Kebijakan lain yang perlu dijalankan adalah merevisi regulasi yang terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemerintah saat ini bertekad lebih fokus menggenjot daya saing industri manufaktur nasional agar semakin kompetitif di kancah global. Sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan secara sinergis bersama seluruh stakeholder  tengah disiapkan.

“Salah satu yang perlu diperbaiki adalah supply chain-nya, terutama terkait dengan tumbuhnya industri-industri hulu. Contohnya, di industri makanan dan minuman, yang hulunya adalah sektor pertanian, baik itu yang berbasis kakao atau lainnya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menjadi pembicara pada Trade Tourism and Investment Seminar 2019 di BSD City, Tangerang, Kamis.

Selanjutnya, menurut Menperin, upaya lain yang perlu dilakukan adalah harmonisasi tarif. Misalnya untuk lebih menguatkan struktur industri tekstil dan produk tekstil (TPT). 

“Dari hulu sampai hilir, value chain kita di sektor ini sudah lengkap dibanding Vietnam yang hanya kuat di hilir,” ujarnya.

Dalam pengembangan industri TPT, pemerintah juga sedang berupaya melakukan restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Tujuannya agar semakin produktif dan efisien. “Saat ini yang survive ada di top tier, karena mereka sudah modernisasi,” ungkap Airlangga.

Kemudian, pemerintah sudah melakukan pembatasan impor di Pusat Logistik Berikat (PLB). “Karena sebelumnya, importir umum terlalu banyak diberikan sehingga menjadi terdampak di industri yang tengah. 

Kami apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tersebut. Nantinya, dengan ekspor naik, industri tengah juga ikut naik,” imbuhnya.

Menperin menambahkan, kebijakan lain yang perlu dijalankan adalah merevisi regulasi yang terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Langkah ini misalnya untuk menggenjot daya saing industri furnitur. “Kalau kayunya masih kena PPN, tidak akan kompetitif, karena di ASEAN kan bebas tarif dan PPN,” tuturnya.

Sementara itu, di sektor industri baja, pemerintah harus berani mengambil kebijakan terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard). 

Hal ini guna menanggulangi banjirnya produk baja impor yang masuk ke pasar dalam negeri. “Sebab, barang kita di luar negeri saja kena safeguard, seperti stainless steel kena di Amerika Serikat dan China,” tandasnya.

Airlangga pun optimistis, beberapa sektor manufaktur akan semakin ekspansif di tengah bergulirnya era industri 4.0. Apalagi sudah ada strategi dan arah yang jelas dalam implementasi program prioritas yang tertuang di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Contohnya, industri elektronika di Batam dan Tangerang, yang bisa kita terus dorong. Selain itu juga industri otomotif. Ini seiring peningkatan investasi, termasuk sektor industri petrokimia,” sebutnya.

Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, lima sektor manufaktur yang akan menjadi andalan dalam penerapan industri 4.0 pada tahap awal, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronika, serta kimia.

Kelima sektor tersebut dipilih karena akan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, di antaranya menyumbang hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan, 65% terhadap ekspor, dan 60% terhadap penyerapan tenaga kerja.

Melalui penerapan industri 4.0, Indonesia diyakini bakal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1-2%, dengan kontribusi manufaktur terhadap PDB sebesar 25%, net export hingga 10%, dan menyediakan 10-15 juta lapangan kerja. 

Dengan sasaran tersebut, aspirasi besar yang ingin dicapai adalah Indonesia bisa menjadi 10 negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030.