“Ini sebagai bukti bahwa kami mempunyai niat baik untuk berdamai. Kami akan membayarkan segala kewajiban kami dengan uang tunai ini,” ujar Widodo.
Bukti Komitmen Damai, Bos KCN Bawa Uang Tunai 1 Juta Dolar AS ke Pengadilan

“Ini sebagai bukti bahwa kami mempunyai niat baik untuk berdamai. Kami akan membayarkan segala kewajiban kami dengan uang tunai ini,” ujar Widodo.

Pardosi | Senin, 11 Mei 2020 - 14:54 WIB

Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi ingin segera berdamai dengan pihak yang menggugatnya dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagai bukti perdamaian, Widodo membawa uang tunai sebesar 1 juta dolar AS dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (11/5/2020).

Uang tunai yang terdapat di dalam sebuah tas koper berukuran besar itu kemudian ditunjukkan di hadapan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, maupun pihak Kreditur yang hadir dalam persidangan dengan agenda rapat pembahasan dan pemungutan suara.

“Ini sebagai bukti bahwa kami mempunyai niat baik untuk berdamai. Kami akan membayarkan segala kewajiban kami dengan uang tunai ini,” ujar Widodo.

Komitmen kuat dari KCN itu kemudian mendapat apresiasi dari Hakim Pengawas, Tim Pengurus, serta sebagian besar Kreditur.

Diketahui, menurut pemaparan pengurus PKPU Arief Patramijaya, hingga 17 April 2020, sebagai batas akhir pengajuan tagihan, terdapat 7 kreditur yang telah mendaftar yakni:

1. Juniver Girsang dengan total pokok dan bunga mencapai USD 1.148.400
2. Brurtje Maramis dengan total pokok dan bunga mencapai USD 106.000
3. PT Kawasan Berikat Nusantara sebesar Rp 114.223.023.336
4. PT Karya Kimtek Mandiri sebesar Rp 1.848.000.000
5. PT Pelayaran Karya Tehnik Operator sebesar Rp 8.382.000.000
6. PT Karya Teknik Utama sebesar Rp 233.622.814.748
7. Yevgeni Lie Yesyurun Law Office sebesar USD 3.650.000

"Setelah batas akhir pengajuan tagihan, ada tambahan tagihan yang diajukan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara senilai Rp 1.546.710.100.000," kata Arief Patramijaya.

Dari tujuh pihak kreditur yang mengajukan PKPU, tiga pihak yakni Kantor Hukum Juniver Girsang dan Kantor Kuasa Hukum Brurtje Maramis, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang belum menyatakan setuju. Sementara 4 pihak lainnya menyatakan menerima proposal perdamaian yang disampaikan KCN.

“Namun terkait tuntutan bunga dan denda yang disampaikan pihak Juniver maupun Brurtje Maramis tidak dapat kami penuhi karena hal tersebut tidak ada dalam perjanjian kontrak,” ujar Kuasa Hukum KCN Agus Trianto dalam pemaparannya di hadapan persidangan.

Sedangkan kerugian yang diklaim pihak KBN, menurut Dirut KCN Widodo, tidak mungkin dipenuhi. Alasannya, sumber pembiayaan proyek Pelabuhan Marunda yang digarap KCN bersama KBN berasal dari swasta murni. “Perlu digarisbawahi bahwa proyek itu adalah non APBN dan non APBD,” ujar Widodo.

Sementara itu, persidangan akan kembali dilanjutkan pada Rabu (13/5/2020) untuk memberikan waktu berpikir dan menentukan sikap kepada pihak Juniver dan Brurtje.

Diketahui, perkara PKPU yang diajukan Juniver Girsang Cs kepada KCN bermula dari tuntutan Juniver yang tak lain adalah mantan kuasa hukum KCN. Juniver menuntut success fee senilai 1 juta dollar AS atas jasanya membawa KCN menang dalam kasasi di Mahkamah Agung (MA) terhadap KBN. 

Terkait hal ini, Agus Trianto menilai, sebagai kuasa hukum, semestinya Juniver melakukan hal persuasif terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan PKPU.

“Kalau (klien) belum memenuhi kewajibannya, tanya kenapa tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Tidak bisa, belum bisa, atau tidak mau melaksanakan kewajibannya?” kata Agus.

Menurut Agus, success fee maupun tagihan apapun, apalagi tagihan terhadap kliennya sendiri, semestinya dilakukan penagihan secara langsung terlebih dahulu. 

