Jokowi memutuskan, perkara status bencana corona diurus kepala daerah masing-masing, bukan dirinya.
Jokowi Lempar Tanggung Jawab Darurat Corona kepada Pemerintah Daerah, Ini Alasannya

Jokowi memutuskan, perkara status bencana corona diurus kepala daerah masing-masing, bukan dirinya.

Hapsoro A | Senin, 16 Maret 2020 - 19:51 WIB

Masih ingat soal saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan status darurat nasional dalam penanganan virus Corona. Kini, Jokowi memberikan jawabannya.

Jokowi memutuskan, perkara status bencana corona diurus kepala daerah masing-masing, bukan dirinya.

Apakah itu artinya saran WHO tak dilaksanakan Jokowi? Yang jelas, seperti diberitakan detik.com, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lewat suratnya kepada Jokowi, 10 Maret 2020, menyarankan dengan sangat (strongly recommends) agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat (emergency response), termasuk mendeklarasikan darurat nasional.

Orang yang bisa menetapkan status darurat nasional cuma Presiden, bukan kepala daerah. Itu diatur di Pasal 51 ayat (2), UU tentang Penanggulangan Bencana. Kepala daerah tidak bisa menetapkan status darurat skala nasional, melainkan status darurat skala provinsi, kabupaten, atau kota saja.

Di tengah isu soal status bencana itu, Jokowi mengatakan kepala daerah dan BNPB lah yang bakal menentukan soal status bencana Corona ini. Nantinya, jajaran pemerintah daerah akan dibantu TNI, Polri, serta pemerintah pusat dalam melawan makhluk superkecil yang bikin geger dunia itu.

"Kemudian, (kepala daerah) terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggnulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menangani penyebaran dan dampak penyebaran COVID-19," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3) kemarin.

Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penangan COVID-19 yang diketuai oleh kepala BNPB Irjen TNI Doni Monardo. Gugus Tugas tersebut dikatakannya telah bekerja mensinergikan kekuatan pusat maupun daerah, melibatkan TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi.

"Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajadnya bervariasi antara daerah satu dengan daerah lain," kata Jokowi.

Jokowi tegas menyatakan, status darurat nasional COVID-19 tidak di tangan pusat, melainkan di tangan daerah. Namun juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, memberikan keterangan agak berbeda. Yuri mengatakan Jokowi sudah mendeklarasikan status darurat nasional, atau lebih tepatnya begini istilah yang dikatakan Yuri.

"Artinya kita saat ini di posisi tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19. Tidak ada lagi derajat lebih tinggi dari ini, ini sudah paling tinggi," kata Yuri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (15/3).

Dia mendasarkan penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana non-alam di sini diartikan sebagai wabah atau pandemi. Sekarang, Indonesia ada di status yang tertinggi, status yang tak bisa ditetapkan oleh kepala daerah melainkan harus Presiden.

"Ada dampak ikutan lebih besar, makanya Presiden sendiri yang mengumumkan," kata Yuri.

Anggota DPR bereaksi atas keputusan Jokowi yang melimpahkan penetapan status bencana Corona ke para kepala daerah. Menurut Ketua DPP PKS yang duduk di Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, itu adalah sikap lepas tangan.

"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan.

Bereaksi atas politikus partai oposisi, Partai Golkar tampil membela Jokowi. Ketua DPP Partai Golkar yang duduk di Komisi VIII DPR menilai Mardani tidak etis menyalahkan pemerintah.

"Tak etis di saat semua elemen bangsa bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus Corona dan persebarannnya di Indonesia, ada pihak-pihak yang selalu mencari ruang untuk saling salah-menyalahkan. COVID-19 ini bukan hanya masalah Pemerintahan Jokowi saja, tetapi masalah kita semua. Masalah dunia, masalah global," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, dalam keterangannya, Minggu (15/3/2020).

