Ind | Kamis, 30 Maret 2023 - 14:15 WIB

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo siap menerima kemarahan penggila bola seiring dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Keputusan FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah tak lepas dari sikap sejumlah pihak termasuk dirinya, yang menolak timnas Israel bermain di Indonesia. 

Ganjar tidak sendirian menolak timnas Israel yang berujung Indonesia dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Dari kepala daerah, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Bengkulu juga bersikap serupa.

Sementara pada level partai ada PDIP, PAN, PKS dan PPP yang menolak kehadiran timnas Israel. Kemudian, MUI dan PA 212 juga lantang menyuarakan sikap serupa.

Menurut Ganjar, apa yang disampaikan netizen penggila bola ke akun media sosialnya merupakan sebuah risiko dari setiap keputusan dan pernyataan yang disampaikannya.

"Selalu sih, itu risiko dari keputusan dan pendapat," kata Ganjar di Gedung Bhakti Praja Semarang, Kamis (30/03).

Ganjar juga menyoroti perundungan warganet ke akun istrinya Siti Atikoh @atikoh.s dan putranya Alam Ganjar @alamganjar.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap netizen penggila bola cukup menyerang dirinya saja, tidak merembet ke keluarganya. "Kalau mau nyerang, seranglah Ganjar, jangan serang istri saya, jangan serang anak saya," tambah Ganjar.

Ganjar juga mengaku dirinya kecewa karena sudah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah. Jawa Tengah menjadi salah satu host city untuk Piala Dunia U-20 2023.

"Saya percaya apa menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim, Pak Presiden masih bulat masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara dengan catatan-catatan," kata Ganjar.

"Maka effort PSSI untuk bisa melobi ke FIFA menurut saya perlu mendapatkan dukungan kita semuanya. Ada kok banyak skenario yang bisa kita lakukan terhadap soal itu. Maka dari lima poin kemarin yang disampaikan masih ada ruang di poin kelima dari keputusan FIFA itu untuk adanya cara-cara yang lain agar penyelenggaraannya bisa berjalan."

"Ya kecewa lah, wong kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan," kata Ganjar.

Diketahui, FIFA merilis pernyataan resmi pencoretan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Rabu (29/3) malam WIB. Sebelumnya, FIFA sudah didatangi pihak PSSI yang dikomandoi ketum Erick Thohir.

Selanjutnya, FIFA menegaskan kalau akan mencari tuan rumah baru dan tanggal mainnya tidak akan diganti pada 20 Mei sampai 11 Juni. Indonesia pun punya tiket lolos ke Piala Dunia U-20 dengan status tuan rumah.

"Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, mengingat situasi saat ini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen tidak berubah. Potensi sanksi untuk PSSI kemungkinan juga akan diputuskan di kemudian hari," tulis pernyataan FIFA.

Triaji | Kamis, 30 Maret 2023 - 15:51 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membeberkan kasus dugaan pencucian uang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berkaitan dengan impor emas.

Awalnya Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini menjelaskan adanya kekeliruan di pihak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal data transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu.

Menurut Mahfud, ada bawahan Sri Mulyani yang menutup-nutupi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu. Data yang baru diterima oleh Sri Mulyani pada 13 Maret 2023 dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana sebelumnya sudah dikirimkan di mana di dalamnya ada 189 surat.

Tapi, kata Mahfud, bawahan Sri Mulyani itu menyatakan tidak ada laporan soal dugaan pencucian uang itu. “Oh enggak ada bu, enggak pernah ada,” kata Mahfud menceritakan saat rapat bersama Komisi III yang disiarkan langsung melalui akun YouTube DPR RI pada Rabu, 29 Maret 2023.

Ia tidak menjelaskan detail siapa pejabat Kemenkeu yang menutup akses tersebut, melainkan hanya menyebut bahwa bawahan yang dimaksud itu adalah pejabat tinggi eselon satu.

“Ini informasi yang tahun 2020,” kata Mahfud menirukan Sri Mulyani. “Enggak ada,” jawabnya.

Namun, ketika hal itu ditanyakan kepada Kepala PPATK, kata Mahfud, ternyata ada surat yang dimaksud. Kemudian baru dicari surat yang isinya menyebutkan dugaan TPPU. Di dalam surat tersebut ada yang sudah masuk pada 10 Juni 2009 sampai yang terakhir 11 Januari 2023, totalnya ada 300-an surat.

Ketika akhirnya sampai ke Sri Mulyani, menurut Mahfud, isi suratnya berbeda dengan yang dilaporkan PPATK. Di dalam 289 surat itu, kata Mahfud, ada dugaan TPPU cukai dengan 15 entitas, tapi pelaporannya menjadi pajak. Sehingga diteliti yang di dalamnya disebut ada perusahaan banyak dan pajaknya kurang. Padahal itu merupakan pelaporan cukai.

“Apa itu? emas ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu tapi di dalam suratnya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki, emasnya sudah jadi kok bilang emas mentah,” kata Mahfud.

