Tambang emas liar di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara, sudah berlangsung sejak tujuh tahun lalu. Lantaran dibiarkan, kini sangat ramai penambang di sini.
Maut Mengintai Tambang Emas Liar Bulungan, Penegak Hukum Mengapa Lalai?

Tambang emas liar di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara, sudah berlangsung sejak tujuh tahun lalu. Lantaran dibiarkan, kini sangat ramai penambang di sini.

NEMO IKRAM (BULUNGAN) | Senin, 25 Maret 2019 - 07:00 WIB

PENAMBANGAN emas liar seperti lingkaran tak berujung. Terus berlangsung dan makin marak, kendati peraturannya jelas melarang dan ada ancaman hukumannya, yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidananya, tiga tahun penjara atau denda Rp 3 miiar.

Namun peraturan itu seperti diabaikan saja. Apakah hukumannya yang terlalu ringan sehingga tak menimbulkan efek jera, atau aparatur dan penambang liar itu berkolaborasi sehingga hukum menjadi tumpul, alam menjadi rusak, dan ancaman kematian bagi masyarakat yang tak terlibat akibat bahan kimia beracun yang digunakan penambang terus terjadi tanpa hambatan. 

Salah satu contoh adalah maraknya penambangan emas ilegal yang meramaikan kawasan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam areal milik PMA PT Bulungan Surya Mas Pratama. Perkebunan seluas 4000 hektare ini berada di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara. Pengelola perkebunan dan pegawai di sana tak ada yang bersedia memberi penjelasan mengenai tambang emas ilegal ini.

Padahal aktivitas penambangan emas ilegal ini sangat terang benderang. Pemandangan dari atas tampak sangat banyak tenda-tenda warna biru yang merangsek ke dalam perkebunan sawit ini. Sebagian besar pohon sawit dirubuhkan dan terbakar. Ada juga alat berat merangsek dengan menggali tanah yang mengandung emas. Lubang-lubang dengan kedalaman hingga 23 meter yang digali penambang juga sangat banyak di kawasan ini.

Bahkan, di kawasan itu sudah ada sebuah alur air seperti sungai akibat disemprotkan air untuk membersihkan material yang mengandung emas. Orang-orang di situ sibuk dengan kegiatan penambangan setiap hari, kendaraan dari motor hingga mobil pikap keluar masuk. Tempat ini seperti penambangan resmi.

Tambang emas ilegal di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara. | Foto: bizlaw.id

Gawatnya, bahan-bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri berada di sini berjeriken-jerikan. Mereka membawa masuknya juga bebas-bebas saja. Dari cara mereka menambang, tak sedikitpun menunjukkan rasa kekhawatiran akan datangnya penertiban dari aparat keamanan. 

Menurut informasi yang diperoleh bizlaw.id dari warga sekitar, penambangan itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan perkebunan. Pemilik kebun sawit seperti tak berdaya menghadapi ratusan penambang liar yang keluar masuk kebun dan merusak tanaman di dalamnya. 

"Tentu pemilik kebun sawit terganggu akibat rusaknya pohon sawit yang sudah siap panen itu, sering juga penambang di sini bentrok dengan pengelola kebun sawit," kata warga itu kepada bizlaw.id, Senin (25 Maret).

Diceritakan, penambangan liar ini sudah berlangsung sejak tujuh lalu. Ia bercerita, semula penambang datang diam-diam dan hanya satu atau dua orang, mereka hanya menghindar saat aparat datang patroli. Namun karena didiamkan saja, lama kelamaan mereka makin ramai. "Kini seperti pasar," katanya.

Bahkan, menurut informasi yang didapat bizlaw.id, para penambang liar itu kini sudah memiliki cukongnya, sehingga penambang liar ini memiliki cukup modal untuk peralatan genset, kayu, cangkul, mesin hammer, bahkan menyewa alat berat untuk mengeruk material. Sehingga tak heran jika di dalam areal tambang emas ilegal itu ada alat berat yang dioperasikan operator. 

Para cukong itu memberikan modal, agar tambang emas di Sekatak itu digarap sekalipun tidak memiliki izin. Dan pemberi modal besar atau cukong tidak berada di Kaltara.