“Kalau saya di posisi itu, melakukan penagihan untuk pembayaran itu,” kata dia.


 

Apabila KCN pailit maka yang rugi bukan hanya KBN dan KTU, negara pun juga rugi. Lalu semua pihak yang ada dalam proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda itu rugi.
Mengungkap Modus Pailit di Pelabuhan KCN Marunda, Trik Usang Keruk Duit Modal Pengadilan

Apabila KCN pailit maka yang rugi bukan hanya KBN dan KTU, negara pun juga rugi. Lalu semua pihak yang ada dalam proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda itu rugi.

Pardosi | Selasa, 12 Mei 2020 - 19:26 WIB

Widodo Setiadi sukses membuat heboh pengunjung Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (11/5/2020) pagi. Ceritanya bermula ketika Widodo yang tak lain adalah Dirut PT Karya Citra Nusantara (KCN) meminta izin kepada Hakim Pengawas untuk menunjukkan uang tunai. Tak kira-kira, uang tunai yang disimpan dalam tas koper besar itu berjumlah 1 juta dolar AS.

“Uang tunai ini akan kami gunakan untuk membayar seluruh kewajiban kami,” ujar Widodo. Namun aksi bawa uang sebanyak itu bukanlah sekadar pamer. Tetapi mempunyai pesan yang lebih luas, bahwa Widodo bukanlah ‘pengusaha kaleng-kaleng’ yang tak punya modal sehingga lari dari tanggung jawab.

Pesan yang ingin disampaikan Widodo sangat jelas: bahwa ia mampu membayar kewajiban berapapun nilainya. Hanya saja, Widodo tak ingin modus pailit dijadikan sebagai sumber untuk mengeruk keuntungan oleh oknum-oknum yang menginginkan uang besar dengan hanya bermodalkan pengaduan ke pengadilan. Itu trik yang sudah terlalu usang.

"Kami ada perselisihan (dispute) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Jangan ada pihak yang coba bermain di air keruh atau dengan kata lain ada dugaan kolaborasi untuk mempailitkan perusahaan," ujar Widodo dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, Senin (11/5/2020).

Kolaborasi ini, kata Widodo, misalnya diduga terjadi saat pihak KBN memasukkan tagihan di hari setelah tanggal batas waktu proses PKPU dengan nilai Rp 1,5 triliun.

"Ini yang membuat kami heran, kenapa? Harusnya pemegang saham tidak ingin perusahaanya pailit. Tapi ini justru sebaliknya, itu yang dilakukan oleh pihak KBN mengajukan tagihan-tagihan dalam proses PKPU," jelas Widodo.

Ia pun memastikan, para pemegang saham sesungguhnya tak ada yang dirugikan sejauh ini.

"Sebetulnya kalau para pemegang saham tidak ada yang dirugikan, hal yang sama juga saya sampaikan dalam ruang persidangan PKPU. Karena kita semua mengetahui bahwa proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda merupakan proyek strategis nasional non-APBN/APBD," kata dia.

Buktinya, Widodo memastikan KBN tak pernah menyetor untuk pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda. Sehingga, potensi atau deviden yang akan dibagi setelah RUPS dilaksanakan, tidak akan hilang.

"Dalam proses PKPU ini, kami akan tetap konsen. Tetapi kami harus berusaha sekuat tenaga agar KCN ini tidak pailit. Karena kalau kita baca statement atau pernyataan pihak KBN itu sangat merugikan dan menyudutkan kami (KCN). Apalagi kami baru saja membaca berita di beberapa media bahwa kami dilaporkan ke pihak kepolisian dalam hal ini ke Polda Metro Jaya," kata Widodo.

"Menurut saya, seharusnya KBN sebagai pemegang saham ikut membantu KCN menghadapi apa yang sedang dihadapi perusahaan di PKPU saat ini. Dalam persidangan tadi saya sampaikan, bahwa saya tidak pernah merasa wanprestasi terhadap Bapak Juniver Girsang. Kenapa? Karena apa yang ditagih ini adalah sukses fee sementara untuk lawyer fee-nya KCN sudah bayar sebesar 250.000 US dollar," papar Widodo.

Menurut Widodo, tak elok jika ada yang melakukan kolaborasi untuk mempailitkan KCN. Mengingat, ribuan orang yang menggantungkan nasibnya pada pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda, baik itu karyawan, pengguna jasa termasuk dari turunannya.

