Kalau KCN kembali dikalahkan di tingkat kasasi maka bagaimana dengan nasib karyawan yang ada di sana, dan bagaiamana investasi yang ada di sana. Pemerintah diminta turun tangan mengatasinya.
Masalah Marunda Sangat Memalukan, Investor Bisa Kabur dari Indonesia

Kalau KCN kembali dikalahkan di tingkat kasasi maka bagaimana dengan nasib karyawan yang ada di sana, dan bagaiamana investasi yang ada di sana. Pemerintah diminta turun tangan mengatasinya. "Bapak Presiden harus memahami keluhan ini."

NEMO IKRAM | Kamis, 21 Februari 2019 - 11:38 WIB

PT Karya Cipta Nusantara (KCN), memastikan terus mencari keadilan untuk menyelamatkan investasinya yang sudah mengucur Rp3,4 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Total investasi senilai Rp5 triliun. "Mengapa selalu diganggu dan dipersulit," kata Juniver Girsang, kuasa hukum KCN di Jakarta, Rabu (20 Februari).

"Saya lihat permasalahan ini sudah sangat-sangat memalukan, bisa mengakibatkan investor kabur dari Indonesia. Kita harus mengambil sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah. Investor harus dilindungi, dan harus diberi kepastian hukum." 

Juniver menjelaskan, dari pihak KCN tidak ada masalah apapun. "Mereka sudah menjalankan investasinya itu secara prosedural. Perlu diketahui, di sini tanpa menggunakan uang negara sepeser pun," katanya. Masalahnya, kata Juniver, justru pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Padahal KBN juga adalah pemegang saham di KCN.

KCN adalah badan usaha patungan antara KBN dan PT Karya Teknik Utama (KTU) dengan komposisi saham 15 persen milik KBN dan 85 persen KTU. KCN terbentuk setelah KTU memenangkan tender pengembangan pelabuhan Marunda. Bahkan KBN yang berinisiatif mengembangkan Pelabuhan Marunda dan mencari investornya melalui proses tender.

KTU memenangkan tender mengembangkan garis batas antara darat dan air di lahan sepanjang 1.700 meter dari Cakung drain di Marunda pada 26 Oktober 2004. Kemudian KBN dan KTU mendirikan KCN. Hingga kemudian pembangunan pun berjalan. 

Tak ada yang salah. Tahapan yang dilalui juga jelas dan terbuka. Bahkan pemilik modal adalah investor lokal.

Dari tiga pir yang dirancang, saat ini sudah masuk ke pembangunan pir dua, total investasi yang diguyur sudah mencapai Rp 3,4 triliun. Bahkan, Kementerian Perhubungan sebagai regulator sudah mengeluarkan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda selama 70 tahun. 

Mantan Direktur Utama KBN, Rahardjo, mengatakan kehadiran KCN di Marunda adalah sah. "Tak ada yang salah. Tahapan yang dilalui juga jelas dan terbuka. Bahkan pemilik modal adalah investor lokal," kata Rahardjo kepada wartawan.

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012. Direktur Utama KBN Sattar Taba memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari permintaan saham 50 persen. Namun setelah disetujui justru tidak mampu menyetor, hingga menyebutkan kawasan laut yang sudah dijadikan pelabuhan oleh KCN itu “tiba-tiba” beralih ke swasta.  

Sejumlah kejanggalan di pengadilan

Tak hanya memutar isu, KBN juga digiring untuk menguggat pembatalan perjanjian konsesi yang telah diberikan Kemenhub kepada KCN itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Termasuk menggugat Kementerian Perhubungan.

Pada Kamis, 9 Agustus 2018, pengadilan memenangkan gugatan KBN. Majelis hakim yang diketuai Andi Cakra Alam, menyatakan obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi antara KCN dan KSOP V Marunda adalah perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum. 

Direktur Utama KCN Widodo Setiadi dan Juniver Girsang, kuasa hukum KCN. | Foto: bizlaw.id

Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar secara tanggung renteng. Sebaliknya, semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari mejalis hakim. 

Tentu saja KCN dan Kemenhub mengajukan banding. Baru-baru ini putusan banding sudah turun. Dan, prosesnya juga sangat cepat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah mengeluarkan putusannya. 