Selain itu, bebasnya bahan kimia seperti sianida dan merkuri yang digunakan penambang emas ini juga telah mencemari kawasan ini. Kedua bahan kimia itu diduga telah mencemari lingkungan di kawasan ini. Racun sianida sangat  membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya di kawasan ini. menjadi semakin tinggi pula. Kondisi ini apabila dibiarkan terjadi terus menerus tentu akan mengancam kelestarian lingkungan dan kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. 

Kini kematian penambang akibat kecelakaan pun sering terdengar di sini. "Lebih 10 orang sudah tewas di tambang itu," katanya bercerita. Peristiwa terbaru pada 5 November 2018. Korban Ridwan, 26 tahun, itu tewas lantaran saat menggali lubang tiba-tiba muncul air. Ia meregang nyawa di dalam lubang galian. 

Penelusuran Bizlaw.id, sejauh ini belum ada aksi nyata menyelesaikan perkara itu. Aparat pemerintah setempat, maupun kepolisian disebutkan tidak menanganinya dengan serius. "Akibatnya, kini mulai ada gesekan antara pendatang dan penduduk setempat. Jika tidak ditangani segera akan terjadi konflik horizontal di sini," kata sumber bizlaw.id.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentu saja tak ingin disalahkan. Laman prokal.co menuliskan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara Ferdy Manurung mengatakan tambang ilegal tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Namun pemerintah setempat telah lama membiarkannya.

Aksi diam juga dilakukan penegak hukum. Media lokal prokal.co menuliskan Dirkrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra, hanya mengatakan penambangan ilegal itu hanya menjadi perhatian khusus Polda setempat. Bahkan disebutkan, bukan pelaku penambang yang ditarget, melainkan pemodal aktivitas tersebut. 

“Para cukong itu memberikan modal, agar tambang emas di Sekatak itu digarap sekalipun tidak memiliki izin. Dan pemberi modal besar atau cukong tidak berada di Kaltara. Sebab, sudah ada beberapa (cukong, Red) yang sedang kami lidik,” katanya. 

Tambang emas ilegal di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara. | Foto: bizlaw.id

Tapi, bukankah aktivitas tambang emas ilegal itu sudah berlangsung sejak tujuh tahun lalu? Begitu lamakah mengungkap sebuah kasus yang ada di depan mata itu? Apakah perlu menunggu tragedi seperti peristiwa di tambang emas ilegal di Desa Bakan, Lolayan, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Pada 26 Februari lalu, tambang emas ilegal itu longsor dan menimbun puluhan orang di dalam lubang tambang emas liar di Bolaang. Dikabarkan merengut 18 jiwa penambang, bahkan menurut data Badan Nasional Penangggulan Bencana (BNPB) masih ada 43 orang yang tertimbul yang tak bisa dievakuasi dalam lubang emas itu.

Jika tak ingin maut seperti itu menimpa masyarakat, maka pemerintah setempat dan aparat penegak hukum masih bisa mencegahnya dari sekarang. []

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian yang terus berulang di lubang tambang itu?
Banyak Kematian dalam Lubang Tambang Emas Ilegal, Negara Kemana? 

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian yang terus berulang di lubang tambang itu?

YUSWARDI A SUUD | Senin, 25 Maret 2019 - 11:30 WIB

KORBAN terus berjatuhan di lubang pertambangan emas ilegal. Terbaru, empat penambang liar —sering disebut gurandil— ditemukan temas di lubang galian emas di kawasan Gunung Pongkor di Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Minggu, 17 Maret 2019. 

“Keempat orang itu sedang melakukan penggalian untuk mencari emas,” kata Kasubag Humas Polres Bogor Ajun Komisaris Ita Puspita, Senin, 18 Maret 2019.

Empat orang yang meninggal itu adalah Ata, 27 tahun, Satri (25), Kosim (28) dan Adam (27). Mereka diduga tewas karena menghirup gas beracun di dalam lubang.

Ita mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi, keempat orang itu sedang melakukan penggalian. “Kurang lebih sekitar 15 menit,  Adam yang masuk lubang lebih dahulu, berusaha keluar lagi dengan nafas terengah-engah,” kata Ita.

Karena tidak kuat, kata Ita, korban jatuh kembali ke dalam lubang. Ketiga temannya yakni Ata, Kosim dan Satri segera masuk ke lubang untuk menolong Adam. “Namun ketiga orang yang berusaha menolong itu tidak mampu kembali keluar, karena lemas,” kata Ita.

