Dan tak kalah seru atas gebrakan Erick adalah mengubah konsep super holding yang sebelumnya dicetuskan Rino Soemarno menjadi subholding saja.
Bersih-bersih BUMN Ala Menteri Erick

Dan tak kalah seru atas gebrakan Erick adalah mengubah konsep super holding yang sebelumnya dicetuskan Rino Soemarno menjadi subholding saja.

Arry Anggadha | Senin, 09 Desember 2019 - 10:13 WIB

"Saya datang dari swasta, jadi saya tinggal bersih-bersih saja karena, saya sesalkan sekali ada citra BUMN yang kurang baik belakangan ini,” begitu ucapan Erick Thohir usai dilantik sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada 23 Oktober 2019.

Ucapan itu dilontarkan Erick saat serah terima jabatan dari Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno, di Kementerian BUMN.

Aksi bersih-bersih dimulai dengan memilih Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN. Kemudian berlanjut dengan merombak seluruh kedeputian di Kementerian BUMN. Nantinya hanya ada lima pejabat baru eselon 1. Kelimanya adalah untuk Sekretaris Kementerian satu orang, deputi tiga orang dan seorang Inspektur Jenderal.

Gebrakan kedua adalah dengan mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok akan menggantikan Tanri Abeng yang sebelumnya mengisi posisi tersebut sejak 2015.

Baca Juga:  Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ini Tugas Ahok dari Erick Thohir

Selain itu, Erick juga mengganti Direktur Keuangan PT Pertamina(Persero) yang saat ini dijabat oleh Pahala N Mansury. Posisi tersebut diisi oleh Emma Sri Martini yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel.

Sedangkan Pahala Mansury, memimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Direktur Utama. Sementara, posisi Komisaris Utama BTN diduduki oleh Chandra Hamzah.

Baca Juga:  Erick Thohir Angkat 5 Bekas Pejabat Eselon I Sebagai Direksi BUMN

Aksi perombakan pejabat BUMN terakhir yang dilakukan Erick Thohir adalah mencopot Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Dia dicopot gegara terseret kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat A330-900 milik Garuda Indonesia.

Baca Juga: Kronologi Ari Ashkara Selundupkan Harley Davidson

Hebohnya kasus ini menjadi pukulan telak bagi BUMN dan khususnya Dirut Garuda Indonesia. Sebab, kejadian ini sangat memalukan dan pengkhianatan oleh pejabat BUMN. Dari kejadian ini, negara dirugikan sekira Rp1,5 miliar.  

Tak cukup di situ, Erick juga mengancam menyuntik mati anak usaha BUMN lantaran tak sesuai dengan ranah kerja. Hal ini akan dilakukan pada 115 BUMN.

Ia mencontoh pada PT PANN yang awalnya beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan kapal, malah merambah ke pesawat. Erick menilai, selain ditutup, akan dikaji penggabungan atau merger BUMN.

"Ini yang harus diperbaiki di core business-nya, inilah yang harus dimerger atau ditutup, tidak bisa berdiri sendiri, semua terlalu banyak," ujar Erick di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.

Dan tak kalah seru atas gebrakan Erick adalah mengubah konsep super holding yang sebelumnya dicetuskan Rino Soemarno menjadi subholding saja.

"Jadi nanti saya rasa urusan super holding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," ujar Erick di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

Baca Juga:   Teamwork Erick Thohir Cerdas, Ahok Cs Kelola Aset BUMN Rp8.200 Triliun

Erick mencontohkan, BUMN di sektor pelabuhan di Indonesia yang saat ini terbagi ke empat wilayah yaitu PT Pelindo I hingga PT Pelindo IV. Pelindo direncanakan diubah sesuai dengan fungsinya.

Pada akhir pekan lalu, Erick Thohir mengeluarkan surat edaran melarang BUMN untuk membagikan atau memberikan suvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Erick Thohir menyebutkan hal tersebut dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tentang larangan memberikan souvenir atau sejenisnya.

Dalam surat yang ditetapkan pada 5 Desember 2019, setidaknya ada dua isi penting. Pertama, setiap penyelenggaraan RUPS pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum, dilarang untuk memberikan suvenir atau sejenisnya kepada siapapun.

Kedua, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan RUPS, dimungkinkan pemberian suvenir kepada pihak pemegang saham selain negara dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Disebutkan pula bahwa maksud diterapkannya kebijakan ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," bunyi surat tersebut.

