Eks Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Simon F Sembiring teriak. Ia mengaku bingung atas keadaan pengelolaan Minerba saat ini. Hal ini sejalan dengan akan diterbitkannya Omnibus Law (UU Sapu Jagat) yang salah satunya justru bertentangan dengan semangat UU Minerba No 4 Tahun 2009 yang saat ini masih menggantung di DPR untuk direvisi.

Menurut Simon, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Minerba dan Omnibus Law yang ada saat ini merupakan hal yang dipaksakan. Ia menuding, pemaksaan tersebut dilakukan pemerintah hanya untuk memanjakan konglomerasi yang bergerak di sektor Minerba.

“Kental mengakomodir kepentingan pemilik PKP2B Generasi 1 (PT Adaro, PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Kendilo Coal dan PT Tanito Harum) yang sudah dan akan berakhir masa berlakunya dengan luas melebihi 15.000 Ha, dan asetnya yang harus menjadi milik negara hanya disewa dengan murah dan menganggap semua aset eks PKP2B sama nilainya. Padahal berbeda satu sama lain," tutur Simon dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Lebih lanjut diungkapkan Simon, dengan dibahasnya RUU Minerba, seharusnya PP tidak perlu ada. "Omnibus saya juga agak heran. Kelihatannya ada perubahan draft dengan yang semula. Materinya sudah mengakomodir kepentingan PKP2B generasi 1 juga," beber Simon.

Sementara itu, terkait wacana Perubahan IUPK menjadi PBPK, juga menjadi titik rancunya kebijakan negara. "Bagaimana dengan IUP? Apa menjadi PBP (Perizinan Berusaha Pertambangan)? Apa ini masalah tata bahasa atau bagaimana? Ini tidak prinsipil," ungkap Simon.

"What it is the name? Apakah ada perubahan pengertian yang mendasar atau prinsipil? Atau hanya poles sana poles sini? Saya tidak melihat pentingnya perubahan nama itu. Hanya janggal saja, kayak kurang kerjaan," ungkap Simon.