Sorenya, mereka ditemukan meregang nyawa di dasar lubang. 

Ita mengatakan semua keluarga korban menerima kematian itu sebagai musibah. 

Itu bukan kejadian pertama penambang tewas di dalam lubang pertambangan di Bogor.  Sebelumnya, pada 16 Maret 2016, lima warga Kampung Ciemas, Desa Banyuasih, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas dalam lubang galian. Polisi menyebut mereka adalah penambang ilegal alias gurandil yang menggali lubang untuk mencari emas.

Dua tahun sebelumnya, pada 2 April 2014, delapan gurandil juga tewas tertimbun longsoran tanah dan bebatuan di Gunung Pongkor. Mereka tertimbun longsoran di kedalaman 40 meter. Menurut polisi, air masuk ke lubang yang mereka gali dan terus meninggi. Saat mereka berusaha keluar dari lubang dengan memanjat ke atas, tanah mendadak ambrol dan menutup lubang.  Jasad mereka baru bisa dievakuas sehari kemudian. 

Sebelumnya lagi,  dalam sebuah laporan pada September 2015, PT Antam merilis 352 orang dilaporkan meninggal dunia lantaran menambang emas secara ilegal di areal konsesi milik PT Antam, perusahaan tambang milik negara. Sebanyak 166 orang luka berat dan 98 lainnya luka ringan. 

***

Maut juga menimpa puluhan penambang emas ilegal di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondow, Sulawesi Utara. Pada 26 Februari 2019, puluhan orang yang sedang di dalam lubang tambang tertimbun tanah longsoran akibat tiang penyangga lubang patah. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 6 Maret 2019 sebanyak 34 orang ditemukan: 18 orang bisa diselamatkan, 16 lainnya meninggal dunia. 

Pada 24 Oktober 2016, 11 penambang tradisional terperangkap di dalam lubang tambang yang dipenuhi air di lokasi tambang dengan sistem luang jarum di Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap, Jambi.

Pada September 2018, kejadian serupa terulang lagi. Air dari Sungai Batang Merangin merembet ke dalam lubang galian. Akibatnya, 26 orang terjebak di dalamnya. Tujuh orang segera dipastikan meninggal dunia di dalam lubang yang kedalamannya mencapai 48 meter dari permukaan tanah. Sisanya tak segera bisa dievakuasi. 

Air diperkirakan masuk karena pada kedalaman 48 meter itu, lubang galian di arahkan memanjang horizontal ke kanan sejauh 30 meter, mengarah ke pinggir sungai. 

Pada 18 Juni 2018, belasan penambang terjebak di dalam lokasi tambang di Gunung Suge, Lombok Barat. Tujuh diantaranya meninggal dunia. 

Belasan penambang itu mengalami keracunan gas, yang  mengakibatkan para korban kekurangan oksigen. 

Kejadian bemula ketika sekelompok penambang itu sedang mencari emas ilegal di dalam lubang-lubang galian yang sudah ditinggal pemiliknya, berharap menemukan sisa-sisa kandungan emas di dalam bebatuan. 

Petaka datang sekitar pukul 8 malam. Pada kedalaman 200 meter dari permukaan tanah, mereka disergap aroma serupa bau asap. Asap diperkirakan datang dari lubang  yang lain karena lubang-lubang itu saling terhubung di dalam tanah. Lantaran lubang tambang terlalu dalam, mereka megap-megap karena kekurangan oksigen. 

Pada 26 Juni 2014, lima remaja tewas tertimbun di lubang tambang di tepian Sungai Batang Natal, Simarombun, Desa Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Kelima remaja itu dilaporkan kehabisan oksigen karena berada di lubang dengan kedalaman sekitar tujuh meter. Ketika di dalam lubang, air sungai meluap, menenggelamkan mereka. 

Tiga bulan berselang, pada 1 September 2014, lima penambang lagi-lagi meregang nyawa di tambang emas. Tiga meninggal di kedalaman 38 meter lantaran terhirup gas beracun saat menggali bebatuan yang diduga membawa kandungan emas. Dua lainnya meninggal saat hendak menolong. 

