Menkopolhukam Mahfud MD kemudian menantang KPK untuk berani membongkar kasus yang jauh lebih jumbo. Salah satunya di sektor minyak dan gas bumi (migas).
Jangan Receh, Istana Tunggu Nyali KPK Bongkar Korupsi Migas

Menkopolhukam Mahfud MD kemudian menantang KPK untuk berani membongkar kasus yang jauh lebih jumbo. Salah satunya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Pardosi | Kamis, 09 Januari 2020 - 00:23 WIB

KPK mengawali tahun 2020 dengan menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) sekaligus. Di Sidoarjo, Jawa Timur dan di Jakarta. Nilai korupsinya ditaksir hanya mencapai miliaran rupiah dengan melibatkan Bupati dan Komisioner KPU. Walau mampu membuktikan bahwa KPK belum ‘mati’ setelah revisi UU KPK, aksi Komjen Firli Cs agaknya belum membuat puas pihak Istana. Penangkapan Bupati dan Komisioner KPU masih tergolong ‘receh’. Tak jauh jauh berbeda dari era KPK sebelumnya.

Menkopolhukam Mahfud MD kemudian menantang KPK untuk berani membongkar kasus yang jauh lebih jumbo. Salah satunya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Apalagi, sambung Mahfud, Presiden Jokowi bahkan sudah pernah melaporkan dugaan kasus korupsi migas secara langsung ke KPK. 

Sayangnya, hingga periode KPK sebelumnya berakhir pada Desember 2019, pengusutan kasusnya tak kunjung tuntas. "Ingat, Presiden memang ingin KPK itu kuat. KPK kuat itu kalau berani menabrak dan membongkar itu kasus-kasus besar yang sudah ramai di masyarakat, Dan sudah diinformasikan oleh pemerintah sektor Migas," kata Mahfud mengingatkan KPK di kantornya, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Bila kembali ke tahun lalu, KPK ketika masih dipimpin Agus Rahardjo memang pernah mengungkap satu kasus korupsi di sektor migas. Yakni dengan menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Service Ltd (PES) Bambang Irianto sebagai tersangka. Sebelumnya, nama Bambang sendiri kerap dicap sebagai biang kerok bobroknya transaksi jual beli minyak anak usaha Pertamina tersebut. 

Bambang bahkan berkali-kali disebut dan disindir oleh Faisal Basri yang kala itu sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Namun dalam perjalanannya, pengusutan kasus ini masih berhenti pada Bambang Irianto saja. KPK sejauh ini belum mampu membongkar pihak mana saja yang terlibat dalam permainan jual-beli minyak mentah tersebut.

"Perlu disampaikan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara (Indonesia-Thailand-United Arab Emirate-Singapore-British Virgin Island) dan sayangnya hanya dua negara yang mau membantu sedang dua negara lain tidak kooperatif. Kesulitan lain karena, kasus ini melibatkan sejumlah 'perusahaan cangkang' di beberapa negara 'save heaven' seperti BVI," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Selasa (12/11/2019).

Kini, di era Komjen Firli Bahuri, nyali KPK kembali ditantang untuk berani membongkar kasus korupsi di sektor migas. Yakni dengan mengembangkan kasus yang telah menjerat Bambang Irianto. Hal ini untuk membuktikan bahwa KPK saat ini memang berbeda dengan sebelumnya.
 

KPK wajah baru sekarang ditantang membongkar kasus korupsi yang lebih besar. Bukan hanya berani menangkapi kepala daerah yang nilai korupsinya tergolong ‘recehan’. Salah satunya, membongkar dugaan korupsi dalam transaksi impor minyak dan BBM.
KPK di Tangan Jenderal Firli, Saatnya Berburu Mafia Migas

KPK wajah baru sekarang ditantang membongkar kasus korupsi yang lebih besar. Bukan hanya berani menangkapi kepala daerah yang nilai korupsinya tergolong ‘recehan’. Salah satunya, membongkar dugaan korupsi dalam transaksi impor minyak dan BBM.