Penerapan GCG tersebut termasuk dalam pemberian souvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan RUPS pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum. Tujuannya agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan perusahaan yang baik.


Cegah Korupsi BUMN

Direktur VISI INTEGRITAS, Ade Irawan, menyatakan selain tugas yang dimandatkan Presiden Jokowi, salah satu hal penting yang harus menjadi prioritas Erick Thohir selaku Menteri BUMN adalah mencegah meluasnya korupsi di lingkungan BUMN.  

Fenomena korupsi yang terjadi pada sejumlah BUMN di Indonesia – termasuk sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK - dalam beberapa tahun terakhir mulai memprihantikan dan menurunkan citra pemerintah dimata publik.

Sejak 2004 hingga 20 Oktober 2019, dalam catatan KPK sedikitnya sudah ada 73 kasus korupsi yang berasal BUMN yang telah ditangani oleh Komisi Antirasuah ini. Praktik korupsi di BUMN umumnya adalah penyuapan, gratifikasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Mayoritas korupsi di BUMN terkait dengan pengadaan barang dan jasa dilingkungan BUMN.

Pelaku korupsi di BUMN atau “Pengkhianat” tidak saja pada level pegawai namun juga melibatkan jajaran top manajemen termasuk Direktur Utama (Dirut). Pada Era Jokowi Jilid I sudah ada lima Dirut yang  menyandang status tersangka korupsi. Pelaku yang dijerat tidak saja individu, KPK pada tahun 2018 bahkan telah menetapkan BUMN PT Nindya Karya sebagai tersangka korporasi.

Baca Juga:   Dahlan Iskan Berdoa Agar Erick Thohir Selamat dari Jerat Birokrasi

Ade pun mendorong Erick Thohir untuk mencegah meluasnya praktik korupsi BUMN sebagai salah satu program prioritas Kementerian BUMN. Setidaknya ada dua rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Erick Thohir.

Pertama, membuat kebijakan mempersempit ruang korupsi di lingkungan BUMN. Kebijakan tersebut antara lain:
(1) memperkuat satuan pengawas internal di seluruh BUMN;
(2) proses rekruitmen pejabat termasuk Direksi dan komisaris BUMN sebaiknya dilakukan secara ketat dengan lebih mengutamakan pada syarat profesional dan integritas;
(3) melarang pejabat di lingkungan Kementerian BUMN untuk rangkap jabatan di BUMN maupun perusahaan lain untuk menghindari konflik kepentingan;
(4) seluruh BUMN diwajibkan menerapkan kebijakan anti suap seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kedua, melibatkan KPK dalam upaya pencegahan - dan juga penindakan – korupsi dilingkungan BUMN. Agar program antikorupsi dapat berjalan secara optimal maka harus ada monitoring dan evaluasi secara berkala baik dari KPK, internal BUMN maupun Kementerian BUMN.

Sementara itu pengamat kebijakan publik, Azas Tigor Nainggolan, menilai terbongkarnya kasus korupsi di Direksi BUMN membuktikan bahwa para komisaris di BUMN yang direksinya ditangkap korupsi telah gagal mengawasi kinerja direksi atau manajemennya. Komisaris yang mewakili para pemegang saham atau pemilik BUMN telah gagal, patut dievaluasi dan diganti juga jika tidak bekerja mengawasi secara baik.  

Baca Juga: Erick Thohir Coret Nama Sandiaga Jadi Bos BUMN, Ini Alasannya?

Tigor menilai posisi dan tugas para komisaris penting, yakni memastikan perusahaan, BUMN dikelola baik oleh para direksinya. Salah satu upaya penempatan komisaris yang penting, baru-baru ini adalah penempatan Ahok sebagai Komisaris Utama di BUMN Pertamina. Penempatan Ahok itu dengan misi memperbaiki kinerja Pertamina serta membersihkan praktek korupsi di Pertamina.

Jadi bersih-bersih BUMN bukan hanya di Jakarta direksinya tetapi juga harus dilakukan hingga ke jajaran BUMN perlu dilakukan oleh menteri BUMN Erick Thohir. Begitu pula sebaliknya segera juga mengganti semua direksi Garuda dan direksi 9 BUMN yang bermasalah agar terjadi perbaikan dalam kinerja para direksi serta manajemen BUMN. 