Di bulan yang sama, tepatnya 19 September 2014, dua penambang di kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara, kembali menjadi korban. Dari mulut mereka ditemukan busa. Kemungkinan besar keracunan saat di lubang tambang. 

Otoritas setempat mengatakan pekerja tambang itu tidak dilengkapi peralatan memadai. Oksigen sedikit, dan peralatan penyelamatan minim.

Di tambang rakyat Mandailing Natal ini, dari catatan tim SAR, sejak 2013 hingga Juni 2014, 113 penambang dilaporkan meregang nyawa, dan 98 orang tak ditemukan.

***


Para penambang ilegal menggali lubang untuk mencari bebatuan yang mengandung emas di areal perkebunan sawit milik  PT Bulungan Surya Mas Pratama di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara. | Bizlaw.id

Deretan kasus kematian di atas, menunjukkan satu hal: maut demikian akrab dengan lubang tambang. Menganggapnya sebagai musibah, barangkali adalah salah satu faktor pemicu mengapa hal itu terus berulang. Padahal, penambang liar adalah persoalan hukum. 

Polisi memang sering terdengar melakukan penertiban pertambangan ilegal. Namun, di sisi lain, seperti pernah diungkap oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, petinggi aparat bersenjata juga kerap menjadi backing atau pelindung para pemodal di balik pertambangan ilegal itu. Walhasil,  bertahun-tahun perkara pertambangan ilegal tak terselesaikan. Walaupun nyawa taruhannya. 

Baca: KPK: Banyak Tambang Ilegal Dilindungi Petinggi Bersenjata 

Lantas di mana peran negara?

Dalam kasus di Bolang Mongondow, Sulawesi Utara, Kepala Dinas ESDM Sulut Adrianus B Tinungki mengatakan, areal tambang itu sebenarnya berada di wilayah konsesi PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), anak usaha dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk.

Kata dia, tim terpadu lintas instansi sudah beberapa kali melakukan operasi pemberantasan tambang ilegal berdasarkan laporan yang diterima. Tim terpadu beranggotakan pemerintah daerah, Dinas ESDM, aparat kepolisian, TNI, dinas imigrasi, kejaksaan dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan.

"Lubangnya sudah beberapa kali ditutup. Bahkan, tenda sudah dihancurkan tapi penambang liar susah sekali. Apalagi tambang bawah tanah begini yang tidak ketahuan saat mereka di bawah tanah," ujarnya. 

"Persoalannya kan mereka (penambang ilegal) cari makan. Jadi, mereka tidak pikir risiko," ujarnya.

Menurut Adrianus, kegiatan menambang logam sudah menjadi kebisaan masyarakatnya sejak zaman nenek moyang. Namun, pemerintah berkepentingan untuk menertibkan aktivitas penambangan rakyat salah satunya untuk pertimbangan keselamatan.

Adrinus mengungkapkan berdasarkan data terakhir Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), setidaknya terdapat 10 ribu penambang ilegal di Sulut. Pengawasan dan pembinaan kawasan tambang ilegal tidak menjadi wewenang Kementerian ESDM maapun Dinas ESDM. Kendati demikian, pengawasannya menjadi wewenang aparat penegak hukum.

Pemerintah mengatur pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Sesuai beleid tersebut, WPR memilki beberapa kriteria di antaranya mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungat, mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 meter, dan luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 24 hektare (ha).

Namun, keberadaan WPR bukan berarti dapat menyelesaikan masalah tambang ilegal. Menurut Adrianus, ada kasus di mana penambang memilih menambang di tempat lain meski telah memiliki WPR.

Untuk mengurangi aktivitas tambang ilegal, ke depan, Adrianus berharap penentuan WPR bisa kembali ke pemerintah kabupaten. Pasalnya, pemerintah kabupaten yang lebih mengetahui mengenai tambang di daerahnya.

Sebagai catatan, tadinya, penentuan WPR berada di tangan pemerintah daerah kota/kabupaten. Namun, sejak terbit Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penentuan WPR dilakukan pemerintah pusat.

"Bagaimana pusat tahu aktivitas tambang di daerah?," ujarnya.

Selain itu, Adrianus juga akan terus berkoordinasi dengan tim terpadu untuk mengatasi masalah tambang ilegal. Pasalnya, tindakan hukum dan sanksi berada di kewenangan aparat kepolisian.