Pada intinya, putusan pengadilan tinggi memutuskan tiga hal. Pertama majelis memerintahkan agar pelabuhan Marunda yang sudah dibangun oleh PT KCN yaitu Pier I dan sebagian Pier II diserahkan kepada KBN. 

Anehnya, dalam putusan disebutkan KBN sebagai pengelola pelabuhan. Padahal KBN bergerak dalam bidang kawasan berikat dan logistik. KBN bukanlah badan usaha pelabuhan (BUP), KBN juga tidak memiliki perairan. Sebab itu, ketika ingin mengembangkan pelabuhan, KBN mencari mitra pada 2004. Bahkan sampai melaksanakan tender yang kemudian dimenangkan KTU.

Putusan lainnya, disebutkan KBN memiliki Kepres No 11 Tahun 1992 yang sisi daratnya terdiri dari HPL 1-2 dan 3, termasuk Pier 1, Pier 2, dan Pier 3. 

Menurut Kepres No 11 Tahun 1992, wilayah KBN itu adalah seluas 198 Ha beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Batasnya adalah sebelah utara Laut Jawa dan kaveling industri, sebelah selatan Sungai Tiram dan saluran air, sebelah barat Cakung Drain, sebelah timur Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI-AL.

Padahal HPL 1-2 dan 3 adalah tahun 1980-an. Sedangkan Pier 1-2-3 adalah perairan yang dikembangkan menjadi pelabuhan sejak 2006. Ketiga adalah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri dengan segala pertimbangannya.

Bisa membayangkan tidak, investasi yang Rp3 triliun, mau jadi apa, kemana ini.

KCN kembali mengajukan kasasi atas perkara ini ke Mahkamah Agung. Direktur Utama KCN Widodo Setiadi berharap persoalan ini bisa tuntas, dan pembangunan bisa berjalan lancar, serta investainya selamat. 

Berharap perhatian presiden

Apakah Juniver yakin bisa memenangkan kasasi di Mahkamah Agung. Ia tak menjawab dengan tegas. "Prosesnya juga sangat instan. Proses pengadilan, tidak lebih dari proses biasa," katanya. "Kemudian sampai di pengadilan tinggi tak sampai dua bulan sudah diputus lagi. Menguatkan putusan PN dan membatalkan perjanjian."

"Yang paling menyedihkan adalah KBN malahan yang menggugat klien kami untuk membatalkan perjanjian yang sudah disetujui oleh Menteri Perhubungan. Dan Menteri Perhubungan juga ikut digugat. Ini seperti negara dalam negara.Inverstor di sini menjadi bingung."

Juinver juga mempertanyakan mengapa perjanjian yang sudah dibuat pemerintah dan berjalan tujuh tahun bisa dianulir oleh badan usaha dibawah pemerintah. "Pengadilan menjadi juri. Saya sebagai praktisi, ini menjadi pertanyaan," katanya. 

Juniver mengatakan, efek dari kasus itu sangat besar bagi investor. "Investasi begitu besar begitu gampang dibatalkan. Kami melihat ada kekuatan-kekuatan di balik prosedur ini."

"Sekarang investor ini juga hendak mencari perlindungan kemana lagi dan klien kami sudah mengirim surat juga ke instansi. Pokja IV yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM juga sudah memanggil kami. Tapi KBN bisa tidak menghadiri penggilan Pokja IV. Apa lagi upaya yang hedak dilakukan."

Junive mengatakan, kalau KCN kembali dikalahkan di tingkat kasasi maka bagaimana dengan nasib karyawan yang ada di sana, dan bagaiamana investasi yang ada di sana.

Inilah mengapa, Juniver berharap instansi pemerintah turun tangan. "Agar investor yang sudah masuk ke Indonesia bisa menjadi lebih nyaman. Jika ini tidak diselesaikan tentu investor akan mempertanyakan juga."

"Bisa membayangkan tidak, investasi yang Rp3 triliun, mau jadi apa, kemana ini, tentu klien kami meminta perhatian serius dari pemerintah agar bisa mencermati masalah ini. Kami tahu dan saya kenal betul bagaimana program bapak presiden, bapak presiden harus bisa memahami keluhan ini." 

Gagal menjadi pemegang saham terbesar di KCN, Dirut KBN memperkarakan ke pengadilan dan memutar isu bahwa KCN menguasai aset negara.
Mengapa Investor di Marunda Dipersulit, Ada yang Menentang Kebijakan Presiden?