Kemudian, Mahfud melanjutkan, pihak Bea Cukai mengatakan bahwa itu merupakan emas mentah yang dicetak di Surabaya. Kemudian dicari pabrik cetak emas itu di Surabaya, ternyata tidak ada. 

“Itu menyangkut uang miliaran, enggak diperiksa (oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu),” tutur dia.

Padahal laporan itu diberikan tahun 2017 oleh PPATK. Bahkan diberikannya tidak menggunakan surat, tapi data langsung oleh Kepala PPATK dan diterima oleh Kemenkeu yang diwakili Direktur Jenderal Bea Cukai, Inpektur Jenderal, dan dua orang lainnya.

“Nih serahkan, kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif masalah besar. Dua tahun enggak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, enggak sampai ke Bu Sri Mulyani. Sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan dijelaskan tadi yang salah,” ucap Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud menyatakan sangat menghormati Sri Mulyani yang merupakan teman baik dalam pemberantasan korupsi dan teman di berbagai hal. Soal ramai tentang transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu yang diungkapnya, menurut Mahfud, bisa terjadi karena ada informasi dari bawahan yang tak disampikan ke Menkeu.

"Saya kagum, kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang pelik bisa menjadi sederhana. Sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan yang terbaik. Tetapi akses dari bawah enggak masuk (ke Sri Mulyani),” kata dia.

Ind | Kamis, 30 Maret 2023 - 15:15 WIB

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menyesal dan bersedih Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Kami sangat menyesalkan dan bersedih bahwa akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U-20. Ini tentu menjadi pelajaran berharga," kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia kembali menjelaskan bahwa penolakan darinya terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 itu adalah untuk menyuarakan kemanusiaan dalam hubungan antarbangsa.

Hasto menegaskan bahwa sejak awal pihaknya tidak menolak Piala Dunia U-20 digelar di Indonesia. Namun, dia berupaya menyuarakan isu kemanusiaan dalam hubungan antarbangsa dengan menolak kehadiran Israel di Tanah Air.

"Sikap kami ini sama dengan FIFA ketika mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia, jadi ada presedennya," tambahnya.

Lebih lanjut, dia juga memaparkan bahwa sikap partai banteng moncong putih itu memiliki landasan kuat secara konstitusi dan historis. Suara menolak kehadiran Israel, menurutnya, adalah suara kemanusiaan dan bukan kehendak politis.

"Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel," ucap Hasto.

Sejak Agustus 2022, PDI Perjuangan telah berkomunikasi dengan Pemerintah tentang sikap mereka sekaligus soal potensi kerentanan politik dan sosial jika tim Israel tetap hadir untuk bertanding di Indonesia.

PDI Perjuangan pun telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Sikap kami muncul setelah Israel dipastikan lolos kualifikasi. Dengan harapan agar bisa dicari solusi yang terbaik, salah satunya dengan memindahkan pertandingan Israel di negara tetangga terdekat, sehingga U-20 tetap bisa diselenggarakan di Indonesia minus Israel," katanya.

PDI Perjuangan pun menyampaikan terima kasih atas upaya Pemerintah dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang sudah mencoba dengan keras untuk mencari solusi dengan melobi FIFA.

"Tekad kami yang paling penting adalah membangun kesebelasan sepak bola yang andal, lambang supremasi olahraga di luar bulu tangkis. Ini harus menjadi tujuan utama dalam politik olahraga," ujar Hasto Kristiyanto.

Rayu | Rabu, 29 Maret 2023 - 11:45 WIB

Federasi Sepakbola Internasional atau The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) secara resmi membatalkan drawing Piala Dunia U-20 yang diagendakan digelar di Bali, Sabtu (25/03/2023) lalu. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komite Eksekutif (ECXO) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Arya Sinulingga kepada wartawan dalam sesi konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Minggu (26/03/2023).

Drawing Piala Dunia 2023 yang sudah sudah direncanakan di Bali tersebut ditolak oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan alasan tidak ingin ada Timnas Israel pada acara pengundian tersebut.

"Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA. Tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Sehingga dengan sendirinya, kan drawingnya tidak mungkin dilakukan tanpa keikutsertaan satu tim peserta," kata Arya. 

Jika Indonesia gagal menggelar Piala Dunia U-20 2023 yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah, bukan tidak mungkin PSSI selaku federasi Sepakbola Indonesia akan mendapatkan beberapa sanksi keras.

Jika hal tersebut terjadi, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA dan tidak akan bisa mengikuti beberapa turnamen resmi yang diselenggarakan oleh FIFA hingga waktu yang tak bisa ditentukan. Hal tersebut akan menjadi ancaman nyata bagi PSSI.

Selain itu, Pemerintah Indonesia serta lembaga PSSI akan dikecam oleh beberapa negara lain. Pasalnya telah gagal melaksanakan amanat dari FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia.

Sanksi yang lebih parah lagi dari FIFA adalah, Indonesia tidak akan pernah ditunjuk lagi oleh Federasi Sepakbola Dunia sebagai tuan rumah ajang olahraga serta akan mencabut Indonesia dari kandidat tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. 