"(Tambang ilegal) ini kan ranah hukum. Namanya tambang ilegal ini kan mencuri," ujarnya.

Selanjutnya, Adrianus juga berharap tambang-tambang ilegal segera ditutup dan diledakkan oleh aparat keamanan karena berbahaya. Khusus tambang ilegal di Bolaang, penutupan bisa dilakukan setelah proses evakuasi.

Adrianus mengingatkan Dinas ESDM Sulut hanya memiliki wewenang untuk membina tambang legal. Meskipun demikian, Dinas ESDM Sulut tetap menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tambang ilegal.

***


Sumber: Solopos.com

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, hingga pertengahan  2018,  ada 8.683 titik lokasi terbuka yang diduga sebagai lokasi  Pertambangan Ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) . Jika dijumlahkan, luas arealnya mencapai  500.000 hektare (ha).

Dalam sebuah pemaparan di DPR RI pada September 2018, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Karliansyah., mengatakan negara kehilangan potensi pendapatan Rp 38 triliun per tahun gara-gara pertambangan emas ilegal itu. Sedangkan untuk non-emas sekitar Rp. 315 miliar setiap tahunnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono mengakui, penegakkan hukum dari aktivitas pertambangan ilegal ini belum optimal.

Menurut Bambang, karena banyak terjadi di daerah, Pemerintah Provinsi/Daerah (Pemda) semestinya menjadi pihak yang bisa lebih aktif dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

“PETI itu yang tidak punya ijin pokok usaha pertambangan seperti IUP atau Kontrak Karya. Ada dua hal yang kami lihat, yang ada di dalam wilayah berizin dan di luar wilayah berizin,” ujar Bambang.

Bambang bilang, kerugian akibat PETI ini akan dirasakan langsung oleh daerah yang bersangkutan, khususnya menyangkut sejumlah isu strategis. Yakni dari aspek konservasi, lingkungan, keselamatan kerja dan aspek ekonomi.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengklaim proses penegakkan hukum masih terus berjalan.

Selama tahun 2018, kata dia, ada 32 pengaduan dan pihaknya melakukan pengawasan terhadap 90 izin dan 19 perusahaan.Tujuh di antaranya telah dijatuhi sanksi administratif.

Nyatanya, selain negara dirugikan, korban nyawa terus berjatuhan di lubang tambang. DI Kalimantan Utara, tepatnya di Sekatak, Bulungan, para penambang liar malah menggali lubang di areal perkebunan sawit milik PT Bulungan Surya Mas Pratama. Sudah berlangsung bertahun-tahun, pertambangan liar itu masih terjadi hingga berita ini ditulis. 

Jadi, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian yang terus berulang di lubang tambang itu? Haruskah menunggu korban terus berjatuhan untuk mendapatkan solusinya? []

Rakyat berkepentingan untuk hidup dari tambang liar tersebut.
Tambang Liar Terus Makan Korban, IPW: Banyak Oknum Cari Setoran, Kepolisian Tak Bisa Diharap!

Rakyat berkepentingan untuk hidup dari tambang liar tersebut. "Namun juga, terlalu banyak oknum yang berkepentingan untuk mendapat keuntungan dan setoran dari keberadaan tambang liar itu," kata Neta.

NEMO IKRAM | Senin, 25 Maret 2019 - 12:34 WIB

KETIKA Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara dan jajaran dibawahnya masih membiarkan tambang-tambang liar beroperasi, di sejumlah tempat telah terjadi begitu banyak orang meregang nyawa di dalam lubang-lubang emas ilegal. 

Tak hanya orang-orang yang tewas di tambang emas liar di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara, juga  tragedi tambang emas ilegal di Desa Bakan, Lolayan, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, yang menwaskan 18 jiwa penambang dan 43 lainnya masih tertimbun di dalam lubang. 

Koordinator Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, yang dihubungi bizlaw.id, mengatakan di berbagai daerah di Indonesia saat ini memang marak tambang ilegal.

Baca: Maut Mengintai Tambang Emas Liar Bulungan

"Tambang-tambang liar itu tak hanya sekadar tanpa ijin tapi juga rawan dan rentan memakan korban jiwa karena faktor keselamatan pekerja tambangnya sangat buruk," katanya di Jakarta, Senin (25 Maret).