"Jadi seharusnya kita berpikir bagaimana keberlangsungan pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda apalagi negara saat ini tengah menghadapi wabah covid-19, lalu keterbatasan anggaran dan RAPBN. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak bagaimana caranya bersama sama membangun pelabuhan ini dan tidak merugikan semua pihak," jelas Widodo.

Dikatakan Widodo, apabila KCN pailit maka yang rugi bukan hanya KBN dan KTU, negara pun juga rugi. Lalu semua pihak yang ada dalam proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda itu rugi.

Diketahui, ada tujuh pemohon atau kreditor yang diumumkan oleh Pengurus yaitu; Juniver Girsang, Brurtje Maramis, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Karya Kimtek Mandiri (KKM), PT Pelayaran Karya Tehnik Operator (PKTO), PT Karya Teknik Utama (KTU), dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office.

Adapun besaran nilai penangguhan yang diajukan yakni, Juniver Girsang 1.148.400 dollar AS, Brurtje Maramis 106.000 dollar AS, dan PT KBN Rp 114.223.023.336, PT KKM sebesar Rp 1.848.000.000, PT PKTO sebesar Rp 8.382.000.000, PT KTU sebesar Rp 233.622.814.748, dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office sebesar 3.650.000 dollar AS.

"Setelah batas akhir pengajuan tagihan, ada tambahan tagihan yang diajukan oleh PT KBN senilai Rp 1.546.710.100.000," papar Arief Patramijaya, pengurus dalam perkara PKPU PT KCN, Senin (4/5/2020) lalu.

Widodo juga selaku pimpinan KCN dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terimkasih kepada Hakim Pengawas Makmur SH,MH serta pengurus Arief Patramijaya serta timnya.
Dugaan Kolaborasi Mempailitkan KCN Berhasil Diatasi

Widodo juga selaku pimpinan KCN dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terimkasih kepada Hakim Pengawas Makmur SH,MH serta pengurus Arief Patramijaya serta timnya.

Pardosi | Rabu, 13 Mei 2020 - 18:00 WIB

PT Karya Citra Nusantara (KCN) merasa lega karena telah berhasil mengatasi dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mempailitkan perusahaan. Hal itu dilontarkan Dirut KCN usai rapat perdamaian PKPU di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020). Widodo juga menjelaskan terkait apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum PT KBN tentang adanya dugaan penggelembungan tagihan.

Dijelaskan oleh pihak pengurus, bahwa tagihan KBN sampai pada batas akhir yitu pada tanggal 17 April 2020 yaitu Rp 114 miliar. Lalu 3 hari kemudian, yakni pada 20 April masuk lagi tagihan baru sebesar Rp 1,5 triliun. Sehingga total tagihan pihak KBN sebesar kurang lebih Rp 1,6 triliun.

“Jadi pertanyaannya, apakah hal ini juga termasuk penggelembungan? Ini harus rekan rekan wartawan tanyakan juga ke pihak KBN. Menurut saya ini sesuatu hal yang serius, karena saya dilaporkan oleh pihak KBN kepada kepolisian,” tegas Widodo.

Widodo juga selaku pimpinan KCN dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terimkasih kepada Hakim Pengawas Makmur SH,MH serta pengurus Arief Patramijaya serta timnya. “Kami juga dari KCN menyampaikan terimakasih kepada media yang setia mengawal kasus ini. Dan peran media sangat besar sebagai edukasi kepastian hukum bagi dunia investasi khususnya proyek strategis nasional non APBN/APBD bidang tol laut,” ujar Widodo.

“Kami juga, kata Widodo sangat mengapresiasi sikap tegas Hakim Pengawas serta tim pengurus dengan sikapnya yang tegas dan lugas merumuskan apa yang diputuskan dalam rapat kreditur PKPU hari ini. Yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu berkaca pada sidang PKPU hari ini, maka sidang pembacaan keputusan PKPU oleh majelis hakim besok Kamis (14/5/2020) semoga membawa kebaikan bagi dunia investasi.”

“Karena dari hasil voting hari ini, KCN sudah berhasil mengatasi pihak pihak yang memang berusaha dengan dugaan kolaborasi mempailitkan perusahaan,” tambah dia.

Karena, kata Widodo, KCN tidak layak untuk di PKPU. Itu karena KCN tidak pernah wanprestasi. “Namun kalau kita cermati pernyataan dan laporan ke Polda Metro Jaya oleh pihak PT KBN dengan alasan bahwa pihak KCN menggelembungkan aset. Kalau itu yang menjadi dasar laporan, berarti perlu dipertanyakan kepada pihak KBN, apakah KBN sebagai pemegang saham memang menginginkan perusahaannya pailit.”

“Ini saya rasa perlu dipertanyakan. Kita semua mengetahui pemerintah saat ini sibuk menghadapi pandemi covid 19, lalu bagaimana RAPBN/APBN kita begitu banyak yang tergerus. Dan diminta oleh Bapak Presiden pihak swasta untuk ikut berperan aktif membangun negeri,” sambung Widodo.

Widodo juga menjelaskan mengenai kenapa adanya gugatan ini? “Kami buktikan keseriusan dibuktikan dengan kami membawa uang tunai ke hadapan yang mulia hakim pengawas dan tim pengurus untuk membayar tagihan para kreditur. Hal itu kami lakukan menghormati keputusan sidang PKPU yang terdahulu bahwa sesi PKPU diterima walaupun kami secara tegas menolak dikatan wanprestasi,” katanya.

Supaya publik ketahui, papar Widodo, uang tunai yang kami bawa dan sediakan untuk pembayaran kreditur tidak sama sekali merugikan pihak pemegang saham KBN karena ini murni dari pemegang saham utama yaitu Karya Tehnik Utama (KTU).

Sementara itu, KCN juga berencana menempuh jalur hukum terkait laporan KBN ke Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Agus Trianto, KCN akan melakukan upaya hukum balik apabila tuduhan-tuduhan KBN terhadap KCN tidak terbukti. 

“Untuk kita ketahui bahwa proses PKPU ini bukan serta merta dilakukan tanpa melalui prosedur hukum. Jadi tidak mungkin suatu proses tagihan dapa diterima tanpa memiliki faktor pendukung yang jelas,” kata Agus.

Oleh karena itu, pernyataan dari tim kuasa hukum pemohon tadi di dalam ruang sidang PKPU yang mengkaitkan proses PKPU dengan pelaporan KBN terhadap KCN kepada pihak kepolisian saya anggap sebagai bentuk penghinaan terhadap proses hukum PKPU yang ada. Kenapa? Karena proses PKPU ini telah melewati jalan yang panjang, ada proses pengajuan tagihan, disertai dasar dasar pendukung yang jelas. Sehingga pengurus pun secara kredibel dan cermat harus melihat apakah tagihan tagihan memang benar riil,” katanya.

“Kemudian ada tahap proses verifikasi, kalau tidak ada faktor dasar pendukung tidak akan mungkin diterima. Salah satu contoh tagihan yang diajukan oleh pihak PT KBN jelas bahwa tidak ada dasar hukumnya, baik itu tagihan deviden dan tagihan potensi utang,” sambung Agus.

Lanjut yang kedua jelas Agus yaitu bentuk penghinaannya. “Ini semua proses dilakukan dengan pelaporan pengurus kepada hakim pengawas. Jadi kami anggap bahwa ini dapat diduga pelanggaran ini adalah suatu bentuk contempt of court (menghina pengadilan) oleh pihak KBN terhadap proses PKPU,” kata Agus.

“Kita melihat KBN tidak menghargai PKPU yang sudah menjalankan tugasnya begitu panjang. Terkait dengan itu maka kami sampaikan di dalam rapat di hadapan yang mulia hakim pengawas bahwa pihak kuasa hukum KBN yang meminta hakim pengawas melihat laporan mereka terhadap KCN di Kepolisian, saya rasa itu buka domain PKPU untuk membahas adanya dugaan tindak pidana,” tutup Agus.

Diketahui, sidang PKPU yang berakhir dengan voting yang memenangkan KCN yaitu menyetujui pembayaran tagihan kreditur yaitu hanya pembayaran pokoknya saja sedangkan bunga dan denda tidak diterima. Sidang PKPU itu dipimpin oleh Hakim Pengawas, Makmur SH.,MH serta dihadiri Tim Pengurus, tim kuasa hukum pemohon dan debitur yaitu KCN. 

Di akhir persidangan hakim pengawas menjelaskan bahwa dengan berakhirnya agenda voting maka tinggal menunggu laporan dari pengurus untuk disampaikan kepada Majelis pada agenda sidang pembacaan putusan, Kamis 14 Mei 2020. 

“Terimakasih kepada semua pihak, baik debitur maupun kreditur karena ini proses PKPU maka apa yang dilakukan oleh pungurus dan hakim pengawas sesuai dengan prosedur yang berhubungan dengan PKPU,” tutup Makmur.

