lawdatabase



Name Description
UU DRT No. 15 Tahun 1950 PENYELESAIAN URUSAN PEMULIHAN HAK
UU DRT No. 14 Tahun 1950 PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 13 Tahun 1950 PINJAMAN DARURAT
UU DRT No. 12 Tahun 1950 PAJAK PEREDARAN *)
UU DRT No. 11 Tahun 1950 TATA-CARA PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 10 Tahun 1950 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH NEGARA PASUNDAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 9 Tahun 1950 PEROBAHAN UNDANG-UNDANG. POSTSPAARBANK (STAATSBLAD 1934 NO. 653. 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295)
UU DRT No. 8 Tahun 1950 MENGADAKAN TAMBAHAN PERATURAN KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG (KEPUTUSAN RAJA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 1939 NO. 32 STAATSBLAD INDONESIA TAHUN 1939 NO. 582)
UU DRT No. 7 Tahun 1950 PERGURUAN TINGGI
UU DRT No. 6 Tahun 1950 PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA
UU DRT No. 5 Tahun 1950 PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950, "PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950" ("P.G.M. 1950")
UU DRT No. 4 Tahun 1950 PENERIMAAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 3 Tahun 1950 PUNGUTAN TAMBAHAN PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950
UU DRT No. 2 Tahun 1950 TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
UU DRT No. 1 Tahun 1950 PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH
UU DRT No. 2 Tahun 1949 PEMINDAHAN KEKUASAAN CDT. DERZEEMACHT BERDASARKAN TERR.ZEE ENMARITIME KRINGEN ORDONNANTIEENZ. KEPADA KEPALA STAF ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 1 Tahun 1949 SEMENTARA MENUNGGU DIADAKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL, SEMUA UNDANG-UNDANG DIUMUMKAN OLEH PRESIDEN/MENTERI KEHAKIMAN DENGAN PERANTARAAN RADIO DAN DALAM HARIAN