lawdatabase



Name Description
UU DRT No. 18 Tahun 1950 PENGHAPUSAN PENGADILAN-PENGADILAN LANDGERECHT DAN APPELRAAD DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN-PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI
UU DRT No. 17 Tahun 1950 HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA
UU DRT No. 16 Tahun 1950 SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN
UU DRT No. 15 Tahun 1950 PENYELESAIAN URUSAN PEMULIHAN HAK
UU DRT No. 14 Tahun 1950 PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 13 Tahun 1950 PINJAMAN DARURAT
UU DRT No. 12 Tahun 1950 PAJAK PEREDARAN *)
UU DRT No. 11 Tahun 1950 TATA-CARA PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 10 Tahun 1950 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH NEGARA PASUNDAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 9 Tahun 1950 PEROBAHAN UNDANG-UNDANG. POSTSPAARBANK (STAATSBLAD 1934 NO. 653. 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295)
UU DRT No. 8 Tahun 1950 MENGADAKAN TAMBAHAN PERATURAN KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG (KEPUTUSAN RAJA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 1939 NO. 32 STAATSBLAD INDONESIA TAHUN 1939 NO. 582)
UU DRT No. 7 Tahun 1950 PERGURUAN TINGGI
UU DRT No. 6 Tahun 1950 PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA
UU DRT No. 5 Tahun 1950 PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950, "PERATURAN GAJI MILITER TAHUN 1950" ("P.G.M. 1950")
UU DRT No. 4 Tahun 1950 PENERIMAAN ANGGAUTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 3 Tahun 1950 PUNGUTAN TAMBAHAN PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950
UU DRT No. 2 Tahun 1950 TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
UU DRT No. 1 Tahun 1950 PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH
UU DRT No. 2 Tahun 1949 PEMINDAHAN KEKUASAAN CDT. DERZEEMACHT BERDASARKAN TERR.ZEE ENMARITIME KRINGEN ORDONNANTIEENZ. KEPADA KEPALA STAF ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
UU DRT No. 1 Tahun 1949 SEMENTARA MENUNGGU DIADAKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL, SEMUA UNDANG-UNDANG DIUMUMKAN OLEH PRESIDEN/MENTERI KEHAKIMAN DENGAN PERANTARAAN RADIO DAN DALAM HARIAN