Untuk me-manage 142 perusahaan BUMN itu salah satunya dengan mengaktifkan peran komisaris.
Jokowi Bikin Aturan Baru, Komisaris BUMN Seperti Ahok Punya Kuasa Besar

Untuk me-manage 142 perusahaan BUMN itu salah satunya dengan mengaktifkan peran komisaris.

Triaji | Minggu, 08 Desember 2019 - 13:51 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bakal membuat aturan baru untuk membantunya mengatur dan mengawasi 142 perusahaan BUMN. Untuk itu, Presiden Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang membuat peran komisaris BUMN akan lebih besar dan aktif daripada sebelumnya. 

"Sistem untuk me-manage 142 perusahaan BUMN itu salah satunya dengan mengaktifkan peran komisaris seperti yang ada di Garuda. Supaya komisaris ini kompeten dan aktif, bukan yang duduk-duduk doang," kata Erick di Kementerian BUMN, Sabtu (7/12/2019). 

Untuk mengawasi kinerja perusahaan pelat merah, Erick telah menunjuk dua Komisaris Utama BUMN, masing-masing adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN.

Erick seperti dilansir tempo.co menceritakan alasan memilih Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dan Condro Kirono sebagai Komisaris. 

"Kami sudah list beberapa figur yang menurut kami pendobrak. Karena Pertamia sangat berat kalau tidak ada figur yang menjaga deadline dan mendobrak. Salah satu figur yang masuk BTP," kata dia. 

Karena Pertamina sangat besar, kata dia, Ahok perlu dibantu Wakil Menteri Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin untuk urusan korporat. Juga kata dia, Ahok perlu didampingi oleh Condro.

"Karena pasti yang namanya Pertamina ada yang namanya objek vital. Mesti ada yang liaison. Sama juga seperti nanti di PLN mesti ada figur yang seperti ini. Jadi semua itu ada alasan, tidak hanya asal tahu," Erick Thohir menjelaskan. 

Dia mengatakan proses awal pemilihan mengajukan tiga nama salah satunya Ahok ke Presiden Jokowi. Menurut, Erick, ketika melihat nama-nama itu, Jokowi langsung tertarik, terlebih mama Ahok. "Ya (beliau) oke banget," ujarnya.

Erick mengatakan, siapapun menterinya, untuk mengatur dengan baik seluruh perusahaan BUMN adalah hal yang mustahil. Karena itu, dari awal ia memerlukan dukungan untuk mengubah sistem yang ada, salah satunya mengangkat dua wakil menteri. 
 

Sebelum kasus penyelundupan Harley Davidson mencuat, Garuda Indonesia di bawah kepemimpinan Ari Ashkara berulang kali membuat heboh
Skandal Garuda Indonesia di Bawah Kepemimpinan Ari Ashkara: Kartel Tiket Hingga Penyelundupan Harley

Sebelum kasus penyelundupan Harley Davidson mencuat, Garuda Indonesia di bawah kepemimpinan Ari Ashkara berulang kali membuat heboh

Nikolaus Siswa | Jumat, 06 Desember 2019 - 12:02 WIB

Garuda Indonesia kembali mendapat sorotan. Kali ini, maskapai pelat merah itu tersandung kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda merek Brompton.

Buntut dari kasus ini, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, dicopot dari jabatannya. Dia diduga terlibat dalam kasus penyelundupan Harley Davidson senilai Rp800 juta.

Baca Juga:  Polemik Harley Davidson Selundupan, Erick Thohir Pecat Dirut Garuda Indonesia

Sebelum kasus ini mencuat, Garuda Indonesia di bawah kepemimpinan Ari Ashkara berulang kali membuat heboh. Mulai dari kasus kartel tiket pesawat, laporan keuangan yang dibuat kinclong, hingga adanya larangan selfie di pesawat.

Berikut catatan permasalahan Garuda Indonesia di bawah Ari Ashkara:

1. Kasus kartel dan duopoli tiket pesawat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU saat ini masih mengusut dugaan adanya kartel harga tiket pesawat di Indonesia. Temuan itu terungkap ketika KPPU menemukan adanya rangkap jabatan di maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air.

"Kami telah menemukan indikasi yang cukup kuat bahwa kenaikan tarif tiket yang dikaitkan dengan pasal pelanggaran kartel, dimulai dengan adanya temuan jabatan rangkap di antara beberapa maskapai," kata Komisioner KPPU Kodrat Wibowo di Bandung, Kamis (27/6).