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus memikirkan hal tersebut jika gelaran Piala Dunia gagal dilaksanakan. Sebagai tambahan Informasi, Argentina dan Peru siap menggantikan Indonesia di Piala Dunia U-20 2023.

Belakangan beredar lagi kabar bahwa FIFA memindahkan lokasi tuan rumah Piala Dunia U-20 ke Peru akibat polemik penolakan Timnas Israel tersebut. Kabar mengenai pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 yang dipindah ke Peru dikemukakan Yesayas Oktavianus dalam akun YouTube RAY Soccer TV, Minggu (26/03/2023).

Yesayas mengklaim FIFA sudah menyurati pemerintah Indonesia dan menegaskan Piala Dunia U-20 bakal digelar di Peru. Dalam kanal YouTube, Yesayas mengatakan mendapat informasi tersebut didapat dari seseorang yang kembali tak ia sebut namanya dalam acara Political Show.

"Info dari sumber saya," ujar Yesayas yang enggan menyebutkan nama dari sosok yang memberinya informasi.

Dengan cepat Arya Sinulingga membantah kabar miring tersebut. Arya menjelaskan, belum ada surat resmi dari FIFA mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U-20 2023 apalagi mengenai pengurungan niat menggelar Piala Dunia junior di Indonesia.

"Saya pastikan salah kabarnya ya, karena surat untuk drawing aja pembatalannya belum dikirim. Dan sampai tadi sampai 30 orang FIFA itu tim teknisnya masih menginspeksi stadion. Jadi kalau dikatakan sudah batal, ada suratnya, pasti mereka sudah pulang semua," ujar Arya.

Arya menjelaskan, hingga saat ini PSSI masih terus berusaha melakukan lobi ke FIFA agar Piala Dunia U-20 tetap terselenggara di Indonesia.

"Saya pastikan (sekarang, soal pemindahan) itu tidak, kalau nanti kan nanti. Kita ngomongnya bisa saja itu urusan fifa. Sampai hari ini suratnya FIFA belum ada. Drawing aja belum," tegas Arya.

Hasto: FIFA Harus Ambil Sikap terhadap Timnas Israel 

Soal polemik penolakan Timnas Israel datang ke Indonesia tersebut juga direspons oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. 

Dia mengatakan, secara umum PDIP mendukung peningkatan prestasi sepak bola Indonesia. Hal itulah, kata dia, yang melatarbelakangi dukungan mereka terhadap pemerintah Indonesia untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia U-20 tahun 2023.

“Karena itulah Piala Dunia U-20 kita gelar dengan harapan agar muncul semangat dan motivasi anak muda menjadi pemain kelas dunia,” kata Hasto di sela kuliah umum 'Pancasila' di Universitas Katolik (Unika) St Thomas Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/03/2023).

Menurut Hasto, penolakan ini bukanlah sebuah unsur mencampuradukkan masalah politik dengan olahraga. Sebab, ketika berbicara politik yang bersifat prinsip, maka politik itu menurutnya harus kokoh sekalipun menempuh jalan terjal.

“Sama seperti saat Soekarno selalu menyerukan merdeka jauh sebelum tahun kemerdekaan Indonesia. Hal itu membuatnya ditangkap Belanda dan diasingkan, namun ia tidak pernah menyerah,” katanya.

Begitu jugalah menurutnya mengenai sikap yang melatarbelakangi penolakan terhadap Timnas Israel. Menurutnya, seharusnya FIFA selaku otoritas sepak bola dunia yang harus mengambil sikap terhadap Timnas Israel.

“Sama seperti saat Rusia menyerang Ukraina, maka FIFA harus memperlakukan hal yang sama saat Israel memperlakukan Palestina. Indonesia mendukung itu, karena itu adalah hal yang prinsip berdasarkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa,” pungkasnya. 

Viozzy | Selasa, 28 Maret 2023 - 21:25 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 tidak ada kaitanya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.

“Dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat,” tegas Presiden dalam pernyataan persnya, Selasa (28/03/2023), di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden menyampaikan, pemerintah Indonesia sependapat dengan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun terkait Piala Dunia U-20.

“Dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik,” ucapnya.

Jokowi menegaskan Indonesia selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Selain itu, Indonesia juga mendukung penyelesaian two-state solution negara Israel dan negara Palestina merdeka.

“Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 telah melalui proses bidding dan seleksi panjang hingga akhirnya Indonesia berhasil mengungguli dua kandidat lainnya yaitu Brasil dan Peru.

“Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Dan akhirnya, bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA,” kata Presiden.

Penunjukan tersebut, lanjut Presiden, merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U-20, event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia.

Presiden menambahkan, saat ditunjuk menjadi tuan rumah, Indonesia belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi.

“Kepastian Timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U-20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022,” imbuhnya.

Terkait adanya penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20, yang juga telah diketahui oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Presiden menyampaikan bahwa pemerintah bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tengah berupaya mencari solusi terbaik.

“Baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA, untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik,” tandasnya.