meningkat apabila dikaitkan dengan industri hilirnya.