Ia mengakui, bahwa rakyat berkepentingan untuk hidup dari tambang liar tersebut. "Namun juga, terlalu banyak oknum yg berkepentingan untuk mendapat keuntungan dan setoran dari keberadaan tambang liar itu," katanya.

Seharusnya, kata Neta, jajaran kepolisian, mulai dari Kapolda, Kapolres dan Kapolsek menjadi garda terdepan menertibkan tambang-tambang liar itu, mengingat korban terus berjatuhan. "Tapi kenyataan jajaran kepolisian tidak bisa diharapakan," katanya. 

Baca: Banyak Kematian dalam Lubang Maut Tambang Liar

"Sebab terlalu banyak oknum aparatur, termasuk oknum kepolisian terlibat dan berkepentingan agar tambang liar itu tetap ada. Sehingga korban yg terus berjatuhan terbiarkan dan tambang ilegal terus beroperasi," katanya.

Sedangkan aparat pemerintah, kata Neta, kesulitan dalam menertibkannya sebab medan tambang yg berada di pelosok dan pedalaman membuat pemerintah kesulitan untuk menjangkaunya. []

Tragedi Minamata membuka mata dunia mengenai bahaya merkuri untuk kesehatan dan lingkungan hidup.
Mengenang Tragedi Minamata tentang Bahaya Merkuri untuk Tambang Emas Ilegal

Tragedi Minamata membuka mata dunia mengenai bahaya merkuri untuk kesehatan dan lingkungan hidup.

YUSWARDI A SUUD | Senin, 25 Maret 2019 - 18:45 WIB

PENGGUNAAN merkuri dalam pertambangan emas tradisional telah dilarang sejak beberapa tahun lalu, ketika Pemerintah Indonesia besama 120 negara lain meratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri pada 10 Oktober 2013.  Namun, hingga kini penggunaan merkuri sebagai bahan kimia pemisah bijih emas dari bebatuan, masih tetap berlangsung. 

Beberapa tahun lalu, Aceh pernah dihebohkan dengan kelahiran bayi yang cacat akibat sang ibu terpapar merkuri dari air sungai di Krueng Sabee, Aceh Jaya. Para penambang emas di Aceh Jaya dan Geumpang yang mulai beroperasi sejak 2007 dilaporkan membuang sisa limbah merkuri ke sungai. Ikan-ikan juga ditemukan mati terapung saat itu. 

Konvensi Minamata lahir dipicu tragedi kemanusiaan akibat pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang pada akhir 1950-an.  Tragedi Minamata membuka mata dunia mengenai bahaya merkuri untuk kesehatan dan lingkungan hidup.

Pada tahun 1972, perwakilan dari Konferensi Stockholm mengenai Lingkungan Manusia menyaksikan seorang siswa Jepang, Shinobu Sakamoto, cacat akibat keracunan metilmerkuri sejak dalam kandungan. 

Konvensi Minamata adalah pakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi dan pelepasan antropogenik merkuri dan senyawa merkuri.

Penandatanganan Konvensi Minamata ini dilakukan dalam suatu konferensi diplomatik untuk merkuri yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Nobuteru Ishihara. Delegasi Indonesia dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup.

Konvensi Minamata mengatur tentang perdagangan produk merkuri dan prosesnya, pertambangan emas skala kecil, pengelolaan limbah merkuri, pendanaan penanggulangan dampak pencemaran merkuri, serta transfer teknologi.

Indonesia telah melahirkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri yang diteken Presiden Jokowi

Bagi para penambang emas skala kecil, konvensi tersebut melindungi kesehatan para penambang emas dengan mendorong kerja sama antarnegara untuk mencegah penyelundupan merkuri. Di lain pihak, konvensi tersebut juga mendorong kerja sama antarnegara untuk membantu mereka beralih ke bahan dan teknologi yang lebih aman.

Penyakit minamata akibat keracunan merkuri menyerang sistem saraf; tidak hanya menyebabkan penderitaan dan kematian korban, tetapi juga mewariskan dampak kepada anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat. 

Oleh karena itulah, Indonesia harus segera mengurangi, bahkan menghilangkan penggunaan merkuri pada kegiatan industri, termasuk yang digunakan pada pertambangan emas skala kecil.