Baca Juga: Dugaan Kartel Tiket Pesawat di Tengah Persaingan Garuda Indonesia dan Lion Air

Menurut dia, mestinya maskapai bersaing satu sama lain. Tetapi ternyata justru ada jabatan rangkap dimana satu struktur pimpinan maskapai juga menjadi struktur pimpinan di maskapai lainnya. Dia menyebutkan, ada tiga maskapai yang melakukan praktik jabatan rangkap tersebut.

Selain itu, KPPU juga menyatakan adanya dugaan praktik duopoli yang menyebabkan tiket pesawat mahal. Praktik itu dilakukan oleh Garuda Indonesia dan Lion Air.

Baca Juga: Terlibat Kartel, Garuda Indonesia Didenda Rp190 Miliar di Australia

"Kami setuju memang terdapat duopoli dalam maskapai penerbangan domestik," ujar Ketua KPPU Kurnia Toha di Jakarta.

Kurnia menjelaskan, praktik duopoli ini ditandai dominasi bisnis penerbangan oleh dua maskapai yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air. "Karena memang hanya terdapat dua group usaha yaitu Garuda group dan Lion group," sebut Kurnia.


2. Laporan keuangan yang rugi tapi dipoles jadi untung

Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya pelanggaran pada laporan keuangan tahunan 2018 PT Garuda Indonesia. Untuk itu, kedua regulator ini sepakat menjatuhkan hukuman kepada akuntan publik, kantor akuntan publik, maupun perseroan.

Baca Juga:  BPK Duga Laporan Keuangan Garuda Indonesia Direkayasa

Hal ini bermula ketika dua komisaris Garuda, yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Maka keduanya menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Menurut mereka, seharusnya Garuda Indonesia mencatatkan rugi senilai USD 244,95 juta di tahun 2018. Namun dalam laporan keuangan malah tercatat perusahaan mencetak laba bersih USD 809,84 ribu, meningkat tajam dari tahun 2017 yang rugi USD 216,58 juta.

Baca Juga:  Laporan Keuangan Cacat, Direksi Garuda Indonesia Didenda Rp100 Juta

Ternyata, Garuda Indonesia memasukkan pendapatan kerja sama penyediaan wifi di dalam pesawat dan bagi hasil dengan Sriwijaya Air Group.

GIAA diketahui menjalin kerja sama menyediakan layanan wifi gratis pada sejumlah pesawat. Dari kerja sama tersebut GIAA sejatinya memperoleh pendapatan baru.

Baca Juga:  Laporan Keuangan 2018 Direvisi, Garuda Indonesia Alami Kerugian Rp2,7 Triliun

Namun menurut Komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung, pendapatan GIAA dari Mahata sebesar USD 239,94 juta serta USD 28 juta yang didapatkan dari bagi hasil dengan PT Sriwijaya Air seharusnya tidak dicantumkan dalam tahun buku 2018.

“Kita hanya keberatan dengan 1 transaksi,” ungkap Chairal Tanjung di Jakarta, Rabu (24/4).


3. Larangan Selfie di Dalam Pesawat

Garuda juga pernah mengeluarkan surat larangan mengambil gambar di dalam pesawat. Larangan ini dikeluarkan pada 14 Juli 2019 dan ditandatangi oleh Pjs SM FA Standarization & Development Garuda Indonesia, Evi Oktaviana.

"Tidak diperbolehkan mendokumentasikan segala kegiatan di pesawat, baik berupa foto ataupun video oleh Awak Kabin ataupun penumpang," tulis pengumuman Garuda Indonesia, Selasa (16/7).

Baca Juga:  Sindir Garuda Indonesia, Kaesang Unggah Foto Selfie Bareng Jokowi di Pesawat

Surat tersebut juga meminta awak kabin seperti pramugari menyampaikan larangan mengambil gambar dan video kepada penumpang. Larangan ini gugur bila penumpang telah memperoleh surat izin dari Garuda Indonesia. Bila melanggar, penumpang akan memperoleh sanksi dari maskapai.

"Perusahaan akan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di atas," tutupnya.

Tak berselang lama, Garuda Indonesia merevisi surat larangan mengambil gambar, baik foto ataupun video, di dalam pesawat. Surat revisi ini dikeluarkan 16 Juli dan ditandatangani oleh Direktur Operasi Garuda Indonesia, Capt. Bambang Adisurya Angkasa.

