Terdapat potensi penerimaan negara hingga mencapai Rp 200 miliar per tahun jika Pelabuhan Marunda yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN) telah beroperasi penuh pada 2023 nanti. Lihat saja, dengan masih mengandalkan pier 1, dalam setahun KCN berkontribusi Rp28 miliar untuk negara. Itu pun belum termasuk dividen. Padahal, pelabuhan Marunda terdiri dari 3 pier dengan total area 5.350 meter serta seluas 100 hektar area penunjang (supporting area).

“Kalau sudah jadi semua, negara akan mendapat sedikitnya itu Rp200 miliar pertahun. Tapi yang dimaksud negara di sini bukan Kemenhub saja, ada perpajakan, ada pemegang saham yang notabene perusahaan negara, ada Pemprov DKI yang memungut pajak PBB. Jadi semuanya kurang lebih Rp200 miliar,” papar Dirut KCN Widodo Setiadi dalam keterangannya kepada Bizlaw.id, Kamis (16/1/2020).

KCN juga menjanjikan keuntungan lain berupa inovasi teknologi di sektor pelabuhan. Itu karena KCN nantinya akan menerapkan smart port, di mana seluruh kegiatan di pelabuhan akan didukung oleh teknologi mutakhir, sebagaimana yang telah lebih dulu diterapkan negara lain.

Namun begitu, Widodo sangat mengharapkan adanya dukungan penuh dari pemerintah terhadap pihak swasta. Apalagi, dalam beberapa kesempatan terakhir, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar perusahaan BUMN menggandeng serta mempermudah swasta untuk ikut berinvestasi.

“Kami berharap pemerintah dalam jangka panjang konsisten membangun industri kemaritiman khususnya melalui dukungan kebijakan-kebijakan seluruh pihak. Selama ini KCN telah menempuh jalur upaya penyelesaian kasus investasi selama 2 tahun ke belakang dan telah mengantongi seluruh rekomendasi Kementerian terkait,” ujar Widodo.

Terlebih lagi, pada Desember 2019, Satgas yang dibentuk Presiden yakni Pokja IV (Satuan Tugas Percepatan & Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi) telah menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada RI 1 yang intinya memohon penuntasan kasus KCN. Sebelumnya Kemenkopolhukam pun telah menerbitkan surat rekomendasi penuntasan kasus kepada Presiden.

Kedua surat rekomendasi tersebut diharapkan Widodo dapat mempermudah Presiden dalam menentukan dan memberikan keputusan final atas kasus investasi yang telah berjalan 8 tahun sejak 2012 silam. Terlebih MA pun telah memutus perkara hukum pada tanggal 10 September 2019.

“Sebagai proyek yang sejak awal sama sekali tidak menggunakan anggaran APBN/APBD. Maka kami sangat berharap pemerintah dalam hal ini RI 1 segera memberikan solusi yang berkesinambungan demi kepastian investasi, sebagaimana yang dijanjikan selama ini untuk mempermudah dan menggandeng swasta dalam rangka membangun negeri untuk poros maritim demi Indonesia Maju,” pungkas Widodo Setiadi.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Tarumanagara, Dr Ahmad Redi menjelaskan, rekomendasi Pokja IV wajib hukumnya dijalankan kementerian/lembaga terkait. Pasalnya, Pokja IV dibentuk dalam rangka percepatan dan kemudahan investasi.

“Bila investasi terhambat maka akan terjadi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan akan terus terjadi,” ungkap Ahmad kepada Bizlaw.id, Kamis (16/1/2020).