Proyek pembangunan Pelabuhan Marunda yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN) dipastikan akan rampung dalam tiga tahun ke depan atau tahun 2023. Kendati sedikit terlambat akibat adanya persoalan hukum, KCN tetap optimistis mampu merampungkan proyek yang terdiri dari 3 pier tersebut. Saat ini saja, pier 1 sudah diselesaikan KCN yang mencakup area 1.950 meter dengan supporting area seluas 42 hektar.

“Pelabuhan Ma­runda itu terdiri dari tiga pier. Jadi tiga pier itu artinya panjang dermaga yang akan dibangun 5.350 m. Lalu dengan supporting area 100 Ha. Nah, yang sudah kita selesaikan saat ini pembangunannya itu adalah pier 1 ya. Pier 1 itu 1.950 m dengan supporting area 42 Ha,” ungkap Dirut KCN Widodo Setiadi dalam siaran persnya, Rabu (15/1/2020).

Widodo mengakui, target penyelesaian proyek Pelabuhan Marunda terpaksa mundur dari jadwal tahun 2020 akibat adanya persoalan internal. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi dari KCN, proyek tersebut kini tinggal tancap gas. Berdasarkan diskusi dengan Kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim dan Investasi, KCN diberikan tenggat waktu 3 tahun untuk merampungkan Pelabuhan Marunda.

“Kami pun siap sebagai swasta diberi target untuk semua itu, kan seperti pembangunan jalan tol, bandara dan sebagainya harus ada target supaya semua pihak jelas sasarannya kemana. Jadi 2023 itu pier 2 dan 3 selesai, karena sebelumnya itu pier 1 selesai dan pier 2 itu kira-kira sudah kita bangun 35%,” ujar Widodo.

Apalagi, sambung Widodo, komitmen pendanaan saat ini sudah tidak ada masalah. Selain berasal dari internal, KCN juga memiliki mitra-mitra baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa mendanai dan itu sudah disiapkan sebagai alternatifnya (cadangan). “Artinya apa kami tetap melakukan komitmen bahwa pembangunan ini akan selesai.”

Lantas, manfaat apa saja yang bakal diperoleh negara jika pelabuhan Marunda sudah beroperasi penuh? Widodo menyebut banyak sekali manfaatnya, yang juga akan dinikmati berbagai kalangan khususnya penyediaan lapangan kerja.

“Yang nomor satu negara akan menerima adanya tambahan infrastruktur non-APBN/ APBD yang meringankan APBN. Kedua, negara melihat adanya lapangan kerja baru untuk orang-orang yang mau bergabung di kemaritiman. Maritim ini kan luas, kalau kita bicara bongkar muat barang tentu ada DKPM, tentu ada tracking, kapal, operator alat berat. Itu semua memerlukan SDM,” Widodo menguraikan.

Kalau kita lihat keuntungan lain lagi, sambung Widodo, bahwa negara dalam hal ini Kemenhub akan mendapat aset secara cuma-cuma. Itu karena HPL (Hak Penguasaan Lahan) dalam UU harus atas nama negara. “Karena kita membangun di sisi perairan. Jadi kami membangun, diberi konsensi waktu tertentu. Nanti di akhir waktu konsensi ini akan jadi milik negara. Nah, ini juga jadi keuntungan bagi Kemenhub tanpa keluar uang sepeserpun dapat aset,” ujar Widodo.

Bahkan, selama proses konsensi, Kemenhub memperoleh  5% dari pendapatan bruto, lalu perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Banyak sekali multiplier effect yang didapatkan negara. Ini yang menurut saya program konsensi ini sudah benar, pemerintah dan swasta bersinergi membangun negeri.”

Saat ini saja, dengan masih mengandalkan pier 1, dalam setahun KCN berkontribusi Rp28 miliar untuk negara. Itu pun belum termasuk dividen. “Kalau kita lihat sudah jadi semuanya 5.350 m plus 100 Ha supporting area negara akan mendapat sedikitnya itu Rp200 miliar pertahun. Tapi yang dimaksud negara di sini bukan Kemenhub saja, ada perpajakan, ada pemegang saham yang notabene perusahaan negara, ada Pemprov DKI yang memungut pajak PBB. Jadi semuanya lah itu kurang lebih Rp200 miliar,” papar Widodo.

Selain keuntungan tersebut, KCN juga menjanjikan keuntungan lain berupa inovasi teknologi di sektor pelabuhan. KCN nantinya akan menerapkan smart port, di mana seluruh kegiatan di pelabuhan akan didukung oleh teknologi mutakhir, sebagaimana yang telah lebih dulu diterapkan negara lain.

Itu sebabnya Widodo sangat mengharapkan adanya dukungan penuh dari pemerintah terhadap pihak swasta. Apalagi, dalam beberapa kesempatan terakhir, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar perusahaan BUMN menggandeng serta mempermudah swasta untuk ikut berinvestasi.

“Kami berharap pemerintah dalam jangka panjang konsisten membangun industri kemaritiman khususnya melalui dukungan kebijakan-kebijakan seluruh pihak. Selama ini KCN telah menempuh jalur upaya penyelesaian kasus investasi selama 2 tahun ke belakang dan telah mengantongi seluruh rekomendasi Kementerian terkait,” ujar Widodo.

Terlebih lagi, pada Desember 2019, Satgas yang dibentuk Presiden yakni Pokja IV (Satuan Tugas Percepatan & Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi) telah menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada RI 1 yang intinya memohon penuntasan kasus KCN. Sebelumnya Kemenkopolhukam pun telah menerbitkan surat rekomendasi penuntasan kasus kepada Presiden.

Kedua surat rekomendasi tersebut diharapkan Widodo dapat mempermudah Presiden dalam menentukan dan memberikan keputusan final atas kasus investasi yang telah berjalan 8 tahun sejak 2012 silam. Terlebih MA pun telah memutus perkara hukum pada tanggal 10 September 2019.

“Sebagai proyek yang sejak awal sama sekali tidak menggunakan anggaran APBN/APBD. Maka kami sangat berharap pemerintah dalam hal ini RI 1 segera memberikan solusi yang berkesinambungan demi kepastian investasi, sebagaimana yang dijanjikan selama ini untuk mempermudah dan menggandeng swasta dalam rangka membangun negeri untuk poros maritim demi Indonesia Maju,” pungkas Widodo Setiadi.