Sejumlah investor pontang-panting akibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam berbisnis di Indonesia.  Lantara tidak adanya keselarasan dan keterbukaan informasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Benarkah?
Investor Resah, Ketidakpastian Hukum Mengadang Instruksi Presiden Jokowi

Sejumlah investor pontang-panting akibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam berbisnis di Indonesia. Lantara tidak adanya keselarasan dan keterbukaan informasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Benarkah?

NEMO IKRAM | Senin, 11 Februari 2019 - 14:30 WIB

PRESIDEN Joko Widodo telah bersusah payah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahkan untuk itu Jokowi sampai menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang peningkatan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian berusaha. Bahkan kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Namun kenyataannya justru betapa sulit bagi sebagian investor dalam berbisnis di negeri ini. Banyak terjadi ketidakpastian hukum bagi investor di Indonesia. Bahkan seorang pengusaha yang sudah menggelontorkan uang triliunan sampai kesulitan menyelamatkan invetasinya yang terancam melayang. Seperti yang dialami Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (PT KCN). Investasinya triliunan pada pengembangan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, bena-benar berada di ujung tanduk. 

Anehnya, ia justru berhadapan dengan BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang tak lain adalah mitra kerjanya. Widodo melalui PT Karya Teknik Utama (KTU) sudah melalui proses pengembangan Pelabuhan Marunda itu secara prosedural, mulai dari mengikuti proses tender hingga mengurus berbagai izin yang diperlukan. Bahkan KTU adalah badan usaha pelabuhan. 

Bagaimana kini nasib investasi saya, anda bisa bayangkan. Padahal saya tidak menggunakan uang negara. Saya sungguh tidak mengerti mengapa bisa terjadi begini.

Ditengah jalan, KBN menggugatnya ke pengadilan. Dan pengadilan, mulai dari tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merontokkan KCN. Bahkan KBN juga menggugat Kementerian Perhubungan yang memberi konsesi untuk KCN. "Padahal inivestasi yang kami lakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tentunya mendukung perekonomian negara," kata Widodo kepada bizlaw.id. "Patut diketahui bahwa tak ada satupun uang negara yang digunakan pada pengembangan Pelabuhan Marunda, namun mengapa dipersulit?."

Tak hanya pengusaha lokal, bahkan persoalan ketidakpastian hukum ini juga membelit investor asing. Bahkan dialami Vinmar Overseas Ltd. Perusahaan petrokimia yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, ini mengeluhkan soal belum dilaksanakannya eksekusi putusan arbitrase internasional yang diputuskan sejak tujuh tahun lalu. Putusan itu terkait sengketa antara Vinmar Overseas dengan PT Sumi Asih yang pabriknya berada di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. 

"Menjadi kekhawatiran besar bagi para investor asing karena mengindikasikan pemerintah Indonesia tidak menempatkan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi di Indonesia sebagai prioritas," kata kuasa hukum Vinmar Overseas, Tony Budidjaja.

Kasus ini bermula ketika Vinmar Overseas melakukan perjanjian jual beli palm methyl ester biodiesel dalam jumlah besar pada 13 Desember 2006. Setelah mengirimkan hanya 18.000 metriks ton (MT) dari yang semula dijanjikan 44.000 MT, PT Sumi Asih mengajukan perubahan harga untuk sisa barang sejumlah 22.000 MT. 

Perubahan harga itu ditolak oleh Vinmar Overseas karena tak sesuai dengan perjanjian awal. Perusahaan yang memiliki kantor di 34 negara itu menganggap PT Sumi Asih melanggar perjanjian awal. Lantaran tak ada kata sepakat, Vinmar menganggap PT Sumi Asih wanprestasi. Kasus itu pun dibawa ke arbitrase internasional yang berkantor di New York.

Belum dilaksanakannya eksekusi itu diakibatkan tidak adanya sanksi yang jelas bagi debitor Indonesia yang secara sengaja menghambat pelaksanaan putusan, juga lantara tidak adanya keselarasan dan keterbukaan informasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Bekasi juga sudah mengeluarkan penetapan sita eksekusi, namun hingga sekarang belum berhasil dilaksanakan. Pada 4 Mei 2009, The American Arbitration Association (AAA) menerbitkan putusan yang menghukum PT Sumi Asih untuk membayar ganti rugi kepada Vinmar sebesar US$ 5,578 juta, pre-award interest US$ 355.339, biaya hukum US$ 200.000, dan biaya lainnya. Totalnya US$ 6.133.800 (setara Rp85,7 miliar dengan kurs saat ini) dengan bunga sebesar 5 persen hingga pembayaran dilakukan. 