Setelah Konvensi Minamata ditandatangani, akan dilakukan "entry into force" pada 2017. Artinya, konvensi itu wajib diadopsi dalam sistem hukum negara yang menandatanganinya. Indonesia telah melahirkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri yang diteken Presiden Jokowi. 


Bijih emas yang telah dipisahkan dari material bebatuan

Isi Undang-undang Merkuri 

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, merkuri sebagian besar digunakan pada pertambangan emas skala kecil, yang diidentifikasi pada sejumlah 850 kawasan yang tersebar di 197 kota/kabupaten di 32 provinsi, dengan jumlah penambang lebih dari 250 ribu orang. 

UU Merkuri berisi 35 pasal, dan 5 lampiran, yang memuat 4 (empat) bagian utama, yaitu: 
1. Pengaturan operasional, memuat kewajiban mengurangi emisi dan lepasan Merkuri dan senyawa Merkuri antropogenik ke media lingkungan.
2. Dukungan bagi negara pihak dalam sumber pendanaan, peningkatan kapasitas, bantuan teknis dan alih teknologi, pelaksanaan dan komite pematuhan.
3. Informasi dan peningkatan kesadaran termasuk aksi mengurangi dampak merkuri.
4. Pengaturan administrasi lainnya.

Pada lampiran Undang-Undang dijelaskan tentang batasan penggunaan Merkuri, sebagai berikut:
1. Penghapusan penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK); 
2. Dihapuskan bertahap sampai 2018 pada proses asetaldehid; 
3. Dihapuskan bertahap sampai 2020 penggunaan Merkuri pada baterai, termometer dan tensimeter;
4. Dihapuskan bertahap hingga 2025 pada produksi klor-alkali; serta 
5. Penggunaan Merkuri yang masih diperbolehkan dalam jumlah tertentu, untuk perlindungan sipil dan militer, penelitian, kalibrasi instrumen, standar referensi, switch dan relay, lampu fluoresen katoda dingin (CCFL), lampu fluoresen katoda eksternal (EEFL), perangkat pengukur, produk untuk praktik tradisional atau religius; dan vaksin yang mengandung thiomersal sebagai bahan pengawet.


Mengapa Merkuri Berbahaya? 

Merkuri saat ini masih digunakan oleh berbagai industri, seperti lampu, alat ukur seperti termometer, pertambangan emas skala kecil, dan amalgam tambal gigi. Di Indonesia merkuri banyak digunakan para penambang emas kecil di Sumatera dan Kalimantan, sampai merusak kesehatan mereka. Merkuri yang diselundupkan dari luar negeri tersebut, digunakan untuk memisahkan emas dari bahan-bahan lainnya.

Merkuri atau sering disebut air raksa adalah unsur kimia dengan simbol Hg atau Hiodragyrum. Dalam penambangan emas tradisional, endapan Hg ini disaring menggunakan kain untuk mendapatkan kandungan emas. Endapan yang tersaring kemudian diremas-remas dengan tangan. Air sisa-sisa penambangan yang mengandung Hg dibiarkan mengalir ke sungai. Padahal, sungai adalah sumber kehidupan, juga sumber air untuk mengairi lahan pertanian.

Merkuri dapat terakumulasi di lingkungan dan dapat meracuni hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Acidic permukaan air dapat mengandung signifikan jumlah raksa. Bila nilai pH adalah antara lima dan tujuh, konsentrasi raksa di dalam air akan meningkat karena mobilisasi raksa dari dalam tanah.

Setelah mencapai permukaan air atau tanah dan bersenyawa dengan karbon, raksa membentuk senyawa Hg organik oleh mikroorganisme (bakteri) di air dan tanah. Senyawa Hg organik yang paling umum adalah methyl mercury, suatu zat yang dapat diserap oleh sebagian besar organisme dengan cepat dan diketahui berpotensi menyebabkan toksisitas terhadap sistem saraf pusat.

Bila mikroorganisme (bakteri) itu kemudian termakan oleh ikan, ikan tersebut cenderung memiliki konsentrasi merkuri yang tinggi. Ikan adalah organisme yang menyerap jumlah besar methyl raksa dari permukaan air setiap hari. Akibatnya, methyl raksa menumpuk di dalam rantai makanan yang merupakan bagian dari ikan. Efeknya adalah kerusakan ginjal, gangguan perut, intestines kerusakan, kegagalan reproduksi DNA, dan perubahan.