Gagal menjadi pemegang saham terbesar di KCN, Dirut KBN memperkarakan ke pengadilan dan memutar isu bahwa KCN menguasai aset negara. "Investasi kami tanpa sepeserpun menggunakan uang negara. Mengapa kami dipersulit?"

NEMO IKRAM | Selasa, 12 Februari 2019 - 11:45 WIB

TAK mudah berinvestasi di Indonesia. Jangankan investor asing, investor lokal pun bisa kesulitan. Bahkan seorang pengusaha yang sudah menggelontorkan uang triliunan sampai pontang-panting menyelamatkan invetasinya yang hingga kini masih terancam melayang. 

Persoalan itu terjadi pada Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (PT KCN). Investasinya triliunan pada pengembangan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, benar-benar berada di ujung tanduk. KCN adalah perusahaan patungan antara PT Karya Teknik Utama dan BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Lihat saja perjuangannya dalam menyelamatkan investasinya sampai dibawa ke meja hijau. Baru-baru ini, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga kandas. Nah, penggugatnya adalah KBN.

"Padahal inivestasi yang kami lakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tentunya mendukung perekonomian negara," kata Widodo kepada bizlaw.id. "Patut diketahui bahwa tak ada satupun uang negara yang digunakan pada pengembangan Pelabuhan Marunda, namun mengapa dipersulit?."

Pada intinya, putusan pengadilan tinggi memutuskan tiga hal. Pertama majelis memerintahkan agar pelabuhan Marunda yang sudah dibangun oleh PT KCN yaitu Pier I dan sebagian Pier II diserahkan kepada KBN. 

Anehnya, dalam putusan disebutkan KBN sebagai pengelola pelabuhan. Padahal KBN bergerak dalam bidang kawasan berikat dan logistik. KBN bukanlah badan usaha pelabuhan (BUP), KBN juga tidak memiliki perairan. Sebab itu, ketika ingin mengembangkan pelabuhan, KBN mencari mitra pada 2004. Bahkan sampai melaksanakan tender yang kemudian dimenangkan KTU.

Putusan lainnya, disebutkan KBN memiliki Kepres No 11 Tahun 1992 yang sisi daratnya terdiri dari HPL 1-2 dan 3, termasuk Pier 1, Pier 2, dan Pier 3. 

Menurut Kepres No 11 Tahun 1992, wilayah KBN itu adalah seluas 198 Ha beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Batasnya adalah sebelah utara Laut Jawa dan kaveling industri, sebelah selatan Sungai Tiram dan saluran air, sebelah barat Cakung Drain, sebelah timur Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI-AL.

Padahal HPL 1-2 dan 3 adalah tahun 1980-an. Sedangkan Pier 1-2-3 adalah perairan yang dikembangkan menjadi pelabuhan sejak 2006. Ketiga adalah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri dengan segala pertimbangannya.

Mantan Direktur Utama KBN, Rahardjo, sangat jelas memberikan keterangannya kepada wartawan bahwa kehadiran KCN di Marunda adalah sah. 

KTU memenangkan tender mengembangkan garis batas antara darat dan air di lahan sepanjang 1.700 meter dari Cakung drain di Marunda pada 26 Oktober 2004. Kemudian KBN dan KTU mendirikan KCN dengan komposisi saham 15 persen untuk KBN untuk pengembangan Pelabuhan Marunda. 

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012. Direktur Utama KBN Sattar Taba memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari permintaan saham 50 persen. Namun setelah disetujui justru tidak mampu menyetor, hingga menyebutkan kawasan laut yang sudah dijadikan pelabuhan oleh KCN itu “tiba-tiba” beralih ke swasta. 

Pertanyaannya sekarang, sejauhmana kekuatan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan seluruh jajarannya untuk memudahkan para pebisnis di Indonesia? 

Padahal Kementerian Perhubungan --sebagai regulator-- sudah menunjuk KCN untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda pada 16 September 2016, yang dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian konsesi antara regulator dan KCN.

Namun Sattar menafikan proses tender yang sudah dilakukan KBN, dan berbagai proses legalitas yang ditempuh KCN, bahkan menggugat mitranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.Termasuk menggugat Kementerian Perhubungan.

Ajaib, pada Kamis, 9 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan gugatan KBN terhadap KCN, KSOP V Marunda, dan  KTU (swasta pemilik saham KCN).

Semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari majelis hakim. Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar.

Majelis hakim yang diketuai Andi Cakra Alam, menyatakan obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi antara KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum. 

Disebutkanwilayah usaha Pier I, Pier II, Pier III dan bibir pantai sepanjang kurang lebih 1.700 meter merupakan milik sah KBN. Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar secara tanggung renteng.

Sebaliknya, semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari mejalis hakim. Karena itu, Kemenhub mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Langkah hukum yang sama juga dilakukan KCN. Namun upaya penyelamatan investasi ini kembali kandas di tangan hakim.

Terbersit dugaan, bahwa sengkarut itu terjadi akibat upaya seorang oknum yang ingin menyingkirkan KCN sebagai pemegang hak konsesi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Tak heran jika kemudian  Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana, mengatakan kepada wartawan bahwa sengketa investasi antara pihak swasta dan BUMN bisa memicu ketidakpercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, sejauhmana kekuatan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan seluruh jajarannya untuk memudahkan para pebisnis di Indonesia? 

Bahkan Jokowi sampai menerbitkan sampai menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang peningkatan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian berusaha. Bahkan kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Namun kenyataannya, sangat banyak investor yang mengalami persoalan yang mirip dengan Widodo. Jelas di sini ada tangan-tangan kuat yang mampu memutar berbagai persoalan menyangkut bisnis, bahkan sampai mengabaikan kebijakan presiden.[]

Sengketa antara swasta dan BUMN pada pengembangan pelabuhan Marunda bisa memicu keraguan para investor. Mengapa penyelesaian kasus ini disebut menjadi kunci? Mengapa Menteri BUMN tak bicara?
Sengkarut Investasi di Marunda yang Tak Kunjung Usai

Sengketa antara swasta dan BUMN pada pengembangan pelabuhan Marunda bisa memicu keraguan para investor. Mengapa penyelesaian kasus ini disebut menjadi kunci? Mengapa Menteri BUMN tak bicara?

NEMO IKRAM | Senin, 17 Desember 2018 - 15:19 WIB

PERJUANGAN Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (PT KCN), untuk menyelamatkan investasinya pada pengembangan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, memasuki babak baru. Persoalannya kini makin melebar dengan masuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksanya.

Campur tangan BPK dalam perkara ini tentu saja menarik perhatian. Sebab, pengembangan Pelabuhan Marunda yang dilakukan KCN bukanlah menggunakan uang negara melainkan investasi swasta murni tanpa menyentuh APBN. Bahkan Widodo yang diperiksa itu pun bukan aparatur negara melainkan seorang pengusaha swasta murni.

Kendati demikian, Widodo tetap memenuhi panggilan BPK. Menurut informasi yang diterima bizlaw.id, pemeriksaan itu berlangsung di Ruang Media Centre BPK RI, Jakarta, pada Senin (10/12).

Pemeriksaan fokus pada kerjasama pengembangan pelabuhan antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Teknik Utama (KTU) melalui pembentukan KCN  dan pemberian konsesi pelabuhan umum dari Kementerian Perhubungan kepada KCN.

Namun anehnya, pemeriksa dari BPK itu disebutkan tak akan memberikan hasil pemeriksaannya kepada PT KCN. Tak ada penjelasan mengenai soal ini.

Terbersit dugaan, bahwa sengkarut itu terjadi akibat upaya seorang oknum yang ingin menyingkirkan KCN sebagai pemegang hak konsesi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dihubungi secara terpisah, Widodo membenarkan adanya pemeriksaan itu. Namun ia tidak banyak mengomentarinya. “Saya telah menyerahkan semua dokumen yang ada. Saya menyambut baik pemeriksaan itu, makin banyak yang periksa makin bagus,” katanya.

Widodo meyakini bahwa keterlibatannya dalam pengembangan Pelabuhan Marunda pun sudah melalui prosedur yang legal dan benar. Apalagi, kehadirannya juga berdasarkan lelang tender yang diselenggarakan ollen KBN pada 2004.

Terbersit dugaan, bahwa sengkarut itu terjadi akibat upaya seorang oknum yang ingin menyingkirkan KCN sebagai pemegang hak konsesi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tak ada yang salah

Mantan Direktur Utama KBN, Rahardjo, sangat jelas memberikan keterangannya kepada wartawan bahwa kehadiran KCN di Marunda adalah sah. "Tak ada yang salah. Tahapan yang dilalui juga jelas dan terbuka. Bahkan pemilik modal adalah investor lokal," kata Rahardjo.