Ace menilai kebijakan menyerahkan status darurat bencana kepada daerah adalah langkah yang tepat. Dasarnnya, karena setiap daerah dinilai berbeda tingkat persebaran Coronanya.

Penyebaran pandemi Virus Corona atau COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan pasar.
Corona Bukan Virus Kaleng-kaleng, Pasar Panik: Rupiah Terkapar Rp16.000 per Dolar AS

Penyebaran pandemi Virus Corona atau COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan pasar.

Triaji | Kamis, 19 Maret 2020 - 18:11 WIB

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Kamis (19/3) sore terkulai mendekati level Rp16.000 per dolar AS.

Rupiah ditutup melemah 690 poin atau 4,53 persen menjadi Rp15.913 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.223 per dolar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Kamis, (19/3) mengatakan penyebaran pandemi Virus Corona atau COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan pasar membuat Bank Indonesia (BI) hari ini memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen.

"Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah mengikuti anjuran bank sentral global, namun BI tidak bisa menjaga stabilitas mata uang rupiah akibat pasar yang panik karena dinamika dinamika penyebaran Virus Corona sangat cepat," ujar Ibrahim.

BI juga menurunkan suku bunga deposit facility turun 25 bps menjadi 3,75 persen dan suku bunga lending facility turun 25 bps menjadi 5,25 persen.

Menurut Ibrahim seperti dikutip Antara, terus bertambahnya kasus positif COVID-19 membuat pelaku pasar menghindar aset-aset berisiko salah satunya mata uang rupiah.

"Level 16.000 adalah level kunci, di mana apabila terlewati maka rupiah akan terus melemah dan dalam kondisi saat ini, wajar kalau rupiah bisa bertengger di 16.500 di bulan April 2020," kata Ibrahim.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi Rp15.288 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp15.288 per dolar AS hingga Rp15.913 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp15.712 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp15.223 per dolar AS.

Sementara di perbankan konvensional tanah air, ada bank yang sudah menjual dolar AS di posisi Rp 16.000.

Berikut daftar nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini:

Bank Mandiri: kurs jual Rp 15.990

BCA: kurs jual di Rp 15.980

BNI: kurs jual di Rp 15.900

BRI: kurs jual di Rp 15.600

Panin: kurs jual di Rp 16.005





Partai besutan Grace Natalie itu bahkan mendukung langkah Anies untuk mendesak Presiden Jokowi membuka sebaran pasien corona di Jakarta.
PSI Dukung Langkah Tegas Anies: Desak Jokowi Buka Data dan Tes Massal Corona

Partai besutan Grace Natalie itu bahkan mendukung langkah Anies untuk mendesak Presiden Jokowi membuka sebaran pasien corona di Jakarta.

Triaji | Selasa, 17 Maret 2020 - 16:15 WIB

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang biasa selalu berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat lebih 'mesra' sejak virus corona merebak. Partai besutan Grace Natalie itu bahkan mendukung langkah Anies untuk mendesak Presiden Jokowi membuka sebaran pasien corona di Jakarta.

Tidak hanya itu, Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan pengecekan massal virus corona (Covid-19) massal terhadap warga ibu kota. Tujuannya guna menekan laju penyebaran Covid-19.

"Pemprov DKI harus segera mengembangkan tes virus corona secara massal. Minimal bisa menyediakan tes untuk 5.000 orang per hari, bahkan kalau bisa 10.000 tes per hari," kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Selasa(17/3).

Menurutnya, langkah ini Idris perlu dilakukan sejak Kementerian Kesehatan menunjuk Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta sebagai tempat rujukan pengecekan. Tercantum dalam Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/182/2020 yang ditandatangani Terawan Agus Putranto, 16 Maret 2020.



Idris menjelaskan bahwa tes serupa juga sudah pernah dilakukan Vietnam saat mengatasi virus corona. Menurut dia, DKI memiliki anggaran yang cukup untuk mengadakan kegiatan tersebut.