PT Sumi Asih tak terima dengan keputusan itu. Pada 8 Juni 2010, Sumi Asih membawa kasus itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Sumi Asih mengajukan tiga hal: meminta hakim membatalkan putusan AAA, menyatakan putusan itu tidak berkekuatan hukum, dan menyatakan putusan AAA tak dapat dilaksanakan (non eksekuteur) lantaran bertentangan dengan undang-undang. Namun, gugatan itu kandas di pengadilan. 

Masalahnya, adalah mengapa eksekusi tak pernah bisa dilaksanakan? Menurut Tony, belum dilaksanakannya eksekusi itu diakibatkan tidak adanya sanksi yang jelas bagi debitor Indonesia yang secara sengaja menghambat pelaksanaan putusan, juga lantara tidak adanya keselarasan dan keterbukaan informasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif.

Selain pengusaha lokal dan asing tadi, persoalan ketidakpastian hukum juga dialami BUMN. Salah satu kasusnya adalah PT Geo Dipa Energi (Persero). Sebuah kasus yang yang sudah dimenangkan pada 2012, dibatalkan lagi oleh pengadilan lain. Walhasil, hingga kini Geo Dipa masih berkutat dengan persoalan yang sama. Akibatnya, perusahaan BUMN itu kesulitan saat hendak mengembangkan bisnisnya. 

Geo Dipa Energi adalah perusahaan yang mengelola dan mengembangkan area panas bumi Dieng di Jawa Tengah dan panas bumi di Patuha, Jawa Barat. Energi panas bumi itu menghasilkan energi listrik lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Saat itu, proyek tersebut adalah bagian dari program percepatan dan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu Megawatt. 

Untuk mengerjakan proyek senilai USD 488,9 juta itu, Geo Dipa menggandeng PT Bumigas Energi. Pada 1 Februari 2005, kedua pihak menandatangani perjanjian kerjasama. Namun, proyek itu sempat terbengkalai. Geo Dipa lantas membawa kasusnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI mengabulkannya. 

Bumigas tak terima, dan mengajukan berbagai upaya hukum. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga banding dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Semuanya ditolak. Kemudian Geo Dipa memulai babak baru dengan PLTP Patuha Unit 1 dengan kapasitas 55 MW. Untuk pendanaan, digandenglah Bank BNI. Mitra yang terpilih adalah Konsorsium Marubeni Corporation dan PT Matlamat Cakera Canggih. Mulai dibangun sejak Mei 2012, PLTP Patuha 1 mulai beroperasi pada September 2014. 

Bahkan  membuat pencairan pinjaman pun tertunda. Calon pemberi pinjaman dana memilih menunggu perkembangan proses hukum antara Geo Dipa dengan Bumigas. 

Rupanya Bumigas mengajukan gugatan yang semula telah kandas hingga ke Mahkamah Agung itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hasilnya menolak permohonan putusan BANI. Namun di Mahkamah Agung, Bumigas menang. Putusan BANI dibatalkan. Dengan penolakan itu, perjanjian kerjasama antara Geo Dipa dengan Bumigas yang semula dibatalkan oleh BANI, hidup lagi. 

Dampak putusan itu, Bumigas meminta ganti rugi, juga meminta agar PLTP Patuha unit 1 yang sudah beroperasi dialihkan ke mereka. Padahal, itu sudah menjad aset negara. Bahkan  membuat pencairan pinjaman pun tertunda. Calon pemberi pinjaman dana memilih menunggu perkembangan proses hukum antara Geo Dipa dengan Bumigas. 

Itu baru tiga kasus sengkarut bisnis akibat ketidakpastian hukum yang diurai bizlaw.id. Kasus serupa sangat banyak terjadi di negeri ini. Tergambar bagaimana ketidak pastian hukum itu terjadi sampai mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar. Dampaknya, sangat banyak investasi yang terhambat. 

Kenyataan ini menunjukkan bagaimana kebijakan presiden bisa kandas akibat ketidakpastian hukum di negara yang dipimpinnya ini. []

Vinmar Overseas Ltd adalah sebuah perusahaan petrokimia yang berbasis di Texas, Amerika Serikat
Putusan Tak Dieksekusi, Perusahaan Amerika Vinmar Overseas Tuntut Kepastian Hukum

Vinmar Overseas Ltd adalah sebuah perusahaan petrokimia yang berbasis di Texas, Amerika Serikat

YUSWARDI A SUUD | Jumat, 08 Februari 2019 - 13:10 WIB

Vinmar Overseas Ltd, sebuah perusahaan petrokimia yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, mengeluhkan soal belum dilaksanakannya eksekusi putusan arbitrase internasional yang diputuskan sejak tujuh tahun lalu. Putusan itu terkait sengketa antara Vinmar Overseas dengan PT Sumi Asih yang pabriknya berada di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. 

Lantaran merasa tak mendapat kepastian hukum, Vinmar Overseas lewat kuasa hukumnya Tony Budidjaja pada 15 Januari lalu menyurati Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga Ketua Pokja IV Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.  

"Menjadi kekhawatiran besar bagi para investor asing karena mengindikasikan pemerintah Indonesia tidak menempatkan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi di Indonesia sebagai prioritas," kata kuasa hukum Vinmar Overseas.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Irjen Carlo B Tewu mengakui sedang menangani perkara itu. Ia mengatakan akan mencarikan formulasi yang tepat untuk penyelesaian masalahnya. 

"Kita semua sudah seharusnya menciptakan iklim investasi yang sehat. Sehingga negara ini menjadi nyaman bagi investor. Efeknya sangat luas sekali," kata Carlo.

Kasus ini bermula ketika Vinmar Overseas melakukan perjanjian jual beli palm methyl ester biodiesel dalam jumlah besar pada 13 Desember 2006. Setelah mengirimkan hanya 18.000 metriks ton (MT) dari yang semula dijanjikan 44.000 MT, PT Sumi Asih mengajukan perubahan harga untuk sisa barang sejumlah 22.000 MT. 

Perubahan harga itu ditolak oleh Vinmar Overseas karena tak sesuai dengan perjanjian awal. Sementara menurut PT Sumi Asih, perubahan harga terpaksa dilakukan karena terjadi perubahan harga bahan baku biodiesel dan adanya kebijakan pungutan ekspor komoditas. PT Sumi Asih menyebut itu sebagai kondisi yang memaksa (force majeure). 

Vinmar Overseas menolak alasan perubahan harga itu karena tak sesuai kesepakatan awal. Perusahaan yang memiliki kantor di 34 negara itu menganggap PT Sumi Asih melanggar perjanjian awal. Lantaran tak ada kata sepakat, Vinmar menganggap PT Sumi Asih wanprestasi. Kasus itu pun dibawa ke arbitrase internasional yang berkantor di New York.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Bekasi juga sudah mengeluarkan penetapan sita eksekusi, namun hingga sekarang belum berhasil dilaksanakan." 

Pada 4 Mei 2009, The American Arbitration Association (AAA) menerbitkan putusan yang menghukum PT Sumi Asih untuk membayar ganti rugi kepada Vinmar sebesar US$ 5,578 juta, pre-award interest US$ 355.339, biaya hukum US$ 200.000, dan biaya lainnya. Totalnya US$ 6.133.800 (setara Rp85,7 miliar dengan kurs saat ini) dengan bunga sebesar 5 persen hingga pembayaran dilakukan. 

PT Sumi Asih tak terima dengan keputusan itu. Pada 8 Juni 2010, Sumi Asih membawa kasus itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Sumi Asih mengajukan tiga hal: meminta hakim membatalkan putusan AAA, menyatakan putusan itu tidak berkekuatan hukum, dan menyatakan putusan AAA tak dapat dilaksanakan (non eksekuteur) lantaran bertentangan dengan undang-undang. 

Namun, di pengadilan, majelis hakim berpendapat lain. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang diakses bizlaw.id, majelis hakim yang dipimpin oleh H Suwidya SH.LL.M  berkesimpulan berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan dan mempertahankan seluruh dalih gugatannya. 

"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya," kata majelis hakim dalam salinan putusan yang diperoleh bizlaw.id.

Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp25,1 juta. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, berdasarkan pasal 70-72 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, hanya mengatur pembatalan arbitrase nasional, bukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. 

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Bekasi juga sudah mengeluarkan penetapan sita eksekusi, namun hingga sekarang belum berhasil dilaksanakan," kata Tony Budidjaja. 