Ia bisa bercerita, sebab mamang terlibat sedari awal proses pengembangan Pelabuhan Marunda itu. “Itu awalnya laut. Di tepi pantai ada tenant yang terganggu akibat lahannya sepanjang tahun tergerus ombak, karena itu KBN mengeluarkan biaya menahan ombak," kata Rahardjo.

Itulah sebabnya, para direksi KBN di masa itu mencari jalan keluar yang bisa menguntungkan perusahaan dengan cara mengubah terjangan ombak menjadi provit. Maka muncullah ide untuk mengembangkannya menjadi pelabuhan. Pemegang saham KBN, yaitu Kementerian BUMN (saat dijabat Laksamana Sukardi) dan Pemerintah DKI Jakarta (saat dijabat oleh Sutiyoso) pun setuju.

Maka dilaksanakanlah tender mengembangkan garis batas antara darat dan air di lahan sepanjang 1.700 meter dari Cakung drain di Marunda. Namun, sangat sulit mencari investor yang bersedia mengucurkan investasi ke dalam laut itu. Belakangan masuk KTU dan menjadi pemenang tender pada 26 Oktober 2004.

Kemudian KBN dan KTU mendirikan KCN dengan komposisi saham 15 persen untuk KBN. KBN menempatkan tiga orang di KCN untuk posisi komisaris utama, direktur keuangan dan direktur operasi. Maka kegiatan pengembangan Pelabuhan Marunda pun berjalan.

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012. Posisi Direktur Utama beralih dari Rahardjo ke Sattar Taba. Begitu tak lagi menjabat, Rahardjo dilaporkan ke kejaksaan dengan tuduhan menjual tanah aset negara ke pihak swasta.

Bahkan kepada sejumlah media, Sattar menyebutkan kawasan laut yang sudah dijadikan pelabuhan oleh KCN itu “tiba-tiba” beralih ke swasta. Ia menafikan proses tender yang sudah dilakukan KBN pada 2004.

Penutupan akses selama 5 bulan itu diduga karena  KTU menolak permintaan sepihak dari Dirut KBN untuk meningkatkan sahamnya di  KCN.

Kendati demikian, tuduhan untuk Rahardjo tak terbukti.  "Saya diperiksa, dan saya bertanya tanah mana yang saya jual? Bukankah yang dikembangkan menjadi pelabuhan itu adalah laut?" Akhirnya kasus itu dihentikan.

Namun pengembangan Pelabuhan Marunda tetap digoyang. Bahkan Direktur Utama KTU dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait penyimpangan kepemilikan saham di KCN. Setelah diperiksa pada 17 April 2013, tuduhan ini lagi-lagi tak bisa dibuktikan.

Setelah gagal mempidanakan Rahardjo dan Dirut KTU, kemudian KBN meminta revisi komposisi saham pada Desember 2012. Semula, KTU menolak permintaan itu. Lalu pada Februari 2013,  KBN menutup akses masuk ke pelabuhan KCN.

Penutupan akses selama 5 bulan itu diduga karena  KTU menolak permintaan sepihak dari Dirut KBN untuk meningkatkan sahamnya di  KCN.

Belakangan akses dibuka setelah KTU menyetujui pembagian saham 50:50, ini pembagian yang agak aneh dan menyimpang dari peraturan yang mewajibkan saham mayoritas, yaitu 50+1.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu 15 bulan setelah kesepakatan ditekan, KBN tak mampu menyetor modal. Sebab itu, komposisi saham kembali lagi ke awal, yaitu KBN 15 persen dan KTU 85 persen.

Keputusan pengadilan yang ajaib

Pada 2013-2014, KCN sudah membagi deviden untuk KTU dan KBN, sesuai komposisi saham. Sementara itu, proses pembangunan pier satu Pelabuhan Marunda terus berjalan hingga selesai.

Bahkan Kementerian Perhubungan --sebagai regulator-- sudah menunjuk KCN untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda pada 16 September 2016, yang dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian konsesi antara regulator dan KCN.

Lagi-lagi KBN menyoal. Pada 2018, KBN kembali menutup akses masuk ke KCN. Kepada wartawan, Sattar berkata bahwa KBN melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Termasuk menggugat Kementerian Perhubugan.