Pengurus PKPU Patra M Zen mengatakan, dalam PKPU prinsip dasarnya adalah damai dan restrukturisasi utang dan pembayaran tagihan-tagihan.
Dituding Gelembungkan Aset, KCN Siap Tuntut Balik KBN

Pengurus PKPU Patra M Zen mengatakan, dalam PKPU prinsip dasarnya adalah damai dan restrukturisasi utang dan pembayaran tagihan-tagihan.

Pardosi | Kamis, 14 Mei 2020 - 13:30 WIB

Upaya damai yang diajukan PT Karya Citra Nusantara (KCN) kepada para kreditur dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah disepakati melalui mekanisme voting pada lanjutan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Rapat Pemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian yang berlangsung di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada Rabu (13/5/2020), yang dipimpin Hakim Pengawas, Makmur, didampingi Pengurus PKPU, Patra M Zen.

"Proses PKPU dalam Perkara Nomor 59 pada hari ini (Rabu 13 Mei 2020) sudah dilaksanakan pembahasan rencana perdamaian yang diajukan KCN. Karena masih ada yang keberatan terhadap rencana perdamaian tersebut diambil mekanisme voting," kata Patra M Zen usai rapat.

Dari hasil voting itu oleh Hakim Pengawas Makmur, S.H., M.H. sudah disetujui dan sudah dilihat langsung sendiri hasilnya. Bahwa mayoritas kreditor sudah setuju terhadap rencana perdamaian yang diusulkan KCN.

Berdasarkan hasil voting itu Hakim Pengawas akan segera membuat rekomendasi kepada Majelis Pemeriksa untuk menetapkan keputusan akhir dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yang akan berlangsung pada Rabu (14/5/2020).

Bagi kreditor-kreditor yang masih merasa berkeberatan, Juniver Girsang dan Brurtje Maramis, dalam UU Kepailitan dan PKPU diberi hak untuk tetap mengajukan keberatan ditujukan kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim.

Pengurus PKPU Patra M Zen mengatakan, dalam PKPU prinsip dasarnya adalah damai dan restrukturisasi utang dan pembayaran tagihan-tagihan.

"Kalau pada rapat hari Senin (11/5) lalu kita lihat pihak debitor (KCN) bawa uang tunai itu artinya debitor punya uang dan siap bayar melunasi tagihan-tagihannya," jelas Patra, mantan Ketua Badan Pengurus YLBHI 2005-2011, yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan dan HAM.

Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi, menghargai kepemimpinan Hakim Pengawas yang secara tegas dan lugas dapat memutuskan dan menetapkan keputusan untuk para kreditor sesuai yang diajukan dalam upaya damai oleh KCN.

"Melihat hasil voting dalam rapat tadi kami sudah berhasil mengatasi pihak-pihak yang memang secara sengaja berkolaborasi untuk mempailitkan KCN. Sebab kami tidak layak untuk di-PKPU-kan. Kami tidak pernah melakukan wanprestasi kepada para kreditor," papar Widodo Setiadi di depan Ruang Verifikasi kepada para wartawan.

Widodo Setiadi juga mempertanyakan kuasa hukum PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), yang menuduh KCN telah menggelembungkan nilai asetnya agar tidak dipailitkan. Bahkan dirinya sampai dilaporkan ke polisi.

"Apakah KBN sebagai perusahaan induk ingin mempailitkan anak usahanya sendiri (KCN). Sementara saat ini kami sedang ikut membangun negeri melalui proyek stategis nasional tol laut. Dan pemegang saham utama kami, PT Karya Tehnik Utama (KTU), mempunyai dana sendiri tanpa dana dari pemerintah," jelas Widodo Setiadi.

Kuasa Hukum KCN Agus Trianto mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menuntut balik kepada pihak-pihak yang sudah berkolaborasi dengan sengaja ingin mempailitkan KCN dengan tuduhan penggelembungan aset-aset.

"Proses PKPU ini adalah proses hukum yang panjang yang sudah melewati verifikasi. Tuduhan itu merupakan penghinaan terhadap proses hukum PKPU yang dipantau oleh Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas. Jika tuduhan itu tidak terbukti kami akan menuntut balik," kata Agus Trianto.

Rapat tersebut juga tidak dapat dilakukan karena keberatan yang diajukan oleh pemohon PKPU yakni Juniver Girsang bersama pihak ketiga yang menerima hak tagihnya Brurtje Maramis.
Kuasa Hukum Beberkan Skenario Pailitkan KCN, Ada Apa Ini?