Pardosi | Kamis, 09 Januari 2020 - 13:58 WIB

Komjen Firli Bahuri menggebrak. Jenderal polisi ini langsung menjawab kekhawatiran sebagian publik terkait nasib KPK yang konon di ujung tanduk menyusul adanya revisi UU KPK. Dua operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo dan di Jakarta membuka lembaran baru KPK di tahun 2020. KPK ternyata masih bertaring. Ganas menangkapi para penggarong duit rakyat. Tapi, cukupkah sampai di situ?

Tunggu dulu. Jenderal Firli jangan berpuas diri dulu. Kasus jumbo yang bahkan sudah mendapat perhatian Presiden perlu dituntaskan. KPK wajah baru sekarang ditantang membongkar kasus korupsi yang lebih besar. Bukan hanya berani menangkapi kepala daerah yang nilai korupsinya tergolong ‘recehan’. Salah satunya, membongkar dugaan korupsi dalam transaksi impor minyak dan BBM.

Sebagai negara yang wajib mengimpor BBM hingga 800 ribu barel per hari, duit yang beredar di sektor ini nilainya sangat fantastis. Mencapai triliunan rupiah per hari. Bahkan dalam hitungan tim reformasi tata kelola migas yang dibentuk Jokowi pada 2015 lalu, mafia migas bisa mengantongi 1 hingga 3 dolar AS dari tiap barel impor minyak ke Indonesia. Jika dihitung, negara berpotensi kehilangan duit sekitar Rp 1 triliun per hari.

Masalahnya, KPK selama ini selalu kesulitan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga diakui Fahmy Radhi, mantan anggota tim reformasi tata kelola migas.

"Mafia migas itu ada di mana-mana. Ada di Pertamina, mungkin ada juga di Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, atau Kementerian Perekonomian yang mana mereka secara inheren bisa mempengaruhi kebijakan," ungkap Fahmy, Rabu, (18/12/2019).

Fahmy juga mengatakan bahwa mafia tersebut sangat kuat dan tersebar di mana-mana. Saat dilakukan kajian, menurutnya banyak ditemukan intervensi impor BBM. "Sehingga harganya jadi mahal dan itu merupakan rente bagi mafia. Kami menengarai mengalir kemana-mana menyebabkan mereka sangat powerful sampai sekarang," tukas dia.

Kasus jumbo seperti inilah yang sebenarnya diharapkan Presiden untuk segera dituntaskan KPK. Presiden selama ini merasa jengkel lantaran keberadaan mafia migas sangat sulit diberantas. Menkopolhukam Mahfud MD kemudian menantang KPK untuk berani membongkar kasus tersebut. Apalagi, sambung Mahfud, Presiden Jokowi bahkan sudah pernah melaporkan dugaan kasus korupsi migas secara langsung ke KPK.

Kendati begitu, keberanian Ahok yang selama ini disegani banyak pihak setidaknya sudah mulai terlihat. Hal ini bisa saja diartikan sebagai sinyal pembuka bahwa Ahok tak lama lagi akan betul-betul mendobrak.
Ahok Sang Pendobrak Bikin Tamat Mafia Migas?

Kendati begitu, keberanian Ahok yang selama ini disegani banyak pihak setidaknya sudah mulai terlihat. Hal ini bisa saja diartikan sebagai sinyal pembuka bahwa Ahok tak lama lagi akan betul-betul mendobrak.

Pardosi | Kamis, 09 Januari 2020 - 15:31 WIB

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut-sebut Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pendobrak. Itu sebabnya Ahok diplot sebagai Komisaris Utama (Komut) di PT Pertamina (Persero). Erick ingin agar Ahok mendobrak Pertamina yang selama ini kinerjanya kerap dikritik. Dengan masuknya Ahok, Erick bermimpi Pertamina segera terbebas dari pengaruh pemburu rente. Tidak lagi disandera oleh banyak kepentingan yang pada akhirnya menyebabkan kebocoran duit negara.