Ajaib, pada Kamis, 9 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan gugatan KBN terhadap KCN, KSOP V Marunda, dan  KTU (swasta pemilik saham KCN).

Semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari majelis hakim. Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar

Majelis hakim yang diketuai Andi Cakra Alam, menyatakan obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi antara KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum. 

Disebutkanwilayah usaha Pier I, Pier II, Pier III dan bibir pantai sepanjang kurang lebih 1.700 meter merupakan milik sah KBN. Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar secara tanggung renteng.

Sebaliknya, semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari mejalis hakim. Karena itu, Kemenhub mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Langkah hukum yang sama juga dilakukan KCN. "Kami hanya butuh kepastian investasi kami, sebab investasi kami non APBD/APBN," kata Widodo Setiadi.

Mantan Direktur Pemasaran KBN, Teddy Robinson Siahaan, mengatakan ada keanehan dibalik kisruh itu. "Setelah investor menyelesaikan pembangunan pier pertama mengapa dipermasalahkan. Itu yang aneh. Saya tidak memahaminya mengapa sampai begitu. Harusnya tidak terjadi, sebab proses pengembangan pelabuhan itu sudah sesuai prosedur sejak awal," katanya.

Penanganan Pokja IV

Ketua Kelompok Kerja Pokja) IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Yasonna H Laoly, mengakui bahwa sengketa Pelabuhan Marunda itu memang sedang dalam penanganannya.

Yasonna yang juga adalah Menteri Hukum dan HAM ini menerangkan bah pada 17 Juli, hasil rapat Pokja IV mengeluarkan rekomendasi terkait penyelesaian sengketa tersebut.

Pertama, disebutkan bahwa permasalahan hukum yang terjadi di antara PT Kawasan Berikat Nusantasa (KBN) dan PT Karya Cipta Nusantara (KCN) tidak boleh menghambat pembangunan proyek strategis nasional (Pier 2 dan Pier 3).

Kedua, Kepala BPK melakukan audit kemungkinan terjadinya kerugian negara dengan adanya perjanjian pembentukan perusahaan patungan (JVC) antara KBN dan KTU yang membentuk badan usaha KCN dalam pembangunan pelabuhan umum di Tanjung Priok.

Terakhir, rekomendasi tersebut adalah untuk Sekretaris Pokja IV agar memfasilitasi pertemuan KBN dan KCN untuk menyelesaikan permasalahan agar proyek strategis nasional bisa berlanjut dengan prinsip saling menguntungkan.

Ketiga, Gubernur DKI Jakarta melaksanakan rekomendasi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Umum Tanjung Priok sesuai No.AI.001/24/0/OP.TPK.18 tertanggal 26 Juni 2018.

Rekomendasi selanjutnya mendorong Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN memberikan penjelasan terkait batas wilayah KBN sebagaimana diatur dalam Kepres No.11/1992 kepada para pihak, dan melaporkan proses pengajuan HPL oleh KSOP kepada Pokja IV.

Kelima, yaitu kepada Kabareskrim/Kapolda Metro Jaya untuk menuntaskan penanganan kasus terkait pelaporan penyelewengan dana di KCN, serta memberikan jaminan keamanan kelanjutan pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum KCN.

Keenam, Dirut KCN dan Dirut KBN masing-masing membuat proposal penyelesaian permasalahan sehingga tidak menghambat pembangunan Pier 2 dan Pier 3 terminal umum KCN.

Terakhir, rekomendasi tersebut adalah untuk Sekretaris Pokja IV agar memfasilitasi pertemuan KBN dan KCN untuk menyelesaikan permasalahan agar proyek strategis nasional bisa berlanjut dengan prinsip saling menguntungkan.

Memicu keraguan investor

Kementerian Koordinator Bidang Maritim memastikan sengketa hukum antara KBN dan KCN tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman. "Pasti," kata Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, kepada wartawan.

Ia juga menjamin kepastian hukum investasi swasta terkait konsesi kepelabuhan dari Kemenhub kepada KCN.

Sementara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong adanya rekonsiliasi dalam penyelesaian pengembangan Pelabuhan Marunda agar kedua belah pihak menemukan penyelesai dari permasalahan.