Wujud merkuri 

Bagi manusia, pengaruh buruk merkuri di dalam tubuh adalah menghambat kerja enzim dan kemampuannya untuk berikatan dengan grup yang mengandung sulfur di dalam molekul enzim dan dinding sel.

Kerusakan tubuh yang disebabkan oleh merkuri biasanya bersifat permanen, dan sampai saat ini belum dapat disembuhkan.

Penting untuk diketahui, air raksa sangat beracun bagi manusia. Hanya sekitar 0,01 mg dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kematian. Air raksa yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia tidak dapat dibawa keluar.

Kontaminasi dapat melalui inhalasi, proses menelan atau penyerapan melalui kulit. Dari tiga proses tersebut, inhalasi dari raksa uap adalah yang paling berbahaya. Jangka pendek terpapar raksa uap dapat menghasilkan lemah, panas dingin, mual, muntah, diare,  dan gejala lain dalam waktu beberapa jam. Jangka panjang terkena uap raksa menghasilkan getaran, lekas marah, insomnia, kebingungan, keluar air liur berlebihan, iritasi paru-paru, iritasi mata, reaksi alergi, dari kulit rashes, nyeri, sakit kepala, dan lainnya.

Merkuri memiliki sejumlah efek yang sangat merugikan pada manusia, di antaranya sebagai berikut:

1. Keracunan oleh merkuri non-organik terutama mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal dan hati.

2. Mengganggu sistem enzim dan mekanisme sintetik apabila berupa ikatan dengan kelompok sulfur di dalam protein dan enzim.

3. Merkuri (Hg) organik dari jenis methyl mercury dapat memasuki plasenta dan merusak janin pada wanita hamil sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA, dan kromosom, mengganggu saluran darah ke otak serta menyebabkan kerusakan otak.

Karena bahayanya proses raksa bagi kesehatan dan lingkungan yang serius, larangan penggunaannya semakin ketat. Pada 1988, diperkirakan 24 juta lb/yr dari raksa yang dilepaskan ke udara, tanah, dan air di seluruh dunia sebagai hasil aktivitas manusia. Ini termasuk raksa yang dilepaskan oleh pertambangan raksa dan perbaikan berbagai operasi manufaktur, dengan pembakaran batu bara, dan sumber lainnya.

Pada 1980-an, dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan dampak penggunaan air raksa yang lebih banyak membahayakan kesehatan dan lingkungan daripada manfaat, penggunaannya mulai menurun drastis.

Pada 1992, raksa yang digunakan dalam baterai telah menurun menjadi kurang dari 5% dibandingkan dengan tahun 1988, dan secara keseluruhan digunakan dalam perangkat listrik dan cahaya bulbs telah turun 50% pada periode yang sama. Penggunaan raksa produksi cat, fungisida, dan pestisida telah dilarang di Amerika Serikat, dan penggunaannya dalam pengerjaan dan proses produksi kaca secara sukarela telah dihentikan.

Di seluruh dunia, produksi raksa hanya dibatasi untuk beberapa negara dengan undang-undang lingkungan hidup. Di Spanyol, semua pertambangan merkuri telah dihentikan. Spanyol pernah menjadi produsen merkuri terbesar di dunia sampai 1989.

Di Amerika Serikat, raksa pertambangan juga telah dihentikan meskipun dalam jumlah kecil. Cina, Rusia (dulu dikenal dengan USSR), Meksiko, dan Indonesia merupakan produsen terbesar raksa pada 1992.

Di Amerika Serikat, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) telah melarang penggunaan raksa untuk banyak aplikasi.

Merkuri masih sebuah komponen penting di banyak produk dan proses walaupun penggunaannya diharapkan terus menurun. Untuk itu, penanganan yang tepat dan daur ulang raksa diharapkan signifikan mengurangi pelepasan raksa ke lingkungan sehingga mengurangi bahaya kesehatan.

Belajar dari tragedi di Minamata, saatnya bangsa Indonesia menaruh perhatian serius terhadap penggunaan merkuri di Indonesia.[]

Lihat juga:
UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri