Komitmen penegakan hukum harus mulai dibangkitkan kembali dan saatnya semua lembaga harus bekerja lagi untuk upaya penegakan hukum.
Saat Mahfud Ingatkan Pesan Presiden: Penegak Hukum Jangan Suka Menggantung Kasus

Komitmen penegakan hukum harus mulai dibangkitkan kembali dan saatnya semua lembaga harus bekerja lagi untuk upaya penegakan hukum.

Ishak | Selasa, 23 Juni 2020 - 21:59 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD dalam rapat koordinasi dengan Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Mahfud MD meminta aparat untuk serius menegakkan hukum.

“Pemerintah menghendaki agar komitmen untuk penegakan hukum seperti yang dicanangkan Presiden ketika melantik kabinet pada bulan Oktober lalu, supaya dilaksanakan,” ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menambahkan, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju jilid II saat ini sudah berjalan sekitar delapan bulan, walaupun sempat tersendat karena pandemi virus Corona, Mahfud berharap semua lembaga hukum berkomitmen menyelesaikan semua kasus yang ada serta sesuai fungsinya masing-masing.

“Tadi disepakati agar pemerintah, penegak hukum, dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polri, juga mendorong dalam proses peradilan itu bekerja cepat, tidak menggantung-gantung masalah terlalu lama karena ini menyangkut hak asasi manusia. Kalau memang salah, segera diajukan ke pengadilan, karena begitulah ketentuan hukum,”bebernya.

“Tetapi yang terlalu lama harus segera diputuskan kasusnya seperti apa, bisa dibuktikan apa tidak. Nah itu tadi kesepakatannya terbatas pada soal itu,” sambungnya.

Mahfud mengatakan, komitmen penegakan hukum harus mulai dibangkitkan kembali dan saatnya semua lembaga harus bekerja lagi untuk upaya penegakan hukum.

“Semua masalah prioritas yang sudah menjadi kasus supaya dipelajari dan diselesaikan lagi posisi hukumnya seperti apa kasus ini dan harus diputuskan untuk kebaikan bangsa ini,” pungkasnya.

Jokowi meminta aparat tak melarang diskusi-diskusi daring atau webinar.
Jokowi Ingatkan Polisi Tidak Gampang Sensi, Apa-apa Ditangkap

Jokowi meminta aparat tak melarang diskusi-diskusi daring atau webinar.

Hapsoro A | Selasa, 23 Juni 2020 - 22:58 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap pesan Presiden Joko Widodo untuk aparat kepolisian. RI 1 meminta supaya aparat keamanan tidak terlalu sensitif.

Menurut Mahfud, Jokowi berpesan agar aparat tidak sedikit-sedikit menangkap atau mengadili.

Hal ini Mahfud sampaikan saat menghadiri acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020 yang digelar Bawaslu, Selasa (23/6/2020), di hadapan unsur kepolisian dan kejaksaan.

"Saya beberapa hari yang lalu bicara dengan Bapak Presiden (Joko Widodo), bicara tentang hal-hal yang begini, ya itu memang memprihatinkan tapi pesan Pak Presiden itu jangan aparat itu jangan terlalu sensi, jangan terlalu sensitif ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili," kata Mahfud di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Mahfud mengatakan bahwa dalam pesannya Jokowi meminta aparat tak melarang diskusi-diskusi daring atau webinar. Sebab, Jokowi merasa, ada atau tidak ada diskusi pihaknya tetap mendapat fitnah.

Pelaksanaan diskusi dan semacamnya, pesan Jokowi, cukup diawasi saja.

Jokowi juga meminta supaya aparat tak menindak hoaks yang sifatnya ringan atau sekadar gurauan.

"Orang mau webinar dilarang, enggak usah, biarin aja, kata Presiden. Wong kita seminar tidak seminar tetap difitnah terus kok. Mau seminar mau enggak diawasi saja," ujar Mahfud.

"Kalau cuma bikin hoaks-hoaks ringan gitu ya, orang bergurau gitu ya biarin saja lah," lanjutnya.

Menurut Mahfud, tindakan itu disebut sebagai restorative justice.

Hal ini bisa diartikan sebagai melanggar hukum guna menegakkan hukum, atau melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk menegakkan HAM.

"Jadi membiarkan sesuatu biar tidak gaduh. Orang yang berlaku diskriminatif, orang yang diperlakukan tidak sama agar terjadi kesamaan," ujar Mahfud.

Oleh karenanya, Mahfud menegaskan, jika ada tindakan pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan, maka dapat diselesaikan dengan baik-baik, bukan dengan penangkapan oleh aparat.

"Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat selesaikan baik-baik," katanya.


Alex mengakui penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat RJ Lino terhambat dengan proses perhitungan kerugian keuangan negara.
Terombang-ambing 4 Tahun, Menanti Nasib RJ Lino di Tangan Jenderal Firli

Alex mengakui penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat RJ Lino terhambat dengan proses perhitungan kerugian keuangan negara.

Ishak | Rabu, 24 Juni 2020 - 07:29 WIB

Setelah empat tahun menggantung dengan status tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji segera memberikan kepastian hukum terhadap mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino alias RJ Lino.

Sebelumnya, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II sejak akhir 2015. Namun hingga kini, KPK tak kunjung merampungkan penyidikan kasus tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

"RJ Lino kembali lagi sudah memasuki periode ketiga pimpinan ya, kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Alex mengakui penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat RJ Lino terhambat dengan proses perhitungan kerugian keuangan negara. RJ Lino diketahui dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbuatannya merugikan keuangan negara. 

Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan pihak HDHM yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta KPK dan penegak hukum lainnya agar secepatnya menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini masih menggantung. 

Demikian disampaikan Mahfud terkait pertemuannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada Senin (22/6/2020). Mahfud menyebutkan, di KPK banyak kasus yang masih menggantung dan diminta untuk segera dituntaskan.

Dalam taksiran Sri Mulyani, kerugian negara dari Harley Davidson bekas dan dua unit sepeda Brompton ilegal itu mencapai ratusan miliar rupiah.
Pak Mahfud Sudah Tahu Belum? Bea Cukai Masih Gantung Kasus Harley Garuda

Dalam taksiran Sri Mulyani, kerugian negara dari Harley Davidson bekas dan dua unit sepeda Brompton ilegal itu mencapai ratusan miliar rupiah.

Tim Bizlaw | Rabu, 24 Juni 2020 - 08:01 WIB

Hingga kini masih banyak perkara hukum yang belum dituntaskan. Lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK menjadi sorotan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, kasus yang terkatung-katung selama ini sudah waktunya dituntaskan.

"Banyak kasus terkatung-katung. Banyak perkara yang dari P-19 ke P-21 ke P-17, P-18 itu sering bolak-balik banyak kasus. Kita minta ke Kejagung dan kepolisian bagaimana menyelesaikan itu agar tidak bolak-balik, segera ada kepastian hukum. Kalau harus diproses ya diproses, kalau nggak ya jangan bolak-balik," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Mahfud juga secara khusus meminta KPK tidak menggantung kasus. Mantan Ketua MK ini tidak ingin ada kasus hukum yang terombang-ambing. 

"Di KPK juga gitu. Jangan terlalu banyak menggantung kasus dan diombang-ambingkan opini. Ada aturan-aturan hukum di mana KPK harus mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik substansial maupun proseduralnya. Sehingga hukum tidak boleh diombang-ambingkan opini masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Mahfud telah menggelar pertemuan dengan Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/6). Pertemuan juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Penyelesaian kasus hukum yang ada itu tadi disepakati agar pemerintah, penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan, Polri juga mendorong agar dalam proses pengadilan itu bekerja cepat tidak menggantung-gantung masalah, terutama karena itu menyangkut hak asasi orang," kata Mahfud.

Pernyataan Mahfud ini cukup menarik mengingat masih banyaknya kasus yang menggantung di lembaga penegak hukum selain di Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK. Contoh paling nyata adalah perkara yang sempat memantik kehebohan di Tanah Air pada akhir tahun lalu. Yakni kasus penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton yang diduga melibatkan mantan Dirut Garuda Indonesia, Ari Ashkara.

Diketahui, pada akhir tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuai apresiasi setelah anak buahnya di jajaran Ditjen Bea Cukai sukses membongkar aksi penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat Garuda Indonesia yang baru dibeli dari Airbus, Prancis.

Menkeu Sri pun membeberkan modus yang dilakukan Dirut Garuda Indonesia saat itu yakni Ari Ashkara demi memuluskan praktik tercela tersebut. Semua berawal pada 17 November 2019 saat pesawat GA 9721 Airbus 330-900 NEO mendarat di Cengkareng dan langsung menuju Hangar PR GMF AeroAsia.

"Ditjen Bea Cukai RI melakukan pemeriksaan kargo bagasi penumpang, dan ditemukan 15 kemasan berisi parts sepeda motor Harley Davidson terurai dengan baggage claim tag atas nama Sdr SAS dan 3 kemasan berisi 2 unit sepeda Brompton M6L Explore dan aksesoris atas nama LS. Barang tersebut tidak dideklarasikan," kata Sri Mulyani, Jumat (6/12/2019).

Dalam taksiran Sri Mulyani, kerugian negara dari Harley Davidson bekas dan dua unit sepeda Brompton ilegal itu mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itu berdasarkan temuan Ditjen Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap 18 kardus di bagasi pesawat. 

"Total kerugian negara, potensi atau yang terjadi kalau nggak deklarasi antara Rp 532 juta sampai Rp 1,5 miliar," tambah Sri Mulyani.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi kemudian bergerak cepat dengan menggelar penyidikan. Namun meski telah memasuki bulan keenam, perkara ini seolah mengambang. Terbukti, hingga kini belum ada satupun pihak yang dijadikan tersangka oleh penyidik PNS Bea Cukai.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Sulit untuk mencari jawaban pasti. Hanya saja, mandeknya kasus ini tampaknya sudah menimbulkan tanda tanya di kalangan kejaksaan sebagai penuntut umum. Menurut informasi yang diperoleh, tanda tanya itu diketahui setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sampai bersurat hingga dua kali kepada Bea Cukai.

Pertama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten mengirimkan surat kepada Dirjen Bea Cukai pada 22 Januari 2020 yang isinya menanyakan perkembangan penyidikan. Surat itu kemudian dibalas Bea Cukai pada 3 Maret 2020, yang isinya antara lain telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi hingga penyitaan barang bukti berupa 1 unit motor Harley.

Kedua, surat serupa kembali dikirimkan Kajati Banten kepada Dirjen Bea Cukai tertanggal 27 Mei 2020. Surat itu berisikan permintaan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana kepabeanan yang melanggar UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam suratnya yang juga ditembuskan kepada Jaksa Agung dan Menteri Keuangan tersebut, Jaksa menegaskan pihaknya hingga kini belum menerima pelimpahan berkas perkara kasus Harley dari Bea Cukai. 

Namun seperti diketahui, hingga kini belum ada perkembangan terbaru khususnya penetapan tersangka dari pihak Bea Cukai. Hanya sebatas memeriksa saksi-saksi hingga penyitaan. Padahal, pengusutan kasus ini sudah dimulai pihak Bea Cukai sejak 9 Desember 2019 lalu.

Kasus dugaan penggelapan sertifikat PT Geria Wijaya Prestige (GWP) yang ditangani Bareskrim Mabes Polri ini dimulai sejak 21 September 2016.
Tunggu Apa Lagi, Bareskrim Didesak Gigit Kasus Penggelapan Sertifikat GWP

Kasus dugaan penggelapan sertifikat PT Geria Wijaya Prestige (GWP) yang ditangani Bareskrim Mabes Polri ini dimulai sejak 21 September 2016.

Tim Bizlaw | Jumat, 26 Juni 2020 - 07:21 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD baru saja meminta lembaga hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK agar secepatnya menuntaskan sebuah perkara. Mahfud menegaskan agar aparat untuk serius menegakkan hukum.

“Pemerintah menghendaki agar komitmen penegakan hukum seperti yang dicanangkan Presiden ketika melantik kabinet pada bulan Oktober lalu, supaya dilaksanakan. Tetapi yang terlalu lama harus segera diputuskan kasusnya seperti apa, bisa dibuktikan apa tidak,” ujar Mahfud, Selasa (23/6/2020).

Di antara banyak perkara yang menggantung, yang cukup menyita perhatian publik saat ini adalah berlarut-larutnya penuntasan kasus dugaan penggelapan sertifikat PT Geria Wijaya Prestige (GWP) yang ditangani Bareskrim Mabes Polri sejak 21 September 2016.

Anehnya, penyidik Bareskrim Polri terkesan takut menuntaskan perkara yang berlokasi di Bali ini. Padahal Kejaksaan Agung (Kejagung) telah meminta agar Bareskrim segera melakukan penyitaan sertifikat dan melimpahkan kembali berkas perkara ke Kejagung.

Parahnya lagi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) juga telah menerbitkan Penetapan Sita  Nomor: 06/Pen.Sit/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2018. Namun pemenuhan petunjuk Kejagung untuk melakukan penyitaan atas keseluruhan sertifikat belum  dilaksanakan penyidik Bareskrim Polri.

Mandeknya pengusutan perkara ini pun akhirnya menimbulkan tanda tanya besar bagi LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman, perkara ini merupakan ujian bagi Polri sebagai penegak hukum, apakah berani ‘menggigit’ perkara yang sebetulnya sudah sangat gamblang dan terang-benderang.

“Kan sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan penyitaan, apa lagi yang ditunggu? Kredibilitas Bareskrim dipertaruhkan kalau tidak menjalankan penetapan pengadilan. Berani gigit nggak?” tantang Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).  

Diketahui, perkara ini merupakan tindak lanjut laporan polisi yang dibuat Edy Nusantara selaku kuasa Fireworks Ventures Limited dalam perkara No: LP/948/IX/2016/Bareskrim, tanggal 21 September 2016, sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan tiga sertifikat hak guna bangunan(SHGB) Nomor: 204/205 dan 207 atas nama PT Geria Wijaya Prestige (GWP) berikut sertifikat hak tanggungan (SHT) Nomor: 286/1996 (Peringkat Pertama) dan SHT Nomor: 962/1996 (Peringkat Kedua), yang keduanya terdaftar atas nama bank sindikasi yang dibebani di atas tiga bidang tanah tersebut, sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Bareskrim kemudian menetapkan terlapor yakni Priska M. Cahya dan Tohir Susanto sebagai tersangka. Usai menerima berkas perkara, Kejagung kemudian mengembalikan berkas perkara tersebut (P-19) untuk dilengkapi dengan memberi petunjuk, antara lain agar penyidik memeriksa saksi-saksi lainnya termasuk dari BPPN serta melakukan penyitaan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut. 

Pada 15 Maret 2018, penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT Bank Windu Kentjana International, yang telah berubah nama menjadi PT. Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI), Tbk di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta. Pelaksanaan penggeledahan dilakukan berdasarkan  penetapan penggeledahan yang diterbitkan oleh PN Jakarta Selatan Nomor: 06/Pen.Gled/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2018.

Dalam penggeledahan itu, manajemen CCBI telah memperlihatkan keberadaan keseluruhan sertifikat tersebut dalam penguasaannya kepada penyidik  Bareskrim Polri.

Selanjutnya, seperti disinggung Boyamin, meski PN Jaksel telah menerbitkan perintah penyitaan sertifikat, penyidik Bareskrim hingga kini belum melakukan penyitaan. 

Sebelumnya, Berman Sitompul, kuasa hukum Edy Nusantara juga mendesak agar penanganan perkara tersebut tidak berlarut-larut demi terwujudnya kepastian hukum bagi semua pihak terkait.