Dalam pengumuman terbaru, Garuda Indonesia merevisi keputusannya dari 'melarang' jadi 'mengimbau' penumpang untuk tidak mengambil gambar di dalam pesawat.

Alasannya, maskapai ingin menjaga ketertiban di dalam kabin pesawat, serta menunjang keselamatan penerbangan dan menjaga kelancaran pelayanan selama penerbangan. Imbauan ini juga untuk menghormati hak-hak penumpang.

"Penumpang diimbau dan dimohon tidak mengambil gambar, baik photo dan video atau mendokumentasikan segala kegiatan di dalam kabin pesawat selama penerbangan," isi surat pengumuman yang ditandatangani Capt. Bambang.


3. Buka Tutup Rute Rugi: Jakarta-London

Maskapai Garuda Indonesia membuka kembali penerbangan rute Jakarta-London pada 13 Desember 2018. Padahal rute ini sempat ditutup karena rugi.

Keputusan membuka rute itu berdasarkan analisa internal perusahaan. Bahkan, tingkat keterisian penumpang diklaim sangat tinggi. Tak berhenti disitu, rute ke Eropa pun dikembangkan mulai 1 Oktober 2019.

Garuda Indonesia membuka rute penerbangan Denpasar-Medan-Amsterdam dilayani dengan armada Airbus A330-200 berkapasitas 222 penumpang, dengan konfigurasi kursi 36 kelas bisnis dan 186 kelas ekonomi sebanyak 6 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Rute ke Amsterdam via Medan dinilai tidak menguntungkan.


5. Penyelundupan Harley Davidson dan Brompton

Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan adanya 18 kotak selundupan yang dibawa melalui pesawat baru Airbus A330-900 Neo milik Garuda Indonesia.

Kasubdit Komunikasi Dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro menegaskan, 18 kotak itu milik penumpang VIP yang ikut dalam pendaratan pertama Airbus baru Garuda tersebut.

"Itu punya penumpang VIP on board. Bisa manajerial, manajemen, itu kan pesawat baru. Bukan penumpang biasa," ujar Deni kepada kumparan, Selasa (3/12).

Baca Juga:  Erick Thohir Pecat Bos Garuda, Begini Kronologi Ari Askhara Pesan Harley Davidson Sejak 2018

Menurutnya, 18 kotak selundupan tersebut terdiri dari 15 kotak yang berisispare part motor Harley Davidson bekas dan sisanya merupakan unit sepeda lipat baru merek Brompton. Seluruh kotak itu diperiksa Bea Cukai pada 17 November 2019.

"Itu kita periksa 17 November 2019, pesawatnya tipe Airbus A 330-900 Neo," katanya.

Baca Juga:  Harga Harley Davidson Rp800 Juta dan Brompton Rp52 Juta, Sri Mulyani: Negara Rugi Rp1,5 Miliar!

Adapun penumpang pembawa komponen motor Harley Davidson bekas itu berinisial SAW, sementara pembawa unit Brompton merupakan penumpang berinisial LS.

"Aku cuma bisa sebut inisial, Harley Davidson itu SAW dan Brompton itu LS. Ini pemeriksaan penumpang biasa," tambahnya.

Terkait daftar penumpang VIP di dalam pesawat, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, M. Ikhsan Rosan, menyebut mereka merupakan pihak internal dan eksternal perusahaan yang menyaksikan serah terima A330-900 Neo di pabrikan Airbus, Toulouse Prancis.

Pola teknikal harga minyak dunia memperlihatkan rentannya untuk segera menembus level psikologis pentingnya di $60 per barel.
Jokowi Beri Ahok Kuasa Lebih Besar di Pertamina, Tantangan Ini Bisa Menyulitkan

Pola teknikal harga minyak dunia memperlihatkan rentannya untuk segera menembus level psikologis pentingnya di $60 per barel.

Kalyana Sastra | Senin, 09 Desember 2019 - 09:53 WIB

Upaya melakukan pembenahan dan langkah besar terhadap kinerja perusahaan BUMN oleh pemerintahan Jokowi jilid 2 nampaknya mulai menarik perhatian publik. Upaya besar tersebut diantaranya dengan akan memberikan peran yang lebih besar dan lebih aktif pada komisaris BUMN.