"DKI memiliki anggaran yang besar, oleh karena itu selayaknya bisa menangani wabah corona secara mandiri ditambah lagi sudah diberikannya kewenangan jejaring Kemenkes," jelas dia.

"Pastikan logistik terkait pemeriksaan seperti Virus Transport Medium (VTM) hingga Alat Pelindung Diri untuk tenaga medis selalu tersedia," lanjut Idris.

Berdasarkan situs corona.jakarta.go.id, terdapat 835 berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan 356 pasien dalam pengawasan (PDP) di ibu kota. 
Sementara itu, ada 134 kasus positif secara nasional.

Menurut Idris, angka tersebut bisa jadi tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan massal.

"Masalah terbesar saat ini adalah kita tidak bisa mengetahui secara pasti berapa banyak warga yang terkena corona dan bagaimana penyebarannya. Jangan-jangan angkanya kecil karena jumlah tes yang dilakukan juga tidak banyak," ucap Idris.

Terakhir ia mewanti-wanti DKI untuk selalu siaga mengingat Jakarta merupakan ibu kota negara. Banyak pula pantauan dari PSI warga yang kesusahan untuk melakukan tes Corona.

"Jika tidak tersedia tes dalam jumlah yang cukup, dikhawatirkan nanti tiba-tiba meledak banyak orang sakit dan pemerintah tidak mampu menangani," tutup dia.

Selain Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta, ada beberapa laboratorium yang telah ditunjuk pemerintah sebagai rujukan pengecekan virus corona, yaitu sebagai berikut.

1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta untuk wilayah kerja Maluku, Maluku Utara, Sumbar, Sumut, dan Aceh

2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang untuk wilayah kerja Bengkulu, Babel, Sumsel, Jambi, dan Lampung

3. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar untuk wilayah kerja Gorontalo, Sulut, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra

4. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya untuk wilayah kerja Kalsel, Kalteng, Kaltara, dan Kaltim

5. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Papua untuk wilayah kerja Papua dan Papua Barat

6. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta untuk wilayah kerja Riau, Kepri, Jabar, Kalbar, dan Banten

7. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya untuk wilayah kerja Bali, Jatim, NTT, dan NTB

8. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit DI Yogyakarta untuk wilayah kerja DI Yogyakarta dan Jateng

9. Labkesda DKI Jakarta untuk wilayah kerja DKI Jakarta

10. Lembaga Biologi Molekuler Eikman untuk wilayah kerja DKI Jakarta

11. Fakultas Kedokteran UI untuk wilayah kerja RSUP Cipto Mangunkusuomo dan RS UI

12. Fakultas Kedokteran Univ Airlangga untuk wilayah kerja RSUD Dr Soetomo dan RS Univ Airlangga.


Agama mewajibkan untuk menjaga kesehatan jangan sampai menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan.
Jangan Terprovokasi Ramai-ramai ke Masjid, MUI: Umat Islam Harus Gunakan Akal

Agama mewajibkan untuk menjaga kesehatan jangan sampai menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan.

Triaji | Kamis, 19 Maret 2020 - 17:43 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat Islam Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan ajakan ramai-ramai datang ke masjid di saat pandemi Virus Corona (Covid-19). Agama mewajibkan untuk menjaga kesehatan jangan sampai menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan.

"Kita diberi akal untuk memilih, memilih antara hidup dan mati, memilih sakit atau sehat. Ketika diberi sakit maka dianjurkan akal sehat kita untuk berobat. Benar, sakit ciptaan Allah, tapi dengan akal budi yang diciptakan Allah kita diwajibkan untuk ikhtiar (berusaha)," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam dalam jumpa pers di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (19/3).

"Kalau kita sehat diwajibkan untuk menjaga kesehatan jangan sampai menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan," tambahnya.

Asrorun mengatakan pihaknya telah menerbitkan fatwa melarang umat Islam melakukan ibadah dalam kerumunan massa. Fatwa itu, katanya, merupakan bagian dari ikhtiar untuk menekan penyebaran virus.