Satu hal yang aneh dalam perkara ini, mengapa Menteri BUMN Rini Soemarno tak pernah menanggapinya.[]

“Kementerian Perhubungan pada prinsipnya menyerahkan pada proses-proses yang berjalan dan mendorong rekonsiliasi penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama antara KBN dan KCN dalam pengembangan serta pembangunan Pelabuhan Marunda agar kedua belah pihak menemukan titik temu,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono kepada wartawan.

Djoko menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa ini harus terus didorong, mengingat saat ini pemerintah tengah gencar melakukan kerja sama dengan pihak swasta. 'Ini akan menjadi kunci bagi pihak swasta agar tetap berminat untuk investasi pada sektor pelabuhan."

“Ini merupakan pijakan bagi pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi pihak swasta dan menunjukkan bahwa pemerintah ingin pihak swasta percaya. Pemerintah sangat serius dengan kerja sama swasta dan saat ini sudah berjalan. Ini menunjukan kepercayaan dan niat untuk membangun bangsa ini. Saat ini, Marunda masuk dalam wilayah hukum sehingga kita berharap bisa diselesaikan,” kata Djoko.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana, mengatakan kepada wartawan bahwa sengketa investasi antara pihak swasta dan BUMN bisa memicu ketidakpercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Satu hal aneh dalam perkara ini, mengapa Menteri BUMN Rini Soemarno belum pernah menanggapinya.[]

Menko Perekonomian segera memanggil Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Gubernur DKI Jakarta, untuk menyelesaikan perkara yang merugikan investor itu.
Titik Terang Sengkarut Marunda, Selamatkan Investasi Swasta Triliunan Rupiah

Menko Perekonomian segera memanggil Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Gubernur DKI Jakarta, untuk menyelesaikan perkara yang merugikan investor itu.

NEMO IKRAM | Kamis, 22 November 2018 - 12:22 WIB

TITIK terang penyelesaian perselisihan yang merugikan investor triliunan rupiah di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, kini mulai terlihat. Pembahasan perkara ini sudah sampai ke tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian RI.

Sengkarut di Pelabuhan Marunda terjadi antara Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan anak perusahaannya sendiri, PT Karya Citra Nusantara (KCN), selaku pengembang dan pengelolaan Pelabuhan Marunda. KCN adalah perusahaan patungan KBN dan PT Karya Teknik Utama (KTU) selaku pemilik modal yang telah menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk mengembangkan pelabuhan itu.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution segera memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, selaku pemegang saham Kawasan Berikat Nusantara(KBN). Selain itu, akan dipanggil juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku pihak pemberi hak konsesi kepada KCN.

Informasi yang diperoleh bizlaw.id, pemanggilan itu adalah salah satu kesimpulan rapat Kemenko Perekonomian dengan sejumlah kementerian di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (19/11). Di antaranya hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Di sini mereka membahas sejumlah persoalan yang menjadi penghambat investasi yang selama ini masuk ke Kelompok Kerja (Pokja IV) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang dipimpin Yasonna Laoly. Laporan yang masuk ada sekitar 300 kasus yang terjadi dan menghambat investasi ribuan triliun. Sejauh ini Pokja IV telah menyelamatkan investasi Rp659 triliun.

Saya diperiksa, dan saya bertanya tanah mana yang saya jual? Bukankah yang dikembangkan menjadi pelabuhan itu adalah laut?

Namun masih ada sisa kasus yang menghambat investasi yang belum terselesaikan. Di antaranya adalah persoalan yang terjadi di Pelabuhan Marunda itu.  Kasus ini berjalan alot sejak 2012 lalu. Diduga ada oknum yang ingin menyingkirkan keberadaan KCN dari Marunda, sebab secara prosedur, keberadaan KCN di sini sudah melalui tahapan legalitas yang sah. " Tahapan yang dilalui juga jelas dan terbuka. Bahkan pemilik modal adalah investor lokal," kata Rahardjo, mantan Direktur Utama KBN.

Bahkan untuk pengembangan garis batas antara darat dan air di lahan sepanjang 1.700 meter dari cakung drain di Marunda itu juga sudah melalui proses tender yang sah. "Berkali-kali kami tenderkan waktu itu tak ada yang mau," kata Rahardjo. Belakngan masuk KTU dan ditunjuk sebagai pemenang tender pada 26 Oktober 2004.

