Jokowi sebaiknya tidak menyerahkannya tanggung-jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara RI diminta harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua. Dalam kondisi sekarang ini, Jokowi sebaiknya tidak menyerahkannya tanggung-jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya.

“Termasuk, ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan," kata Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8).

Menurutnya, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja. Ia menjelaskan Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.

Pemerintah pusat harus menanggapi serius pergeseran agresi massa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasial terhadap warga Papua di Jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI. Kastorius menerangkan agresi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar dan membakar berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika. 

Jika kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional. "Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999," kata dia.

Karena itu, ia mengatakan, sudah sewajarnya presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang. "Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa," kata Kastorius.

Dengan demikian, Kastorius menyarankan, saatnya Presiden meletakkan prinsip human dignity bagi penyelesaian Papua. Papua tak bisa diselesaikan hanya dari pendekatan keamanan dan pembangunan fisik infrastruktur. Namun, pemerintah harus menempatkan kembali warga Papua setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan.

"Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan," kata Kastorius.

Pada Senin (19/8) masyarakat Papua menggelar aksi protes yang diduga ada tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Aksi tersebut digelar di beberapa kota di Papua dan Papua Barat. Namun aksi yang digelar di Manokwari, dan Sorong  berujung kericuhan, pemblokiran jalan, dan pembakaran bangunan pemerintahan.

Kemudian pada Rabu (21/8) hari ini, kericuhan meletus di Mimika dan Fakfak. Di Mimika, ribuan demonstran yang berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Mimika merusak berbagai fasilitas umum. Bahkan di Fakfak, terjadi aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum juga mewarnai demonstrasi di wilayah Papua Barat tersebut. 

Aksi unjuk rasa masyarakat Papua ini berawal dari kejadian di Surabaya dan Malang yang disebut telah menghina warga Papua. Diduga, mahasiswa Papua yang berada di Surabaya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan adanya tindakan perlakukan rasial terhadap mereka.