Dalam kesempatan itu, Asrorun membantah tudingan sebagian pihak bahwa MUI melakukan konspirasi mengosongkan masjid dengan fatwa tersebut.

"Ini bukan berarti meniadakan ibadah, tapi semata untuk kepentingan memberikan perlindungan agar tidak menularkan kepada yang lain," tuturnya.

Sebelumnya, MUI menerbitkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Dalam fatwa itu, MUI melarang umat Islam di daerah terpapar corona untuk melakukan Salat Jumat berjamaah, Salat Id, Salat Tarawih berjamaah, dan majelis taklim.

Salah satu respons yang menyita perhatian publik berasal dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Lewat akun Instagram @nurmantyogatot, dia menyebut ada penggaungan fobia masjid seakan-akan menjadi sumber virus corona. Gatot bahkan mengajak umat Islam tak takut beribadah di masjid.

"Virus Corona (covid-19) adalah ciptaan Allah dan yg kena pasti juga atas ketetapan Allah," tulis Gatot dalam unggahannya, Rabu (19/3).

Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan guna menggantikan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penanggulangan virus corona di ibu kota.
Jokowi Turun Tangan, Tim Corona Anies Dirombak Habis: Harus Ikuti Keputusan Pusat

Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan guna menggantikan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penanggulangan virus corona di ibu kota.

Triaji | Selasa, 17 Maret 2020 - 18:45 WIB

Sejak virus corona merebak di Indonesia, ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Perbedaan sikap antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI terkait penanganan virus corona berakhir. Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan guna menggantikan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penanggulangan virus corona di ibu kota.

Dengan keluarnya keputusan ini, keanggotaan dan tindakan penanganan corona di Jakarta harus mengikuti keputusan Jokowi. Hal itu disampaikan Mantan Ketua Tim Reaksi Cepat Covid-19 DKI Jakarta Catur Laswanto.

Catur mengatakan Keputusan Gubernur DKI No. 291 tahun 2020 digantikan dengan Keputusan Presiden No. 7 tahun 2020.

Guna menjalankan keputusan Jokowi tersebut, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur No. 328 tahun 2020 berisi pembentukan gugus tugas baru.

"Tim ini diselaraskan, disesuaikan dan dibentuk tim baru. Pergub 328 Tahun 2020 yaitu gugus tugas percepatan Covid-19 di DKI," ucap Catur, Selasa (17/3).

Seperti diberitakan CNNIndonesia.com, ada sejumlah perubahan sejak Jokowi menerbitkan Keppres. Misalnya, ketua gugus tugas penanggulangan virus corona yang baru diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah menggantikan Catur Laswanto. Saefullah sekaligus merangkap sebagai ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebelum Keppres terbit, tim penanganan corona di DKI Jakarta didominasi oleh PNS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kini, mengikutsertakan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dari TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi serta Pengadilan Tinggi.

"Gugus tugas itu dilengkapi juga dengan unsur yang lebih luas, yaitu mewakili asosiasi kesehatan, kemudian ada asosiasi media dan kehumasan," kata Catur.

Sejak virus corona merebak di Indonesia, ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sejumlah pengamat kebijakan publik dan politik menilai Anies lebih transparan ketimbang pemerintah pusat.

Anies juga sempat membatasi operasional transportasi publik pada Senin (16/3). Antrean mengular di berbagai titik hingga kemudian Anies merevisi kebijakan itu usai permintaan dari Jokowi.

Guna menghentikan polemik, pemerintah pusat berulang kali menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan baik-baik saja. Terbaru, itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian yang sengaja mendatangi kantor Anies pada hari ini, Selasa (17/3).

Sejauh ini, telah ada 172 orang yang positif terjangkit virus corona. Pemerintah pusat menyatakan paling banyak ditemukan di DKI Jakarta lantaran banyak pintu masuk dari berbagai daerah dan mobilitas penduduk yang tinggi.