Singkat kata, proses tender pada 2004 itu berjalan mulus hingga KBN dan KTU mendirikan KCN dengan komposisi saham 15 persen untuk KBN. "Kalau mau saham mayoritas ya harus setor, tapi KBN kan tak punya anggaran untuk itu," katanya.

KBN menempatkan tiga orang di KCN untuk posisi komisaris utama, direktur keuangan dan direktur operasi. Maka kegiatan pengembangan Pelabuhan Marunda pun berjalan.

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012. Posisi Direktur Utama ke Sattar Taba. Begitu tak lagi menjabat, Rahardjo dilaporkan ke kejaksaan dengan tuduhan menjual tanah aset negara ke pihak swasta. "Saya diperiksa, dan saya bertanya tanah mana yang saya jual? Bukankah yang dikembangkan menjadi pelabuhan itu adalah laut?"

Tuduhan untuk Rahardjo tak terbukti sehingga perkara ini dihentikan, namun pengembangan Pelabuhan Marunda tetap digoyang. Bahkan melaporkan Direktur Utama KTU ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terkait penyimpangan kepemilikan saham di KCN. Setelah diperiksa pada 17 April 2013, tuduhan ini lagi-lagi tak bisa dibuktikan.

Mantan Direktur Pemasaran KBN, Teddy Robinson Siahaan, mengatakan ada keanehan dibalik kisruh itu. "Setelah investor menyelesaikan pembangunan pier pertama mengapa dipermasalahkan lagi. Itu yang aneh. Saya tidak memahaminya mengapa sampai begitu. Harusnya tidak terjadi, sebab proses pengembangan pelabuhan itu sudah sesuai prosedur sejak awal," katanya.

Kendati demikian, upaya menyingkirkan KCN dari Pelabuhan Marunda belum usai. KBN meminta revisi komposisi saham pada Desember 2012. Disepakati, komposisi saham menjadi 50:50, agak aneh tak ada yang mayoritas.

Namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu sampai 15 bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Sebab itu, komposisi saham kembali lagi ke awal, yaitu KBN 15 persen dan KTU 85 persen. Pada 2013-2014, KCN sudah membagi deviden untuk KTU dan KBN, sesuai komposisi saham.

Sementara itu, proses pembangunan pier satu Pelabuhan Marunda terus berjalan hingga selesai. Bahkan Kementerian Perhubungan --sebagai regulator-- sudah menunjuk KCN untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda pada 16 September 2016, yang dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian konsesi antara regulator dan KCN.

Kami hanya butuh kepastian investasi kami, sebab investasi kami non APBD/APBN.

Namun setelah pembangunan pier satu selesai, KBN malah memperkarakan KTU dan Kementerian Perhubungan -selaku pemberi konsesi- ke pengadilan. Poin yang diperkarakan adalah izin yang diterbitkan Kemenhub untuk KCN itu.

Pengadilan Jakarta Utara memenangkan gugatan KBN, pada Kamis (9/8). Semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari mejalis hakim. Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar secara tanggung renteng.

Kemenhub mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Juru Bicara Kemenhub Baitul Ikhwan mengatakan mengajukan banding agar pembatalan konsesi yang diputuskan PN Jakarta Utara bisa digugurkan.

Langkah hukum yang sama juga dilakukan KCN. "Kami hanya butuh kepastian investasi kami, sebab investasi kami non APBD/APBN," kata Widodo Setiadi, Direktur Utama KCN. Sedangkan pihak KBN hingga kini belum bisa dihubungi. Sattar Taba tak pernah merespon telepon selulernya untuk konfirmasi persoalan ini.

Secara terpisah, Kementerian Koordinator Bidang Maritim memastikan sengketa hukum antara KBN dan KCN tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman. "Pasti," kata Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, kepada wartawan. Ia juga menjamin kepastian hukum investasi swasta terkait konsesi kepelabuhan dari Kemenhub kepada KCN.

Sedangkan Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), HM Sattar Taba, mengklaim langkahnya itu sebagai upaya menyelamatkan aset negara. "Sebagai BUMN, KBN ditugaskan mengelola aset-aset negara tersebut,” katanya. Pernyataannya itu dikirim ke sejumlah media.

Lalu pertanyaannya mengapa KBN mengundang investor untuk mengembangkan Marunda, sehingga sampai membenamkan modal pengusaha triliunan rupiah di Marunda?