Betul saja, Ahok yang menjabat sebagai Komut Pertamina sejak Desember 2019 perlahan menunjukkan taringnya. Meski belum segarang saat memimpin DKI Jakarta, namun setidaknya, Ahok sudah mulai berani mengusik keberadaan mafia migas.

Hal itu terlihat ketika Ahok menyoroti kontrak impor minyak dan BBM yang selama ini ternyata berlangsung sangat pendek, hanya 3 sampai 6 bulan. Itu pun, mayoritas impor berasal dari Singapura, negara yang sama sekali tak memiliki cadangan migas.

Menurut Ahok seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (6/1/2020), permainan kotor mafia migas tidak hanya melibatkan internal tetapi juga mengajak pihak luar sebagai pemasok (trader). Alhasil, biaya impor BBM dan minyak membengkak dari hulu hingga ke hilir. Sehingga mantan Gubernur DKI itu bahkan berani menyebut bahwa keberadaan mafia migas memang betul-betul nyata.

Hanya saja, Ahok mengaku kurang leluasa mendobrak lantaran dibatasi posisinya yang hanya sebagai Komut, bukan sebagai Dirut. Kendati begitu, keberanian Ahok yang selama ini disegani banyak pihak setidaknya sudah mulai terlihat. Hal ini bisa saja diartikan sebagai sinyal pembuka bahwa Ahok tak lama lagi akan betul-betul mendobrak.

Keberanian Ahok yang sudah mulai membuka tabir mafia migas ini kemudian ditanggapi peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov. Saat ini, kata Abra, yang terpenting adalah eksekusi memberantas mafia migas. Itu karena laporan terkait kasus ini sudah sejak lama diketahui Presiden dan bahkan telah melaporkannya secara langsung ke KPK.

Kini publik menantikan aksi Ahok selanjutnya. Apakah Ahok akan betul-betul berani mendorong pemberantasan mafia migas atau tidak. Namun yang paling penting adalah apakah KPK juga punya nyali memburu para pemburu rente tersebut? Dengan kata lain, kolaborasi antara KPK dan Ahok merupakan kunci utama agar kehadiran mafia migas menemui takdirnya. Yakni, betul-betul tamat.

Mafia migas menjadi isu yang tidak pernah ada habisnya. Banyak yang meyakini keberadaan mafia migas memang nyata adanya, tetapi sangat sulit untuk dibuktikan.
ESDM Jawab Ahok Soal Mafia Migas, Mana Buktinya?

Mafia migas menjadi isu yang tidak pernah ada habisnya. Banyak yang meyakini keberadaan mafia migas memang nyata adanya, tetapi sangat sulit untuk dibuktikan.

Pardosi | Jumat, 10 Januari 2020 - 23:24 WIB

Mafia migas menjadi isu yang tidak pernah ada habisnya. Banyak yang meyakini keberadaan mafia migas memang nyata adanya, tetapi sangat sulit untuk dibuktikan. Celakanya, ulah nakal mafia migas diduga kuat sangat merugikan kas negara lewat kongkalikong impor migas serta upaya menghambat pembangunan kilang minyak yang baru.

Lama dinanti, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama seolah meniupkan harapan baru. Oleh Presiden Jokowi, Ahok ditugasi untuk membersihkan Pertamina dari ulah nakal para oknum di balik impor migas. Termasuk mengebut pembangunan kilang minyak yang berhenti selama 30 tahun terakhir. 

Ahok, seperti dilansir CNBC, Senin (6/1/2020) kemudian mengakui sudah mulai mengendus permainan para mafia. Salah satu modusnya adalah dengan mengikat kontrak pengadaan migas dalam jangka pendek. Itu pun dari Singapura yang tercatat sebagai negara tanpa cadangan migas.