Menurut Tony, belum dilaksanakannya eksekusi itu diakibatkan tidak adanya sanksi yang jelas bagi debitor Indponesia yang secara sengaja menghambat pelaksanaan putusan, juga lantara tidak adanya keselarasan dan keterbukaan informasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif.[]

Permasalahan antara PT Geo Dipa Enegeri dengan PT Bumigas Energi yang telah berlangsung enam tahun telah menghambat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. 
Cara Geo Dipa Energi Kuasai PLTB Patuha-Dieng

Permasalahan antara PT Geo Dipa Enegeri dengan PT Bumigas Energi yang telah berlangsung enam tahun telah menghambat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. 

YUSWARDI A SUUD | Kamis, 07 Februari 2019 - 18:09 WIB

Ketidakpastian hukum masih menjadi momok bagi dunia usaha di negeri ini. Padahal, kepastian hukum adalah salah satu aspek penting dalam berinvestasi. Tak jarang, sebuah kasus yang telah dimenangkan, bisa berbalik menjadi kekalahan pada tingkat berikutnya. 

Itulah yang dialami PT Geo Dipa Energi (Persero). Sebuah kasus yang yang sudah dimenangkan pada 2012, dibatalkan lagi oleh pengadilan lain. Walhasil, hingga kini Geo Dipa masih berkutat dengan persoalan yang sama. Akibatnya, perusahaan BUMN itu kesulitan saat hendak mengembangkan bisnisnya. 

Padahal, Geo Dipa Energi adalah perusahaan milik negara, lewat Kementerian Keuangan yang menguasai 93,3 persen saham. Sedangkan sisa 6,7 persen dipegang PT PLN (Persero) yang notabenenya juga milik negara. 

Berdiri pada 5 Juli 2002, Geo Dipa Energi dibuat untuk mengelola dan mengembangkan area panas bumi Dieng di Jawa Tengah dan panas bumi di Patuha, Jawa Barat. Energi panas bumi itu menghasilkan energi listrik lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Saat itu, proyek tersebut adalah bagian dari program percepatan dan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu Megawatt. 

Untuk mengerjakan proyek senilai USD 488,9 juta itu, Geo Dipa menggandeng PT Bumigas Energi. Pada 1 Februari 2005, kedua pihak menandatangani perjanjian kerjasama. Namun, proyek itu sempat terbengkalai. Bumigas dinilai wanprestasi. Tak menjalankan kewajibannya. 

Geo Dipa lantas membawa kasusnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ini adalah lembaga penyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Geo Dipa ingin perjanjian kerjasama dengan Bumigas dibatalkan. Dengan begitu, mereka bisa mencari mitra lain agar proyek bisa dirampungkan. 

Dengan penolakan itu, perjanjian kerjasama antara Geo Dipa dengan Bumigas yang semula dibatalkan oleh BANI, hidup lagi. "

Setahun kemudian, BANI mengeluarkan putusan. Isinya: mengabulkan permohonan Geo Dipa. Bumigas tak terima, dan mengajukan berbagai upaya hukum. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga banding dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Semuanya ditolak. Terakhir adalah putusan MA Nomor 16PK/PDT SUS/2010 tertanggal 26 Mei 2010. 

Sejak putusan peninjauan kembali itu keluar, mestinya Geo Dipa tidak punya ikatan kerjasama lagi dengan Bumigas. Perusahaan plat merah itu kemudian memulai babak baru: mencari rekan kerja baru dan memulai pekerjaan kontruksi pembangunan PLTP Patuha Unit 1 dengan kapasitas 55 MW. Untuk pendanaan, digandenglah Bank BNI. 

Mitra yang terpilih adalah Konsorsium Marubeni Corporation dan PT Matlamat Cakera Canggih. Mulai dibangun sejak Mei 2012, PLTP Patuha 1 mulai beroperasi pada September 2014. 

Namun, Bumigas rupanya belum menyerah. Mereka kembali mengajukan gugatan yang semula telah kandas hingga ke Mahkamah Agung. 

Dalam gugatan babak kedua ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menolak permohonan putusan BANI. Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkannya lewat putusan Nomor 586 K/PDT.SUS/2012 tertanggal 24 Oktober 2012. Pertimbangan MA,  putusan BANI dibatalkan karena "adanya tipu muslihat." 

Geo Dipa pun kemudian mengajukan permohonan balik ke Mahkamah Agung, namun dinyatakan tak dapat diterima. Putusan itu keluar pada 20 Februari 2014 dan 28 Mei 2015. Dengan penolakan itu, perjanjian kerjasama antara Geo Dipa dengan Bumigas yang semula dibatalkan oleh BANI, hidup lagi. 


PLTP Dieng | Foto: Antara 

Merasa di atas angin, Bumigas meminta renegosiasi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian semula 10 tahun sebelumnya pada 2005. 

Dalam renegosiasi itu, Bumigas meminta ganti rugi, juga meminta agar PLTP Patuha unit 1 yang sudah beroperasi dialihkan ke mereka. Padahal, itu sudah menjad aset negara. 

Permintaan itu ditolak Geo Dipa. Selain dinilai tidak berdasar, juga berpotensi merugikan keuangan negara. 

Saat ini, Geo Dipa bermaksud mengembangkan proyek Dieng dan Patuha dengan membangun PLTP Patuha unit 2 dan 3. Skema pendanaannya melalui penambahan modal negara dan pinjaman pihak ketiga. 

Namun, pembatalan putusan BANI oleh Mahkamah Agung membuat pencairan pinjaman itu tertunda. Calon pemberi pinjaman dana memilih menunggu perkembangan proses hukum antara Geo Dipa dengan Bumigas. 

Di sisi lain, Bumigas juga melaporkan sejumlah direksi dan mantan direksi Geo Dipa ke Bareskrim Mabes Polri. Tak tanggung-tanggung, ada 5 kasus yang dilaporkan pada rentang waktu 2105 hingga 2016. Diantaranya, direksi Geo Dipa dituduh memberikan keterangan palsu. Hal lain, Bumigas menuduh Geo Dipa membangun pembangkit listrik panas bumi tanpa izin. Padahal, izinnya sudah dikantongi PLN selaku induk Geo Dipa. Hingga kini, kasus itu belum ada kejelasannya.  


Mengadu ke Pemerintah 

Merasa kasusnya berlarut-larut, Geo Dipa kemudian mengadukan hal ini ke sejumlah instansi pemerintahan pada 2017. Diantaranya, Kejaksaan Agung, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, hingga ke KPK. 

Pada 16 Februari 2017, Geo Dipa menyurati KPK meminta klarifikasi rekening bank milik PT Bumigas Energi yang disebut berada di Bank HSBC Hongkong. Sebab, dalam suratnya kepada Geo Dipa, Bumigas mengaku telah mendapat setoran dana pada 29 April 2005 sebesar 40 juta Hongkong Dolar dari investornya yang disebut dari Honest Group Holdings Limited. Itu setara dengan 5.160.000 USD saat itu. 

Namun, dalam surat yang diteken oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, disebutkan bahwa transaksi tersebut tidak dapat ditelusuri karena diluar periode penyimpanan data HSBC Hongkong. Selain itu, menurut informasi yang didapat KPK, PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong baik dalam status aktif maupun yang telah ditutup. 

Pada 8 November 2018, Geo Dipa kembali menyurati Kemenko Perekonomian, minta difasilitasi jalan keluarnya. Pada 15 Januari 2019, kasus itu dilimpahkan Pokja IV Satgas Paket Percepatan Ekonomi (PKE). 

"Menimbang bahwa proyek PLTP Dieng dan PLTP Patuha merupakan proyek yang termasuk di dalam Program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW, mohon kiranya dapat menjadi prioritas untuk difasilitasi penyelesaiannya bersama pemangku kepentingan," tulis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Montty Girianna.  

Sekretaris Pokja IV Satgas PKE Irjen Carlo Tewu yang juga Deputi Bidkor Kamtibmas Kemenko Polhukam yang memfasilitasi penyelesaiannya, lantas menyurati sejumlah pihak terkait termasuk Kabareskrim Polri agar mempercepat penanganan kasus yang dilaporkan Bumigas pada 2015 dan 2016 lalu. 

Menurut Carlo Tewu, permasalahan antara PT Geo Dipa Enegeri dengan PT Bumigas Energi yang telah berlangsung enam tahun telah menghambat percepatan pelaksanaan berusaha serta pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. 

Carlo Tewu mengatakan Pokja IV mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. "Bagaimana pun investasi tidak boleh terhambat. Sebab itu juga menyangkut kepentingan nasional dalam menjamin kenyamanan berinvestasi di Indonesia," katanya.

Begitulah. Maka ketika aliran dana investasi tak sesuai target, lalu siapa biang keladinya? []