Rapat tersebut juga tidak dapat dilakukan karena keberatan yang diajukan oleh pemohon PKPU yakni Juniver Girsang bersama pihak ketiga yang menerima hak tagihnya Brurtje Maramis.

Pardosi | Jumat, 15 Mei 2020 - 15:24 WIB

Dugaan adanya skenario mempailitikan PT Karya Citra Nusantara (KCN) semakin terlihat nyata. Hal itu bisa dilihat dari adanya kejanggalan dalam lanjutan perkara PKPU yang menyandera KCN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2020).

Kejanggalan itu terlihat dari tidak hadirnya pengurus, Patra M. Zen dalam sidang dengan agenda penetapan hasil voting sehari sebelumnya di mana mayoritas kreditor menyetujui rencana perdamaian penyelesaian utang yang diajukan oleh KCN.

Agus Trianto, Kuasa Hukum KCN mengatakan, sekitar pukul 10.00 WIB, salah satu anggota tim kuasa hukum KCN sempat bersua dengan pengurus PKPU Arief Patramijaya atau Patra M. Zen di dekat lobi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan berbincang tentang kelanjutan sidang. Akan tetapi, selang 2 jam kemudian, pengurus tersebut tidak terlihat di lokasi pengadilan.

Akibat ketidakhadiran pengurus, majelis hakim yang diketuai oleh Robert menyatakan rapat permusyawaratan tidak bisa dilakukan karena majelis belum menerima hasil rapat voting dari pengurus PKPU hingga Kamis, pukul 16.00 WIB.

Rapat tersebut juga tidak dapat dilakukan karena keberatan yang diajukan oleh pemohon PKPU yakni Juniver Girsang bersama pihak ketiga yang menerima hak tagihnya Brurtje Maramis. Padahal, rapat voting pada Rabu (13/5/2020) sudah dirampungkan pada pukul 13.00 WIB.

Dalam proses voting, 12.549 suara menyatakan setuju dengan rencana perdamaian dan 1641 suara menyatakan tidak setuju dengan rencana perdamaian atau jika dipersentasekan, yang menyetujui sebesar 88,43 persen dan tidak setuju sebanyak 11,57 persen.

“Setelah menerima rekomendasi dari hakim pengawas, bahwa sampai hari ini belum mendapatkan laporan hasil rapat perdamaian dari pengurus karena yang bersangkutan mendadak sakit dan dibawa ke rumah sakit,” ujar Robert dalam sidang yang hanya berlangsung sekitar 10 menit tersebut, namun molor 5 jam dari jadwal semula.

Hakim Pengawas Makmur memberikan rekomendasi kepada majelis untuk memperpanjang PKPU, lantaran masih ada yang mengajukan keberatan serta adanya surat laporan ke PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan penggelembungan nilai utang. Atas rekomendasi itulah, majelis hakim memutuskan penundaan penetapan dengan perpanjangan waktu 60 hari.

Agus Trianto sangat menyayangkan keputusan hakim menunda pengesahan perdamaian yang sudah diputuskan dalam rapat voting. Pasalnya dalam Undang-undang (UU) Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ketika pembacaan pengesahan putusan perdamaian tidak dapat dilakukan dalam 45 hari, UU mengakomodir menunda pembacaan putusan tersebut paling lambat 14 hari sejak dibacakannya penundaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 284 ayat (3).

“Jadi tidak perlu perpanjangan PKPU secara tetap,” ujarnya.

Dalam rapat pengurus sehari sebelumnya, Agus telah menegaskan di hadapan hakim pengawas bahwa perihal laporan ke Polisi, hal tersebut bukan merupakan domain PKPU dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Akan tetapi, tudingan tersebut pun menurutnya harus dibuktikan di persidangan pidana, bukan pada persidangan PKPU.

Adapun laporan ke Polda Metro Jaya dilakukan oleh PT KBN dengan tudingan terjadi persekongkolan penggelembungan nilai utang yang diajukan dalam perkara PKPU PT KCN, kuasa hukum KBN, Hamdan Zoelva membenarkan laporan itu dan menyatakan bahwa penyidik telah memproses laporan dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi.

Diketahui, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst  ini dimohonkan oleh Juniver Girsang yang pernah menjadi kuasa hukum PT KCN, terkait perkara gugatan PT KBN yang dimenangkan oleh KCN di tingkat kasasi.

Juniver mengklaim succes fee yang belum dibayarkan oleh PT KCN terhadap dirinya sehingga dia mengajukan permohonan PKPU dan majelis kemudian menetapkan perusahaan tersebut berstatus dalam PKPU.