Lantas, betulkah mafia migas tersebut memang nyata? Menjawab hal ini, Plt Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto enggan menjawab gamblang. Kepada Bizlaw.id, Jumat (10/1/2020), Djoko hanya memastikan bahwa mafia migas sulit dibuktikan.

“Bisa saja orang kait-kaitkan dengan mafia migas, bisa benar dan bisa salah, yang pasti sulit dibuktikan. Makanya saya lebih baik ‘no comment’ soal itu. Karena itu tadi, membuktikannya sangat susah,” ujar Djoko.

Terkait mandegnya pembangunan kilang minyak, Djoko tidak menampik memang sempat ada masalah. Namun, sambung dia, masalah tersebut kini sudah dapat diselesaikan sehingga pembangunan kilang sudah dilaksanakan secara paralel di sejumlah titik seperti di Balikpapan, Cilacap, dan Tuban. 

“Kemarin kan Presiden kasih waktu tiga bulan. Memang sempat ada masalah pembebasan lahan tetapi sekarang sudah berjalan serentak. Sehingga tidak ada masalah lagi soal itu,” Djoko menguraikan.
 

Dalam rentang waktu November hingga Desember 2019 saja, Presiden setidaknya tiga kali menyinggung mafia migas.
Jokowi Berkali-kali Ancam Mafia Migas, Kapan Digigit?

Dalam rentang waktu November hingga Desember 2019 saja, Presiden setidaknya tiga kali menyinggung mafia migas.

Pardosi | Minggu, 12 Januari 2020 - 21:56 WIB

Besar kemungkinan tahun 2020 merupakan riwayat akhir para mafia migas. Para mafia itu tidak lagi bisa berpesta-pora di atas derasnya impor minyak dan BBM. Setidaknya begitulah harapan yang bisa dipetik dari beberapa pernyataan keras Presiden Jokowi terkait mafia migas. Presiden mengaku tidak habis pikir kenapa impor minyak dan BBM masih saja dibayang-bayangi ulah nakal mafia migas.

Dalam rentang waktu November hingga Desember 2019 saja, Presiden setidaknya tiga kali menyinggung mafia migas. Pertama, Jokowi terang-terangan siap ‘menggigit’ siapa saja yang menghalangi Indonesia mengurangi impor minyak. Jokowi menyebut telah mengetahui siapa saja yang senang melakukan impor minyak hingga membuat tekor neraca perdagangan.

"Saya tahu yang impor siapa sekarang dan akan saya ganggu, pasti akan saya gigit orang itu. Tidak akan selesai kalau masalah ini tidak kita selesaikan,," tandas Jokowi di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Kedua, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Saat itu, Jokowi menyebut penempatan Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu cara membasmi mafia migas. Jokowi mengharapkan Ahok tampil sebagai pendobrak yang meruntuhkan kuatnya pertahanan kawanan mafia.

Ketiga, kali ini lebih keras, Jokowi mengancam mafia migas dalam acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Mengutip pernyataannya, Jokowi bahkan sudah bertemu dengan oknum-oknum nakal yang selama ini menggarong duit negara lewat impor minyak dan BBM.

"Saya cari, sudah ketemu siapa yang seneng impor sudah mengerti saya. Saya ingatkan bolak balik kamu hati-hati, saya ikuti kamu, jangan halangi orang ingin membikin batu bara jadi gas. Gara gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin sudah nggak ada impor gas lagi. Saya kerja apa Pak? Ya terserah kamu. Kamu sudah lama menikmati ini,” tegas Jokowi menirukan ucapannya saat bertemu dengan para oknum mafia migas.

Bila mengikuti pernyataan keras dan bernada keras Presiden, tampaknya riwayat para mafia migas tak lama lagi akan segera berakhir. Tinggal menunggu apakah pemberantasan mafia migas akan betul-betul dilakukan oleh lembaga penegak hukum khususnya KPK. Seperti kata Presiden, ini hanya tinggal ‘menggigit’ saja. Sebab nama pelakunya sudah ada di kantong Presiden.

Jadi, kapan akan digigit?