Langkahbtersebut tentu saja akan menarik perhatian publik, terutama pada perusahaan BUMN yang sangat strategis, Pertamina di mana Ahok (atau Basuki Tjahaya Purnama) menjabat sebagai Komisaris Utama.

Kuasa ataupun peran Ahok yang akan menjadi lebih aktif di Pertamina ketimbang komisaris di periode sebelumnya, tentu diharapkan mampu mendongkrak kinerja Pertamina.

Namun tantangan terkini dari Pertamina nampaknya masih jauh dari kuasa Ahok yang akan menjadi lebih besar tersebut. Sebagaimana dimuat dalam sejumlah ulasan teknikal sebelumnya, pola teknikal harga minyak dunia yang akhir-akhir ini terus memberikan ancaman serius.

Grafik harian terkini berikut memperlihatkan betapa  hanya sekedar menunggu waktu bagi harga minyak (untuk jenis WTI) untuk segera menembus level psikologisnya di $60 per barel:

Tren penguatan jangka menengah masih cukup solid hingga kini. Sementara posisi terkini harga minyak berada di kisaram $59,1 per barel, terlalu mudah bagi harga minyak untuk segera menembus level psikologis penting tersebut.  Apabila gerak harga minyak mampu bertahan di atas kisaran $60 per barel dalam waktu cukup lama dan konsisten, terlalu sulit bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM yang menakutkan itu.

Kuasa lebih besar yang diberikan pada Ahok, barangkali akan efektif untuk mendorong Pertamina menjadi lebih efisien dan membersihkan mafia migas. Namun pola teknikal yang tergambar pada grafik di atas, nampaknya bukanlah hal yang bisa diatasi dengan memberikan kuasa Ahok yang lebih besar di Pertamina.

Erick Thohir menegaskan pekerjaan sebagai Menteri BUMN adalah pengorbanan dan amanat untuk bekerja secara terus menerus.
Curhat Erick Thohir Jadi Menteri BUMN: Tambah Miskin dan Dipanggil Om oleh Anaknya

Erick Thohir menegaskan pekerjaan sebagai Menteri BUMN adalah pengorbanan dan amanat untuk bekerja secara terus menerus.

Nikolaus Siswa | Kamis, 05 Desember 2019 - 11:43 WIB

Sudah satu bulan lebih Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelum masuk kabinet, Erick dikenal sebagai pengusaha dan menjadi bos di sejumlah perusahaan.

Dalam acara Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu, 4 Desember 2019, Erick Thohir curhat di hadapan host Najwa Shihab selama menjabat sebagai menteri. Dia cerita mulai dari penghasilannya hingga kondisi keluarganya.

Najwa Shihab melontarkan pertanyaan ke Erick soal penghasilannya sebagai menteri. "Jadi Menteri BUMN, tambah kaya apa tambah miskin?" tanya Najwa Shihab ke Erick Thohir.

"Kayaknya tambah miskin, gajinya saja lebih kecil dari sebelumnya, Rp 19 juta," jawab Erick Thohir.

Meski gaji yang diterimanya tak seberapa dibandingkan dengan gajinya sebagai CEO, namun Erick Thohir menganggapnya sebagai amanat yang diberikan dari negara.

Karena itu, dia menegaskan pekerjaan sebagai Menteri BUMN adalah pengorbanan dan amanat untuk bekerja secara terus menerus.

Bahkan, dia juga sempat menyinggung ketika dirinya meninggalkan keluarga selama dua pekan. Dampaknya, putra bungsu Erick Thohir yang berumur 15 tahun menyindir ayahnya dengan panggilan Om.

"Harus berkorban, memang yang kami lakukan sekarang harus dilakukan. Bekerja terus menerus. Kalau kami lihat sirkulasi hidup selama sebulan saja sudah berubah. Dua pekan ini dari Adu Dhabi, Tokyo, Korea, Bali. Pulang-pulang dipanggil Om sama anak kecil saya 15 tahun," beber Erick.

Dengan amanah yang begitu berat, Erick Thohir bahkan mengaku siapa kapanpun untuk dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dia juga menyampaikan kepada jajaran di bawahnya untuk selalu siap dicopot dari jabatan.

"Harus siap juga dicopot. Apa yang kami lakukan sekarang bukan untuk hari ini. Tentu saya bilang ke teman-teman, kami harus siap kerja dua tahun atau lima tahun," ujarnya.